Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting di Indonesia, Sudahkah Optimal?

  • Bagikan
ilustrasi stunting. shutterstock

Oleh: Riyan Pangestu

Stunting merupakan isu kesehatan yang menjadi salah satu dari 5 fokus masalah kesehatan di Indonesia. Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak lain seusianya, hal tersebut dikarenakan kurangnya asupan gizi yang diperoleh janin atau bayi pada masa 1000 hari pertama kehidupan.

Pada balita, stunting juga dapat disebut sebagai gagal tumbuh. Isu stunting merupakan masalah kesehatan yang perlu segera ditangani, karena akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu Negara seperti ketimpangan, kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Jika generasi penerus bangsanya terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan mendapat pendidikan yang optimal maka generasi tersebut dapat menunjang kesuksesan pembangunan suatu bangsa (Nisa, 2018).

Namun sayangnya memperoleh SDM yang unggul masih menjadi tantang diberbagai Negara. Kesehatan dan pendidikan menjadi fokus permasalahan yang menghalangi tercapainya SDM unggul tersebut. Dari beberapa penelitian, jutaan anak kecil masih belum mecapai potensi penuh mereka dikarenakan kurangnya asupan nutrisi, pembelajaran, dan stimulasi juga paparan stress (Sujai, 2020).

Pada tahun 2017, prevalensi kejadian stunting di dunia mencapai 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita (Saputri and Tumangger, 2019). Di Indonesia sendiri prevalensi stunting pada balita tahun 2015 sebanyak 36,4%, yang artinya sepertiga balita Indonesia atau sekitar 8,8 juta balita mengalami stunting (Rahmadhita, 2020).

Menurut World Bank tahun 2017, Indonesia merupakan Negara urutan ke 4 dengan kejadian stunting tertinggi di dunia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) menunjukan bahwa 1 dari 3 (30,8%) balita di Indonesia mengalami stunting (Prahastuti, 2020). Hasil riset studi kasus gizi balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 mendata bahwa terdapat 27,67% balita Indonesia mengalami stunting. Walaupun mengalami penurunan, hal tersebut masih menjadi aib bagi pembangunan Indonesia karena nilai tersebut juga masih di atas ambang batas dari WHO dimana batasan tersebut sebesar 20% atau sekitar seperlima jumlah balita di Negara tersebut. Kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan yang mengakibatkan stunting (bertubuh pendek) akan bersifat irreversible yang berarti tidak dapat diubah. Maka dari itu, jika anak yang mengalami stunting tidak segera diobati atau mendapat penanganan maka akan memungkinkan menjadikannya predictor kualitas SDM yang buruk (Asnawati and Siregar, 2020). Menurut Bappenas kerugian akibat stunting jika tidak segera diatasi akan mencapai 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Berita Terkait  Tindakan Aborsi Ilegal

Lalu bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia sebagai bentuk penanggulangan dan pencegahan kejadian stunting di Indonesia? Artikel ini akan membahas kebijakan apa saja yang telah pemerintah buat untuk mengatasi permasalahan stunting dan bagaimana pengaplikasiannya di lapangan, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya?

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjamin sejak dalam kandungan, bayi, balita hingga remaja sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana dalam undang-undang tersebut juga termasuk upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak disabilitas atau cacat dan yang membutuhkan perlindungan. Pencegahan agar seorang bayi bebas dari stunting dan terpenuhi kebutuhan nutrisinya telah dijamin pula dalam Undang-undang tersebut. Menurut WHO stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi, infeksi yang berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (Prahastuti, 2020). Dampak dari stunting dapat dirasakan segera dan juga dalam jangka panjang seperti peningkatan mortalitas dan morbiditas, perkembangan anak yang buruk dan kapasitas belajar yang berdampak pada penurunan IQ anak, prestasi buruk yang kemudian menjadi predictor berpendapatan 20% lebih rendah diusia kerja dimana hal tersebut juga berarti memperburuk kemiskinan, stunting juga dapat menjadi faktor risiko penyakit infeksi dan penyakit tidak menular dimasa dewasa, dan mengurangi produktivitas.

Untuk menangani dan mencegah stunting tentunya kita perlu mengetahui bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Ciri yang pertama tentunya karena stunting mengganggu pertumbuhan anak maka biasanya anak akan memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya nutrisi yang diperlukan tulang dan otot untuk tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri yang lainnya adalah biasanya daya tahan tubuh anak cenderung kurang baik dan terganggunya perkembangan kognitif anak yang mengakibatkan anak menjadi kurang cerdas.

Karena stunting merupakan masalah kesehatan yang serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi Negara Indonesia, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dijabarkan sebelumnya walaupun masih di atas batas ketentuan WHO, angka kejadian stunting di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kejadian dari stunting di Indonesia (Saputri and Tumangger, 2019).

Berita Terkait  Kesiapan Indonesia Hadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diagendakan pembangunan Akses Universal Air Minum dan Sanitasi yang dapat menyediakan air dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menurunkan kejadian stunting karena salah satu faktor penyebab stunting adalah kurangnya akses pada air bersih dan juga buruknya sanitasi. Dibuat juga Permenkes No.3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana dalam undang-undang ini terdapat Pengaturan pemberian ASI ekslusif guna menjamin pemenuhan hak bayi khususnya nutrisi dari ASI Eksklusif sampai dengan usia 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 juga memfasilitasi para ibu agar dapat dengan nyaman dan leluasa memberikan ASI dengan menyediakan sarana untuk menyusui di tempat kerja maupun sarana umum yang sesuai standar.

Guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya perbaikan gizi, pemenrintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimana gerakan ini merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi yang diprioritaskan pada 1000 hari pertama kehidupan.

Indonesia juga tergabung dalam gerakan yang di kenal sebagai Scalling up Nutritions (SUN) pada tahun 2012 yang berprinsip bahwa setiap penduduk berhak atas makanan yang cukup dan bergizi. Gerakan tersebut lalu diterjemahkan kedalam Gerakan Nasional Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pemerintah juga membuat intervensi gizi spesifik yang terbagi kedalam beberapa sasaran. Yang pertama dengan sasaran ibu hamil, melalui kegiatan pemberian makan tambahan untuk mencegah kekurangan energy dan protein pada ibu hami, mengatasi kekurangan zat besi, asam folat, dan iodium pada ibu hamil, menanggulangi cacingan dan melindungi ibu hamil dari malaria. Yang kedua dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, melalui kegiatan pemberian ASI colostrum dan mendorong pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan, melalui kegiatan pendambingan MP-ASI, menyediakan obat cacing, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Berita Terkait  Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Tindak Pemalsuan Obat

Selain membuat intervensi gizi spesifik, pemerintah juga membuat intervensi gizi sensitif dimana sasarannya adalah masyarakat secara umum dan memerlukan upaya kerja sama lintas sektor. Intervensi gizi sensitif terdiri dari kegiatan; Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarkat (PAMSIMAS), melakukan fortilikasi bahan pangan, menyediakan layanan Keluarga Berencana (KB), menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD) universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja, menyediakan banyuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (Saputri and Tumangger, 2019). Kedua jenis intervensi tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan kejadian stunting di Indonesia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi isu stunting di Indonesia. Banyak kebijakan-kebijakan, regulasi dan program-program yang dibuat pemerintah sebagai langkah percepatan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi di Indonesia walaupun belum begitu terlihat manfaatnya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang bahkan masih belum tau apa itu stunting sehingga sulit mendeteksi anak stunting karena kejadiannya tidak disadari. Oleh karena itu masih diperlukan upaya penyuluhan dan pengkampanyean isu stunting secara massif dan komprehensif dari berbagai media kepada masyarakat khususnya kaum perempuan yang merupakan ibu dan calon ibu. Kebijakan yang telah ada di aplikasikan seoptimal mungkin bila perlu diformulasikan kembali agar bisa melibatkan pihak terkait dan bersifat mengikat termasuk masyarakat, akademisi dan juga pihak swasta.

*) Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *