INDONESIAUPDATE.ID – Penyaluran bantuan sosial tahun 2021 dilakukan dalam bentuk tunai. Pemerintah memastikan pengawasan akan diperketat guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan tentu ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia dari bantuan pemerintah tersebut.
Hal itu diungkapkan Pengamat Ekonomi Indef Berly Martawardaya di Jakarta Kamis (21/1/2021).
“Dengan mendapat bansos tunai, maka bisa penuhi kebutuhan dasar dan survive sampai vaksin terdistribusi. Goalnya memang bukan supaya pendapatan kelompok masyarakat miskin dan rentan tidak turun. Tapi supaya masih survive (masih bisa makan dan kebutuhan dasar) alias tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan, ” kata Berly ketika dihubungi.
Menurut dia, selama masa pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang pendapatnya menurun khsususnya di sektor informal, upah harian, dan yang berjualan.
Bahkan kata dia, di sektor formal juga banyak yang dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kelompok masy terdampak covid diatas perlu dapat bantuan tunai. Kalau bansos barang selain rentan korupsi juga belum tentu komposisinya sesuai dengan kebutuhan yang tidak bisa disamakan di berbagai penjuru Indonesia, ” tuturnya.
Ia mengatakan, berdasarkan penilaian Menteri Keuangan era SBY Chatib Basri
perekonomian Indonesia masih masih disumbang dari sektor konsumsi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pasalnya, selama vaksin Covid-19 belum terdistribusi sepenuhnya, maka investasi swasta masih belum akan pulih hingga 2021 mendatang.
Sementara, dengan penerapan protokol kesehatan, dengan adanya sejumlah pembatasan, membuat ekonomi sulit merangkak naik.
Misalnya saja, seperti pembatasan penumpang pesawat dan alat transportasi publik lainnya, hingga pengunjung mall dan restoran. Hal ini akan membuat pengusaha mengurungkan niatnya untuk berekspansi.
Oleh sebab itu, salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong perekonomian di dalam negeri, yang terdampak karena Covid-19 adalah melalui konsumsi rumah tangga, ketimbang investasi.
“Pemerintah perlu mendorong penyaluran BLT bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menjaga daya beli,” kata dia berdasarkan kutipan Chatib dalam siaran virtual di channel YouTube Bank Mandiri.
Berdasarkan riset yang dilakukan Bank Mandiri pun menunjukkan, bahwa masyarakat yang memiliki berpendapatan kecil lah yang sering melakukan belanja di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Kenapa kelas bawah malah sering berbelanja?
Ia menjelaskan, karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau rentan masih harus melakukan belanja kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.
Sementara kelompok kelas menengah ke atas, tidak demikian.
Kelompok miskin atau kelompok yang bawah spendingnya drop dari 100% ke 84%. Sementara kelompok menengah dan atas, tidak belanja.
“Kalau orang semakin kaya, porsi (belanja) dari non esensialnya semakin tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, presentase pengeluaran atau spending dari kelas menengah dari 100% turun ke 72,4%. Sementara di kelas atas, persentase konsumsinya turun dari 100% ke 69,7%.
Ia menilai, pemerintah masih harus menyalurkan BLT kepada masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menjaga daya beli.
Ketika konsumsi masyarakat terdorong dengan bantuan sosial (bansos) pemerintah, maka permintaan pun meningkat. Sehingga industri akan kembali berproduksi dan mendorong datangnya investasi.
“Kalau yang didorong konsumsi, masyarakat dikasih BLT kemudian permintaan ada, maka investasi akan naik lebih cepat. Makannya jump start-nya harus dari stimulus fiskal,” jelas dia.
Sementara, ketika masyarakat menengah ke bawah sudah digenjot dengan bansos, ekonomi mulai pulih, maka insentif melalui perbankan perlu diberikan. Seperti jaminan kredit (credit guarantee), relaksasi kredit, hingga subsidi bunga kredit.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Presiden Jokowi sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota agar aktif melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos,” ujarnya saat wawancara di acara Kompas TV, Senin (4/1) malam.
Namun ia menekankan pentingnya peranan aktif masyarakat untuk lebih berani melapor apabila terjadi penyimpangan.
Semisal, mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah.
Muhadjir menyebut besaran dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu perbulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 4 (empat) bulan mulai Januari hingga April 2021.
“Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil,” tuturnya.
Diantar PT Pos
Selain ditransfer melalui himbara, dana BST juga akan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat. Khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang sulit dijangkau.
“Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan data based kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak,” ungkap Menko PMK. (**)
