INDONESIAUPDATE.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2010. NTP nasional Mei 2020 berada di angka 99,47 atau turun 0,85 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,86 persen, lebih besar dari penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,01 persen.
Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja mengatakan, indeks kesejahteraan petani yang dirilis BPS tersebut tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan. “Menurut saya, sudah saatnya parameter NTP itu diganti. Itu kan ukuran yang kurang komprehensif. NTP hanya membandingkan faktor apa yang dikeluarkan petani dengan apa yang diterima petani,” ujar Entang kepada wartawan Warta Media Group, Senin (8/6).
Menurut Entang, sejak empat tahun lalu HKTI sudah mengusulkan formulasi baru untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang lebih adil. Sebab, ukuran kejahteraan itu sangat kompleks dan tidak sekadar membandingkan penerimaan dan pengeluaran petani. Ada faktor lain yang layak dimasukkan sebagai indeks kesejahteraan petani, misalnya aspek kebahagiaan, tingkat produksi, dan kelayakan harga produksi yang didapatkan petani. Karena itu, dia meminta pemerintah menggandeng perguruan tinggi dan para stakeholder pertanian lainnya untuk membuat terobosan baru rumusan NTP.
“Angka yang sekarang terjadi tidak terlalu signifikan karena hanya ukuran ekonomi. Kalau unsur lain-lain itu dimasukkan, bukan sekadar soal pendapatan, menurut saya NTP kita berada di angka 102 sampai 105.”
Entang yang juga Direktur Eksekutif Petani Centre melanjutkan, justru selama tiga bulan terakhir di masa pandemi virus Covid-19 saat ini, performa pertanian masih memperlihatkan keragaan yang positif. Pertanian masih bisa menyumbangkan produksi yang cukup penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Cerminannya adalah tidak adanya krisis pangan di saat masyarakat menghadapi hari-hari besar keagamaan yang membutuhkan pasokan pangan yang tinggi.
“Pasokan terpelihara, harga relatif stabil walau ada beberapa komoditas yang mengalami lonjakan-lonjakan sesaat. Keberhasilan produksi ini, menurut data BPS, tidak meningkatkan kesejahteraan petani, berarti kan ada yang salah,” ujar Entang.
Ihwal pandemi virus Covid-19, Entang sependapat hal itu memberikan dampak terhadap transportasi dan distribusi pangan yang tidak baik. Namun demikian, justru faktor tersebut hendaknya dinilai sebagai faktor lain yang memengaruhi sektor pertanian nasional. Hal tersebut juga menjadi alasan kuat urusan pertanian tidak bisa ditangani Kementerian Pertanian semata, melainkan multisektor. Kendati Kementan sudah begitu serius menangani sektor produksi, namun apabila kementerian lainnya tidak serius terlibat aktif untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka nasib para petani nasional hanya akan jalan di tempat.
“Pertanian itu urusan multisektor. Dari hulu ke hilir, produksi sampai konsumsi. Tidak bisa Kementan sekarang hanya soal kementerian bercocok tanam lagi. Tanggung jawab kesejahteraan petani urusan semua pihak, makanya harus ada Badan Pangan Nasional yang merupakan amanat undang-undang delapan tahun lalu,” kata Entang.
Terhadap kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kementan, Entang meyakini apa yang dilakukannya saat ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pengalaman SYL sebagai bupati dan gubernur yang artinya pernah menjabat sebagai ketua dewan pangan daerah adalah modal penting dalam mengambil kebijakan-kebijakan visioner. Lagipula, seorang menteri berperan dalam level manajerial bukan untuk utusan teknis. Para pejabat eselon I sampai eselon IV yang ada di pusat dan daerah lah yang bertugas mendukung secara teknis agar kebijakan yang dikeluarkan SYL terlaksana dengan baik
“SYL saya lihat punya komitmen dan konsisten terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Kini tinggal para pembantunya pejabat eselon I sampai eselon IV itu yang harus dilihat kinerjanya, dilihat sampai sejauh mana secara teknis kebijakan Pak SYL dilaksanakan,” ujar Entang.
Dia menilai, beberapa bulan terakhir arah dan kebijakan pertanian yang ada sudah jelas, benar, dan on the track. Apalagi, program 100 hari pertama yang digaungkan SYL adalah konsolidasi data pertanian. “Nah, ini yang perlu dilakukam. Konsolidasi data itu sudah dilakukan apa belum? Kalau ternyata sudah dilakukan dan masyarakat belum melihat, berarti lemahnya di sektor komunikasi dan koordinasi. Kinerja para pejabat eselonnya harus dilihat dari karya dan prestasi yang profesional,” kata Entang.
Produksi normal
Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Indonesia Winarno Tohir menyatakan, semua pihak harusnya bisa menghargai petani yang terus turun ke sawah di saat pandemi Covid-19. Terbukti, para petani berhasil menjaga produksi pangan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.
“Produksi saat ini normal. Bagus. Menghadapi pandemi ini kita nggak ada masalah. Sayangnya, beras tidak ada yang beli. Kalaupun ada yang beli, bayarnya satu bulan. Ini yang merusak petani,” kata dia.
Menurut Winarno, saat ini yang diperlukan petani adalah gerakan belanja ke pasar-pasar tradisional. Sebab, pasar tradisional adalah tempat para petani menjajakan hasil produksinya. Para petani sulit mengakser pasar modern (supermarket) lantaran sistem bayar di pasar modern menggunakan pembayaran tempo alias bayar tunda.
“Petani bermasalah kalau model pembayarannya begitu. Kalau sistemnya begitu sama saja namanya angkat bapak, bukan bapak angkat. Harusnya masyarakat kompak jangan beli di supermarket, belanja di pasar becek kalau mau bantu petani. Tingkatkan gerakan belanja di pasar becek,” kata Winarno.
Direktur Pembiayaan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Indah Megahwati menerangkan, kinerja Kementan di tengah melemahnya ekonomi nasional akibat wabah pandemi virus corona tetap terjaga dengan baik. Dia mencontohkan, ekspor pertanian tetap memperlihatkan kinerja yang baik dengan tumbuh 12,66 persen atau senilai 0,28 miliar dolar AS pada April 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (year of year/YoY).
“Kalau mau fair melihat, hanya sektor pertanian yang mengalami kenaikan ekspor secara year of year. Ini kan sinyal positif,” ujar Indah.
Dia melanjutkan, Kementan di bawah komando Menteri Syahrul Yasin Limpo sudah sejak awal membuat dan menciptakan sistem pengawasan kerja melalui Agriculture War Room (AWR). AWR diciptakan SYL jauh sebelum ada pandemi corona dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengawasi kinerja dan memastikan program-program pertanian berjalan sesuai jalur. Saat pandemi corona, AWR ternyata menjadi jawaban atas keterbatasan gerak dan mobilisasi masyarakat akibat pemberlakukan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB).
“Dengan AWR, program-program tetap bisa dipantau langsung secara real time. Walaupun demikian, saat Covid-19 ini, Pak Menteri juga tetap berani turun ke lapangan untuk memastikan produksi pangan aman terjaga.”
Menurut Indah, Kementan menjaga petani agar terus bisa berproduksi dengan melakukan relaksasi kredit pertanian (Kredit Usaha Rakyat/KUR). Saat pandemi ini, pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan.
Selain itu, dilakukan juga relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon. “Hal ini diharapkan mampu membantu petani yang modal usahanya berasal dari KUR, sehingga mereka dapat terus menjalankan usaha mereka,” kata Indah.
