INDONESIAUPDATE.ID – Sudah enam tahun program tol laut dijalankan. Program yang diharapkan bisa meningkatkan angkutan barang dari Indonesia timur, selain mendorong biaya logistik yang semakin efisien, tetap butuh perbaikan untuk menuju program yang sempurna.
Beberapa keluhan yang muncul berkaitan dengan program itu antara lain adalah kapal kosong ketika kembali dari Indonesia timur, infratruktur yang belum memadai, kesiapan pelaku usaha untuk mengisi muatan kapal, dan sebagainya.
Tak ingin isu itu berlarut-larut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun berusaha memperbaikinya sehingga tujuan menyeimbangkan pembangunan Indonesia timur dan barat bisa terus didorong, biaya logistik pun semakin efisien antarkedua wilayah tersebut.
Luhut mengatakan, tol laut ini penting untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. “Tol laut ini dibangun dengan tujuan menyeimbangkan pembangunan Indonesia timur dan barat, sehingga nanti tidak ada lagi kapal kosong yang kembali dari Indonesia timur ke pelabuhan utama Indonesia,” katanya, dalam webinar Kementerian Perhubungan bertajuk “Optimalisasi Angkutan Barang dengan Tol Laut”, Rabu (10/6/2021).
Sebagai gambaran, melansir data dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, saat ini tol laut terdapat 26 trayek. Hingga Mei 2021, dari 26 trayek tol laut itu bawaaan total muatan berangkat sebanyak 5.963 twenty foot equivalent units/TEUS ke seluruh daerah terpencil.
Kemudian, kapal tol laut juga membawa muatan balik 2.068 TEUS dari daerah terpencil. Sedangkan tahun lalu, muatan tol laut berangkat mencapai 13.825 TEUS dan muatan balik 4.303 TEUS.
Dalam rangka mendongkrak aktivitas program tol laut sehingga wilayah yang tercakup program itu lebih luas lagi, pemerintah pun berencana menambah jumlah trayek yang semula 26 trayek menjadi 30 trayek pada tahun 2022 dan menjangkau 74 kabupaten/kota jalur tol laut. “Kami berencana menambah trayek tol laut menjadi 30 trayek di 2022 dari semulai 26 trayek pada 2021,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (8/6/2021).
Pelabuhan Pangkalan
Beberapa pelabuhan yang menjadi pangkalan tol laut untuk target 30 trayek, antara lain, adalah Tanjung Priok, Tanjung Perak, Teluk Bayur, Makassar, Bitung, Merauke, Biak, dan Timika.
Untuk trayek tol laut tahun depan itu, Kemenhub pun telah mengajukan anggaran sebesar Rp435,81 miliar. Anggaran digunakan untuk memberikan biaya pelayanan kepada para operator tol laut sehingga ongkos kirim tol laut lebih murah.
Di sisi lain, Kemenhub juga memberikan subsidi untuk penyelenggaraan pelayaran perintis ke daerah terpencil. Totalnya, pada 2022 akan ada 118 trayek yang akan disubsidi dengan total pengajuan anggaran Rp792,29 miliar. Lalu ada juga subsidi untuk enam trayek angkutan kapal ternak, anggaran diajukan sebesar Rp64,42 miliar.
Sebenarnya, program tol laut sebagai bagian dari sistem logistik nasional memang tidak bisa ditangani secara parsial. Program ini harus bersifat holistik. Oleh karena itu, pemerintah kini sedang menyelesaikan sistem logistik nasional bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE) yang sudah diresmikan di Batam yang menjadi proyek uji coba (pilot project).
Berkaitan dengan pilot proyek itu, Menko Luhut menargetkan, tahun ini ada delapan pelabuhan lagi yang menerapkan sistem ini. “Delapan pelabuhan lagi tahun ini harus selesai, jadi semua harus terintegrasi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sejak 2015 program tol laut diselenggarakan sudah mengalami jumlah peningkatan trayek hingga kapasitas muatan. Pemerintah saat ini memiliki tugas untuk meningkatkan penyelenggaraan kewajiban pelayanan barang dari daerah 3 TP (terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan).
“Tahun ini kenaikan trayek menjadi 30 trayek, jumlah angkutan akan dioptimalkan di masing-masing trayek, supaya subsidi yang diberikan bermanfaat,” katanya.
Untuk itu, Budi Karya meminta Kepala Daerah di wilayah 3TP harus menyiapkan muatan balik kapal, saat kembali ke pelabuhan Surabaya, ataupun Jakarta supaya tidak dalam keadaan kosong. Dengan demikian, produk unggulan di daerah dapat terjual ke daerah lain yang berimbas menyejahterakan masyarakat 3TP.
Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengatakan, terjadinya disparitas muatan berangkat dan muatan balik yang mencapai sekitar 30 persen. “Ini membuat ketidakseimbangan biaya logistik. Belum seimbang loading pergi dan kembali,” ujarnya.
Salah satu isunya memang ketersediaan muatan balik yang akan diangkut melalui kapal tol laut. Oleh karena itu, Kemendagri berdasarkan Perpres 27/2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah 3TP, mendorong pemerintah daerah agar hasil industri daerah dapat dijual ke luar daerah untuk kebutuhan dalam negeri atau ekspor.
Harus diakui program ini tentu tidak mudah untuk mensinergikan pelbagai pemangku kepentingan tersebut. Namun, akselerasi program penyelenggaraan pelayanan publik angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) tetap terus dibenahi sehingga tercipta sistem logistik nasional yang terintegrasi.
Tidak ada lagi disparitas, Indonesia bagian timur dan barat dalam pelayanan ekonomi. Bahkan agar program ini lebih solid lagi, pemerintah telah mengembangkan sistem online bernama sitolaut.
Sitolaut adalah sebuah aplikasi yang mengimplementasikan sebuah manajemen logistik yang dapat menginformasikan data posisi kapal, muatan kapal, jenis muatan, dan fitur lainnya. Semoga program tol laut semakin menyatukan Indonesia sebagai NKRI yang utuh.
