INDONESIAUPDATE.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah waspada dan bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah. Netty menekankan pentingnya 3T (testing, tracing dan treatmen) dan penegakan prokes.
“Jika diukur per kota atau kabupaten, saya yakin banyak daerah yang kapasitas testnya masih di bawah standar global. Padahal testing dan tracing ini sangat penting untuk menekan potensi penularan.
Lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan meningkatkan testing. Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak daerah zona merah,” katanya, Kamis (17/06/2021).
Sebagaimana diberitakan, Satgas COVID-19 menyebutkan per 15 Juni 2021, zona merah sudah menjadi 29 kabupaten/kota, paling banyak di Pulau Sumatera yaitu 17 kabupaten/kota.
Jawa tengah menjadi provinsi dengan jumlah daerah zona merah paling banyak, yaitu Wonogiri, Kudus, Grobogan, Tegal, Sragen, Semarang, Jepara.
Netty meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap dalam merespon lonjakan kasus di berbagai daerah. “Siapkan kapasitas rumah sakit yang mencukupi, terutama di daerah zona merah.
Rumah sakit di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor,” katanya.
Netty juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan petugas pendukung lainnya seperti petugas pengurusan jenazah dan petugas pembuangan limbah medis.
“Kita tidak ingin menambah masalah ikutan akibat kurang antisipatif. Misalnya, saat terjadi lonjakan di Kudus, di sana kekurangan petugas pengubur jenazah sehingga terjadi antrean jenazah yang belum dikubur. Begitu juga dengan kesiapan petugas yang menangani limbah medis agar jangan tercecer di sembarang tempat,” ujar Netty.
Selain ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, Netty juga meminta pemerintah memikirkan jam kerja dan APD tenaga kesehatan.
“Jangan sampai mereka bekerja melampaui kemampuan dan menggunakan alat perlindungan diri yang tidak standar,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta pemerintah mengkaji kemungkinan pemberlakuan lockdown total guna mengendalikan kasus.
“Ancaman COVID-19 ini nyata dan makin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus,” ujarnya.
Menurut Netty, Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi penerapan prokes di tempat umum agar, jangan sampai masyarakat mengalami pandemic fatigue (kelelahan akan pandemi).
“Masyarakat dapat mengalami kelelahan akan pandemi akibat ketidakpastian kapan berakhirnya, sehingga mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus Corona.
Ini dapat menjadi situasi yang berbahaya. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh lengah dan lelah dalam memantau penegakan prokes. Sosialisasi dan
edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan,” katanya.
