Formulasi Kebijakan Berbasiskan 4th IR Untuk Mengatasi Dampak Covid19

  • Bagikan
Pixabay/Ilustrasi

Oleh: Riska Pujiati*

Revolusi Industri Keempat (4th IR) adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab dari Jerman dalam buku ”The Fourth Industrial Revolution”. Secara umum, 4th IR  didukung oleh  hasil utama kemajuan teknologi antara lain : Internet of things (IoT), artificial intelligence (AI), human-machine interface, robot dan teknologi sensor, and 3D printing.   

4th IR  merupakan isu baru yang muncul dan memberikan implikasi bagi perekonomian. Revolusi industri keempat mengubah pola produksi, distribusi dan konsumsi. Dunia saat ini mengalami revolusi digital. Peran kecerdasan buatan, robot, teknologi, media sosial dan penggunaan cyber system oleh masyarakat akan mengubah pola sosial-politik dan struktur ekonomi dunia.

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyebaran dan dampak dari  Covid19 sebaiknya mulai memanfaatkan 4th IR ini, sebagaimana kita ketahui, saat ini terdapat beberapa contoh penggunaan teknologi dari negara yang terdampak oleh Covid19.

Salah satunya adalah Tiongkok, pemerintah Tiongkok melakukan pengawasan ketat kepada penduduknya dengan memanfaatkan big data, dilansir dari artikel berikut, penduduk Tiongkok diwajibkan mendownload satu aplikasi di ponsel untuk memantau secara rutin kesehatan tiap individu.

Aplikasi tersebut terhubung dengan dengan pusat kesehatan nasional. Semua data status kesehatan mengenai per individu terkumpul masuk ke sentral data menjadi big data. Big data tersebut dimanfaatkan menjadi sumber data yang diproses untuk menunjukkan status kesehatan individu yang terbagi atas status hijau, kuning, atau merah di layar ponsel. Di Tiongkok, Ponsel telah berfungsi pula sebagai kartu kesehatan.

Seiring dengan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, pada awal bulan Maret 2020 sebelum merebaknya Corona, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 72 miliar rupiah untuk membayar influencer  agar sektor pariwisata terus berjalan, banyak pihak yang menyayangkan keputusan pemerintah ini, kebijakan ini menjadi tidak efektif untuk menjaga dampak ekonomi akibat Covid19.

Berita Terkait  Pemerintah Janji Siapkan 4,7 Juta Masker pada 31 Maret

Suatu kebijakan akan memberikan eksternalitas, namun demi kestabilan ekonomi dalam jangka panjang langkah radikal sebaiknya diambil pemerintah agar perekonomian Indonesia terjaga.

Saat ini, pemerintah sebaiknya melakukan beberapa hal yang diharapkan efektif dan menjadi prioritas untuk memutuskan rantai penularan Covid19, antara lain: melaksanakan penyemprotan desinfektan pada semua wilayah zona merah, melakukan pemantauan menggunakan drone untuk social distancing, menjaga agar sektor informal dan umkm tetap berjalan dengan penggunaan e-commerce, dan  mengoptimalkan penggunaan uang elektronik untuk menghindari pemakaian uang kertas yang dikhawatirkan dapat menularkan virus.

Selain itu, koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk dilakukan. Beberapa pemerintah daerah saat ini telah memiliki website sendiri sebagai sarana informasi untuk menyebutkan jumlah penduduk yang positif terpapar Covid19 di wilayahnya.

Hal ini penting sebagai bukti transparansi jumlah penderita Covid19, agar masyarakat lebih waspada. Lebih lanjut, pemerintah perlu melakukan filter terhadap berita hoax yang beredar di media sosial untuk meredam kepanikan masyarakat.

*Penulis adalah Analis Kebijakan Kementerian Perdagangan. Bisa dihubungi via r.pujiati@gmail.com
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *