INDONESIAUPDATE.ID – Anggota Komisi Xl DPR RI, M Sarmuji mengatakan, saat menjelang panen raya seperti sekarang, harga gabah di tingkat petani mulai merosot, padahal seharusnya musim panen adalah saatnya petani menikmati hasilnya.
Dalam kesempatan reses di Dapil Jatim Vl, Sarmuji mengaku banyak menerima keluhan dari petani. Mereka mengeluhkan anjloknya harga gabah jelang musim panen. “Kalau pemerintah tidak segera melakukan intervensi, akan sangat mengkhawatirkan,” tegasnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (8/3/2021).
Menanggapi keluhan petani itu, Sarmuji, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini meminta agar pemerintah mengambil langkah segera untuk menstabilkan harga.
“Pemerintah harus segera memerintahkan Bulog untuk mempercepat penyerapan gabah dari petani. Yakni, dengan harga yang memungkinkan petani untuk mendapatkan keuntungan layak dari usahanya,” tandasnya.
Sarmuji menekankan agar pemerintah saat ini tidak berpikir inflasi, karena inflasi justru tergolong rendah. Justru sebaliknya, harus berpikir nilai tukar produk pertanian agar tetap terjaga.
“Oleh karena itu, peran Bulog harus dioptimalkan sebagai penyangga harga dengan menyerap sebanyak mungkin gabah dan beras petani di saat panen raya,” jelas Sarmuji yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.
Disinggung soal rencana pemerintah melakukan impor beras, dia meminta agar impor yang ditujukan sebagai penyangga stok tidak dilakukan dalam waktu dekat dan hanya dilakukan sesuai kebutuhan saja.
Kuota satu juta ton seperti yang disampaikan pemerintah tidak harus dilakukan semuanya. Pemerintah harus melihat dulu berapa beras yang dihasilkan.
“Jika beras dalam negeri ternyata mencukupi, impor beras tidak perlu dilakukan. Impor yang tidak tepat akan semakin memperparah turunnya harga gabah,” tegasnya.
Pernyataan Sarmuji ini juga didasari oleh data yang menyatakan adanya penambahan luas lahan baku sawah. Penambahan luas lahan baku sawah akan memungkinkan peningkatan produksi padi petani.
“Petani adalah kelompok profesi yang selalu menerima keadaan. Kelompok yang nrimo ini justru harus diperhatikan oleh pemerintah, karena kurang mendapatkan ruang ekspresi untuk menyuarakan kepentingannya,” pungkasnya. (beritajatim)
