INDONESIAUPDATE.ID – Tidak mau kecolongan ada pemudik datang membawa virus Corona, posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa Kalimanah Kulon, Purbalingga, disiagakan 24 jam.
Semua pemudik yang datang dari luar daerah diminta melaporkan diri ke posko guna menunjukkan surat keterangan tak terinfeksi Covid-19. Bila tak mau melapor, petugas posko akan mendatanginya.
“Hampir tidak mungkin pemudik datang diam-diam, karena pihak RT atau RW terus memantau, dan akan melapor ke posko,” kata Kepala Desa (Kades) Nurcahyadi, yang juga memimpin Satgas Covid-19 Desa Kalimanah Kulon, yang letaknya di jalur jalan raya Purwokerto-Purbalingga, Jawa Tengah.
Aturan mainnya, kata Nurcahyadi, sederhana. Pemudik boleh menunjukkan surat hasil pemeriksan genose, antigen,atau PCR. Yang tak berbekal dokumen Covid-19 diminta ke puskesmas untuk diperiksa. Bila positif harus tinggal di rumah isolasi yang disediakan desa, atau di tempat lain di luar desa atas biaya sendiri. Bila tes hasilnya negatif, silakan berkumpul dengan keluarga.
Kades Nurcahyadi mengatakan, kebijakan pengetatan PPKM Mikro antara 22 April–5 Mei 2021 bisa menekan arus mudik. ‘’Sampai saat ini, di Kalimanah Kulon hanya ada tujuh pemudik,” tuturnya seperti dikutip serayunews.compada 3 Mei 2021. Biasanya, sebelum pandemi, puluhan atau bahkan bisa 100 pemudik datang dari berbagai daerah. Desa Kalimanah Kulon sendiri dihuni lebih dari 400 keluarga.
Nurcahyadi yakin, pada periode larangan mudik Idulfitri, yakni 6–17 Mei, arus kedatangan pemudik akan lebih menyusut. Namun poskonya akan terus siaga, mengikuti keputusan Bupati Banjarnegara Dyah Hayuning Pratiwi, yang memperpanjang masa PPKM Mikro untuk 4–17 Mei, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Urusan posko tak hanya mengawasi pemudik. “Tugas yang lebih banyak adalah mengawasi warga agar membatasi kegiatan dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik,” kata Nurcahyadi. Di antaranya, memastikan ibadah salat tarawih pada Ramadan dilakukan dengan menjaga jarak, warung makan tak membiarkan pembeli berdesakan, tidak ada aktivitas yang mengudang kerumunan, dan memastikan bila ada warga terserang Covid-19 akan diisolasi dan mendapatkan perawatan.
Bupati Purbalingga Dyah Pratiwi memang tak mau lengah. “Pemudik yang datang tanpa berbekal dokumen perjalanan yang diperlukan akan dikarantina 5×24 jam atas biaya yang bersangkutan,” ujar Bupati Dyah. Ia juga mengimbau para perantau asal Purbalingga tidak mudik tahun ini.
Acara sosial, seni, budaya, atau olah raga di Purbalingga hanya boleh diselenggarakan atas usulan kades dan disetujui oleh satgas Covid-19 di kecamatan. Pun dengan catatan, hanya berisi 25 persen di desa atau kelurahan berstatus kuning, dan 50 persen kapasitas di daerah hijau. Tanpa izin, acara yang mengundang kerumunan dilarang.
Sebagaimana banyak kabupaten lain di Jawa Tengah, Purbalingga sempat berminggu-minggu jadi zona merah. Kabupaten ini mencatat 5.501 kasus positif Covid, dari sekitar 980 ribu warganya dan angka kematiannya cukup tinggi yakni 4,5 persen. Lebih tinggi dari angka kematian rata-rata nasional yang 2,7 persen.
Maka, Bupati Dyah Pratiwi mendorong desa-desa yang terpapar risiko tinggi membangun posko PPKM Mikro. Hasilnya cukup menggembirakan. Pada awal Mei ini, jumlah pasien yang dirawat di seluruh fasilitas kesehatan di Purbalingga, setelah terkonfirmasi positif Covid-19, tinggal 25 orang.
Bukan hanya di Purbalingga, di banyak kabupaten/kota lain di Jawa Tengah banyak berdiri posko-posko PPKM Mikro. Juru Bicara Satgas Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito menyatakan, Jawa Tengah adalah provinsi yang paling giat membangun posko PPKM Mikro. Per 25 April 2021, ada 4.463 posko PPKM Mikro hadir di Jawa Tengah. Pada posisi kedua Provinsi Aceh 3.211 posko dan Jawa Barat ada 3.117 unit.
Menurut Profesor Wiku dalam keterangan persnya pada Kamis, 29 April 2021, ada korelasi antara jumlah posko dan laju penularan Covid-19. “Sejalan dengan penambahan posko-posko itu, terjadi penurunan kasus aktifnya dalam empat minggu terakhir,” katanya.
Fenomena itu secara signifikan terlihat di Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa Barat. “Zonasi di ketiga provinsi ini relatif stabil, di mana pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, tidak ada kabupaten/kotanya yang berpindah ke zona merah pada minggu ini,” Wiku menambahkan.
Juru Bicara Satgas Covid-19 itu lantas menyandingkannya dengan Provinsi Riau, Sumatra Barat, dan Kalimantan Barat. Pada tiga provinsi tersebut terjadi peningkatan kasus aktif yang konsisten selama empat pekan terakhir,dengan dua atau lebih kabupaten/kota yang berpindah ke zona merah pada minggu ini. Hingga 25 April, jumlah posko pada masing-masing provinsi tersebut kurang dari 50 unit.
Perbandingan itu, menurut Wiku, bisa membuktikan bahwa posko yang berfungsi dengan baik akan menurunkan jumlah kasus aktif. Maka, ia mendesak semua pemerintah daerah (pemda) mendukung pembentukan posko di tingkat desa dan kelurahan.
Seperti terlihat di Desa Kalimanah Kulon, Purbalingga, posko bisa jadi organ serba guna menangkal pemudik pembawa virus, mengendalikan aktivitas warga yang berisiko mendatangkan kerumunan, membantu warga yang butuh bantuan, dan menjadi agen untuk monitoring, sosialisasi, dan edukasi masyarakat terkait Covid-19. Posko bisa menjadi front terdepan dalam pengendalian pandemi.
‘’Semakin banyak posko, semakin banyak titik-titik pusat koordinasi penanganan Covid-19, hingga tingkat terbawah. Penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin,” ujar Wiku Adisasmito tandas.
