INDONESIAUPDATE.ID – Situasi pandemi tidak menghalangi Presiden Joko Widodo untuk jalan blusukan. Didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Wibowo, Presiden Jokowi melakukan kunjungan mendadak ke Posko PPKM mikro di RW 01 Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021) pagi. Kunjungan itu tidak dijadwalkan dalam agenda resmi kepresidenan.
Cuaca cerah, menyambut Presiden Jokowi di Rawasari. Mengenakan kemeja putih, pantalon hitam, dengan masker, Presiden Jokowi turun dari mobil di mulut gang dan berjalan santai ke Posko PPKM.
Maskernya rapat menutup hidung dan mulut. Tidak ada kerumunan. Presiden Jokowi hadir untuk meninjau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di situ.
Lurah Rawasari, didampingi petugas dari Koramil dan Polsek Cempaka Putih bergegas menyambut, dan langsung menjawab pertanyaan Presiden Jokowi. Kepada Presiden Jokowi, Lurah Rawasari melaporkan bahwa PPKM mikro di wilayahnya telah berjalan.
Implementasi PPKM mikro di wilayah Kelurahan Rawasari, antara lain, dilakukan dengan memberlakukan one gate system untuk akses keluar masuk di wilayah tersebut, mengendalikan keramaian dan kerumunan, dan memberikan dukungan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri.
“Bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di-support oleh warga kami. Kebutuhan pokoknya kami penuhi Pak, berupa makannya. Dari Pemprov DKI di sini memberikan support berupa bahan pangan yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ujar Lurah Rawasari.
Tak cukup dari lurah, Presiden Jokowi juga meminta pendapat dari Ketua RW dan sejumlah warga, termasuk pengelola warung kelontong.
“Saya hadir dadakan ke sini untuk memastikan PPKM mikro dapat berjalan baik atau tidak berjalan. Tadi disampaikan oleh Bu RW dengan yakin bahwa sudah berjalan, ya berjalan,” ujar Presiden Jokowi usai peninjauan.
Yang ia tekankan, hendaknya PPKM mikro bisa dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta, para kepala daerah dibantu unsur TNI dan Polri di daerah turut membantu pelaksanaan PPKM mikro.
“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, dari Sabang sampai Merauke, dibantu pangdam, kapolda, di tingkat lebih bawah danrem, dandim, kapolres menggerakkan babinsa, bhabinkamtibmas, untuk mendampingi pemda, kelurahan, desa, mendampingi RW, dalam rangka pelaksanaan PPKM mikro,” kata Presiden Jokowi.
Kebijakan telah digariskan, dan yang diperlukan adalah tindakan di lapangan, terkait pengawasan dan kontrol di lapangan. “Percuma kita membuat kebijakan, policy, kalau di bawah tidak berjalan,” Presiden Jokowi menambahkan.
Sikap Presiden Jokowi itu menegaskan, kebijakan PPKM mikro tetap menjadi pilihan pemerintah di tengah fenomena lonjakan kasus Covid-19, yang kini telah mencatatkan rekor baru melewati angka 20.000 kasus dalam satu hari.
Dalam situasi ini, Presiden Jokowi mengakui, telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak terkait langkah kebijakan yang harus diambil.
Di antaranya adalah pandangan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kuncitara (lockdown). Hal itu mengingat lonjakan kasus positif amat tinggi dan menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin membumbung.
Dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 23 Juni 2021, Presiden Jokowi mengatakan bahwa berbagai masukan telah dipertimbangkannya.
“Dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik , di Indonesia, juga pengalaman negara lain, pemerintah telah memutuskan bahwa PPKM mikro masih dipandang sebagai kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Presiden Jokowi, seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Kepala Negara memandang, kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.
Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.
PPKM mikro juga membatasi mobilitas masyarakat, namun pada unit terkecil yakni RT-RW. Ihwal karantina total, bila perlu juga bisa dilakukan pada unit terkecil yang memerlukan.
Dengan begitu, unit yang sehat masih bisa menjalankan kegiatan sosial ekonominya. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan memberatkan sektor usaha kecil dan mikro (UKM), yang menghimpun 94 persen dari tenaga kerja di Indonesia.
UKM amat rentan terhadap karantina berskala besar. Sebagian pelakunya berkelindan pada usaha barang dan jasa untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Namun, bisa ditambah kontribusi usaha menengah, mereka dapat menyumbang 61 persen dari nilai produksi domestik bruto (PDB). Guncangan ekonomi bisa membuat modal kerja UKM itu amblas.
Belum lagi, bila PSBB diberlakukan ada isu soal kewajiban negara untuk menyediakan kebutuhan rakyat selama masa karantina itu dilakukan.
Urusan ini bisa memantik problem politik yang lebih pelik. Maka, PPKM mikro pun menjadi pilihan. Toh intinya sama, membatasi mobilitas warga dan mengisolasi mereka yang terinfeksi virus, dan menjalankan protokol kesehatan.
“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, dengan tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, mestinya laju kasus Covid-19 bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” ujar Presiden Jokowi.
Di luar masalah PPKM mikro, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menggenjot tracing dan testing.
Bila pada awal pandemi kapasitas testing secara nasional terbatas pada angka 2 ribu spesimen per hari, saat ini sudah bisa ditingkatkan sampai 140.000 spesimen per hari, berlipat 70 kali.
Pemerintah juga terus merupaya meningkatkan herd imunnity (kekebalan komunitas) lewat jalan percapatan vaksinasi. Saat ini 25,5 juta orang sudah tervaksinasi dan separonya sudah menjalani vaksinasi dosis lengkap, dua suntikan.
“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi.
Maka, sebelum kekebalan komunitas tercapai, kita harus berdisiplin dan menjaga diri, terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana: tinggallah di rumah, kecuali ada kebutuhan mendesak.
Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid-19,” tandasnya.
Pandemi memang tidak mungkin dibiarkan hanya menjadi urusan pemerintah. Semua pihak harus turut berkontribusi.
