INDONESIAUPDATE.ID – Kementerian Perdagangan menggelar sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional, khususnya Persetujuan Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) secara hybrid di Jakarta, pada Senin akhir bulan lalu.
Sosialisasi dihadiri Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima yang didampingi anggota DPR RI Herman Khaeron.
Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi Direktur Perundingan Bilateral Ni Made Ayu Marthini dan Wakil Ketua Kadin Shinta W Kamdani.
Wamendag Jerry menyampaikan pada paparannya bahwa negara-negara EFTA, yakni Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein merupakan mitra yang ideal untuk pembentukan CEPA.
Persetujuan IE-CEPA menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke pasar Uni Eropa yang lebih luas serta memiliki makna simbolis untuk meningkatkan profil produk minyak kelapa sawit Indonesia secara global.
Wamendag Jerry mengungkapkan, sebelumnya terdapat referendum IE-CEPA di Swiss yang menyimpulkan mayoritas masyarakat Swiss tetap ingin meratifikasi IE-CEPA, dan pada saat yang sama mengonfirmasi menerima produk minyak kelapa sawit Indonesia sebagai produk yang berkelanjutan.
Salah satu kesepakatan yang paling bermanfaat dalam IE-CEPA adalah kesepakatan tarif bea masuk sebesar 0 persen. Indonesia akan mendapatkan penghapusan 7.042 pos tarif dari Swiss dan Liechtenstein, 6.338 pos tarif dari Norwegia, serta 8.100 pos tarif dari Islandia.
“Dengan diimplementasikannya IE-CEPA, banyak produk Indonesia dapat memasuki negara EFTA dengan harga yang kompetitif dan diharapkan para pelaku usaha dapat menangkap peluang ini untuk meningkatkan ekspor dan mendorong investasi,” kata Wamendag Jerry.
Wamendag Jerry melanjutkan, untuk memfasilitasi dan membantu UKM dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia, Kementerian Perdagangan juga memiliki program 1.500 UKM Ekspor.
Pada Persetujuan IE-CEPA juga terdapat skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang UKM melalui kerja sama dan pengembangan kapasitas, promosi bersama UKM, serta menjalin kemitraan dengan mitra lokal.
Sementara, Djatmiko menyampaikan, payung hukum untuk mengimplementasikan Persetujuan IE-CEPA telah ditandatangani oleh Presiden RI melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2021 pada 7 Mei 2021.
“Setelah undang-undang keluar, pemerintah masih memerlukan beberapa instrumen hukum lainnya untuk mengimplementasikan IE-CEPA, yakni Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan.
Pemerintah mengharapkan dukungan dari DPR untuk mendorong proses ini sehingga IE-CEPA dapat diimplementasikan pada semester II/2021,” jelas Djatmiko.
Pada 2020, perdagangan Indonesia-EFTA tercatat sebesar USD3,34 miliar. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke negara EFTA sebesar USD2,45 miliar sedang impor Indonesia dari EFTA sebesar USD882,53 juta sehingga Indonesia surplus sebesar USD1,57 miliar.
Komoditas ekspor utama Indonesia ke negara EFTA adalah emas, perhiasan, sisa logam mulia, serat optik, dan buldoser. Sementara itu, impor Indonesia dari EFTA, antara lain, bahan peledak dan amunisi, tinta, jam tangan dari logam mulia, jam tangan, dan ikan.
Pada Maret lalu, Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara European Free Trade Association/EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States/IE-CEPA) untuk selanjutnya akan dibahas pada sidang paripurna DPR RI dan disahkan menjadi undang-undang.
Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah yang dilaksanakan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/3/2021), perwakilan dari sembilan fraksi memberikan dukungan penuh dan persetujuan untuk penandatanganan naskah RUU IE-CEPA.
Negara-negara EFTA merupakan mitra yang ideal karena merupakan pasar berdaya beli tinggi serta memiliki nilai penanaman modal asing yang besar, yang belum dimanfaatkan dengan maksimal; dapat dijadikan pintu masuk bagi perdagangan barang, jasa, dan penanaman modal di benua Eropa; dan tujuan ekspor potensial dengan produk-produk yang saling melengkapi.
Salah satu makna simbolis dari Persetujuan IE-CEPA yang perlu digaris bawahi adalah IE-CEPA dapat meningkatkan profil produk minyak kelapa sawit Indonesia secara global.
Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam implementasi IE-CEPA, seperti prinsip mutual respect dan common benefit; peningkatan peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); peningkatan akses pasar barang/jasa; penanaman modal dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; serta transfer teknologi. Pemerintah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi IE-CEPA.
Inisiasi perundingan IE-CEPA telah dimulai sejak 2005 antara Indonesia dan negara-negara EFTA melalui pembentukan studi kelayakan bersama (joint study group) yang dilanjutkan dengan perundingan sejak 2011. Perundingan dihentikan sementara pada 2014 dan diaktifkan kembali pada 2016.
Penandatanganan persetujuan IE-CEPA dilakukan pada 16 Desember 2018 di Indonesia oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan para menteri yang mewakili negara-negara EFTA.
Persetujuan komprehensif ini terdiri dari 12 bab, 17 lampiran, dan 17 dokumen tambahan dari lampiran yang mencakup isu perdagangan barang dan jasa, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas.
Persetujuan IE-CEPA merupakan perjanjian dagang pertama Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa.
