INDONESIAUPDATE.ID – Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto mengatakan, mereka melaporkan Joni Allen Marbun Cs lantaran mereka mengudeta AHY dari posisinya sebagai Ketum Demokrat yang sah.
Aksi Ilegal Joni Allen Marbun Cs itu, kata dia, menghancurkan proses demokratisasi di internal Partai Demokrat.
Dia mengatakan, gugatan yang mereka layangkan ke kubu Joni Allen Marbun semata-mata untuk mengembalikan marwah Demokrasi itu.
“Problemnya adalah soal demokratisasi dihancur leburkan, diluluh lantakan. Sehingga kami datang ke sini ingin memuliakan proses demokrarisasi itu,” katanya di PN Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).
Dia mengatakan, pengadilan tidak hanya sebagai benteng terakhir proses demokratisasi.
Tetapi juga benteng terakhir demokrasi. Karena itu, gugatan yang mereka layangkan kepada kubu Joni Allen Marbun bertujuan menjaga kehidupan demokrasi.
“Pengadilan bukan hanya benteng terakhir cari keadilan tapi benteng terakhir bagi proses demokratisasi dan demokrasi,” ungkapnya.
Dia menambahkan, sejatinya, prilaku para penggagas KLB itu menyerang negara. Praktik ilegal yang mereka lakukan tidak hanya mengancam Partai Demokrat, tetapi juga mengancam eksistensi Parpol lain. Karenanya, para penggagas KLB itu harusnya tak boleh diberi ruang.
“Kalau segelintir orang yang udah dipecat sebagian besarnya bisa lakukan tindakan seperti ini. Ini yang diserang negara, kuasaan dan pemerintahan yang sah.
Bukan hanya sekedar partai demokrat. Sehingga mudah-mudahan pengadilan ini akan memuliakan dasar Pasal 1 konstitusi ini,” ungkapnya.
Dia mengatakan, bila tindakan eks kader Demokrat yang telah di pecat itu dibenarkan oleh negara, maka, KLB ilegal itu bukan hanya tindakan membahayakan tetapi juga wajud nyata brutalitas demokrasi.
“Kalau kemudian (KLB Deli Serdang) ini diakomodasi, difasilitasi, (maka) tindakan-tindakan seperti ini bukan hanya abal-abal tapi brutalitas demokrasi terjadi di negara ini pada periode kepemimpinan pak Jokowi,” ungkapnya.
