INDONESIAUPDATE.ID – Produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12.000 MMscfd terus diusung pemangku kepentingan di sektor migas pada 2030. Tentu itu sebuah target yang tidak ringan di tengah merosotnya kinerja di sektor tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pun mengakuinya. Menurut dia, ada beberapa faktor penyebab anjloknya kinerja.
Pertama, dalam dua tahun belakangan, produksi migas turun akibat lesunya permintaan, termasuk dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) skala global.
Kedua, banyak sumur migas yang saat ini sudah berusia tua. Hal itu mengakibatkan kinerja pengeboran minyak tak optimal. Bukan itu saja, pada beberapa sumur kandungan air yang keluar dari proses pengeboran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah minyak yang dihasilkan.
Kondisi yang disebut water cut tersebut telah banyak dialami KKKS. Alhasil, banyak pelaku usaha di sektor itu meninggalkan sumur-sumur tersebut karena sudah tidak lagi mencapai nilai keekonomian.
Agar iklim usaha di sektor migas tetap terjaga, seperti disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif, terus dicari langkah strategis. Salah satu instrumennya adalah dengan memberi tambahan insentif.
Arifin mengatakan, pihaknya akan menemui Kementerian Keuangan terkait dengan permintaan keringanan fiskal dalam bentuk perpajakan agar bisa mendorong produksi di wilayah kerja hulu migas dalam negeri. Tujuannya, guna mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari.
Menurut dia, pemberian insentif itu juga merupakan masukan dari pelaku industri yang telah berkomitmen untuk mencapai target tersebut. “Perpajakan dan wilayah usaha yang harus diupayakan,” tuturnya.
Adapun, pemerintah sebetulnya telah memberikan keringanan kepada para kontraktor dengan pemberian fleksibilitas kontrak bagi hasil, yakni gross split dan cost recovery.
Kalah Agresif
Arifin mengakui, Indonesia kalah agresif dalam memberikan insentif kepada para investor migas. Padahal di belahan dunia lain, seperti di banyak negara di Amerika Latin, salah satunya Brasil, keramahan lebih diberikan kepada investor.
Sebagai gambaran, menurut laporan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, yang disampaikan di rapat dengar pendapat bersama Komisi VII, Kamis (27/5/2021), produksi minyak dan gas bumi siap jual atau lifting tahun ini diperkirakan hanya mencapai 1,669 juta barel minyak ekuivalen per hari (mboepd).
Angka tersebut masih 97,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 1,712 mboepd. Menurut Dwi Soetjipto, ada beberapa tantangan dan kendala dalam mencapai produksi tahun ini.
Beberapa di antaranya adalah entry point yang rendah karena laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat dan lebih tinggi dari prognosis di beberapa KKKS.
Kemudian, terjadinya kegagalan operasional produksi yang tidak direncanakan atau unplanned shutdown di beberapa KKKS.
“Mundurnya kontribusi sumur baru karena keterlambatan eksekusi kegiatan pengeboran dan mundurnya onstream beberapa lapangan,” kata Dwi.
Meski demikian, SKK Migas mengupayakan untuk mengejar pengurangan produksi tersebut, seperti menambah program kerja pengeboran sumur, work over, dan perawatan sumur minyak, optimasi produksi dari penerapan teknologi dengan skema no cure no pay.
Kemudian juga dengan debottlenecking dan pengurasan stok, optimasi penyerapan atau komersialisasi gas, dan optimasi operasi. Dengan strategi tersebut, potensi penambahan produksinya untuk minyak mencapai 6,7 mbopd dan gas 55 MMscfd.
Untuk 2022, Dwi memproyeksikan, lifting migas dapat mencapai 1,739 mboepd dengan lifting minyak sebesar 704.000 bopd.
Sementara itu, proyeksi lifting gas bumi hingga akhir 2021 diproyeksikan hanya mencapai 5.527 MMscfd dari target APBN 5.638 MMscfd. “Dari minyak bumi tahun ini diproyeksikan 682.000 bopd,” ujarnya.
Hingga akhir 2021, Deputi Operasi SKK Migas sekaligus Plt Deputi Perencanaan SKK Migas Julius Wiratno menambahkan, otoritas itu memiliki target untuk memproses 28 rencana pengembangan (plan of development/POD) demi mendapatkan tambahan cadangan sebesar 625 juta boe.
Apabila target 2021 dapat tercapai, maka dalam empat tahun berturut-turut SKK Migas berhasil mendapatkan penambahan cadangan lebih dari yang diproduksikan pada periode tersebut atau biasa disebut reserve replacement ratio (RRR) lebih dari 100 persen.
RRR juga dikenal dengan istilah perbandingan penambahan cadangan terbukti terhadap produksi secara keseluruhan pada relatif tahun tertentu.
Untuk mengejar target, saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan POD lainnya, utamanya yang dijadwalkan disetujui pada 2021. Nah terkait itu, ada beberapa POD yang pengajuannya membutuhkan insentif untuk membantu meningkatkan keekonomian lapangan.
Adapun, evaluasi POD yang tidak membutuhkan insentif, diharapkan dapat diselesaikan pada September 2021. Sementara itu, evaluasi POD yang membutuhkan insentif dilakukan pembahasan secara paralel.
“Harapannya, saat insentif disetujui pemerintah, maka pembahasan akan di-speed up sehingga pada November 2021 nanti diperkirakan target 100 persen RRR sudah tercapai,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Indonesian Petroleum Association (IPA) juga mengapresiasi upaya pemangku kepentingan di sektor migas yang terus bekerja sama membangun iklim usaha yang kondusif di sektor tersebut.
Menurut lembaga itu, penghargaan terhadap kesucian kontrak, kepastian hukum, dan fasilitas fiskal yang menarik merupakan tiga hal yang paling penting untuk dapat menarik minat investor migas dalam menanamkan investasinya di Indonesia.
Bagaimanapun juga, ada cadangan migas di Indonesia yang belum dieksplorasi dan produksinya pun masih cukup besar. “Kebijakan yang diterbitkan perlu mendapat respons yang positif dari pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah,” sebut IPA.
Berkaitan rencana pemberian insentif bagi sektor migas, diamini oleh Ditjen Pajak. Hanya saja, rencana pemberian insentif itu masih dalam pembahasan lebih lanjut antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Tak dipungkiri, memang jurus pemberian insentif merupakan langkah positif guna meningkatkan investasi di sektor migas. Alasannya, kondisi lifting migas dalam negeri selalu turun setiap tahun dan kegiatan eksplorasi juga belum masif.
Harapannya, dengan adanya insentif baru maka target produksi minyak target 1 juta bopd dan gas bumi 12.000 MMscfd pada 2030 bisa dicapai dan cadangan migas Indonesia bisa terus bertambah.
Pemberian insentif, memang dari sisi pendapatan negara pastinya akan berdampak karena kebijakan bakal mengikis penerimaan secara langsung. Namun mau tidak mau, jurus ini harus diambil demi menjaga iklim investasi migas.
Apalagi, sejumlah negara telah menerapkan pemberian kebijakan fiskal yang lebih ramah terhadap investor yang pada akhirnya berhasil menarik minat investasi.
