INDONESIAUPDATE.ID – Pemerintah memastikan ketersediaan beras di masa pandemi tetap aman sampai 17 bulan ke depan. Stok beras tersebut didapatkan dari penyerapan gabah beras petani pada musim panen raya tahun ini dan sisa stok tahun lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi gudang Bulog di Jakarta Utara untuk mengecek stok beras nasional. Selain mengecek stok, Presiden Jokowi juga ingin memastikan kesiapan untuk program bansos beras.
“Pertama saya ingin memastikan bahwa stok nasional untuk beras cukup, tadi Pak Kabulog menyampaikan bahwa stok yang ada di Bulog 1,373 juta ton, artinya stok kita cukup,” kata Presiden Jokowi, di gudang Bulog Jakarta, 21 Juli 2021.
Pada akhir Maret 2021, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pernah memastikan stok beras nasional aman dengan kapasitas mencapai 1 juta ton lebih hasil dari penyerapan produksi padi para petani di masa panen raya. Stok beras tersebut didapatkan dari penyerapan gabah beras petani pada musim panen raya 2021 yang dilakukan hampir sebulan penuh oleh manajemen Perum Bulog.
Stok beras nasional satu juta ton merupakan batas aman dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sampai dengan 26 Maret 2021, Bulog sudah menyerap sebanyak lebih dari 180.000 ton setara beras produksi dalam negeri dari seluruh Indonesia. Budi Waseso mengatakan serapan harian Bulog tahun ini rata-rata sudah mencapai 10.000 ton per hari.
Berdasarkan laporan Perum Bulog, stok beras mencapai 1,39 juta ton yang terdiri atas stok cadangan beras pemerintah 1,37 juta ton dan stok komersial 13.969 ton. Dengan asumsi penyaluran beras untuk stabilisasi harga dan pasokan serta antisipasi bencana alam sebesar 80.000 ton per bulan, stok tersebut diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan selama 17,4 bulan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok beras aman dengan harga stabil di masa perpanjangan PPKM Level 4 dengan ketersediaan mencapai 38.439 ton di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) per 22 Juli.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa stok beras tersebut lebih banyak dari ketersediaan dalam kondisi normal yang berkisar di 32.000 hingga 34.000 ton.
Selain ketersediaan beras, harga beras sampai saat ini terpantau stabil dengan harga beras premium Cianjur Slyp berada di kisaran Rp12.250 per kg, sementara beras medium IR 64 III di kisaran Rp8,275 per kg. Ketersediaan beras di PIBC hingga kini masih dijadikan sebagai barometer stok beras nasional. Tingkat harga beras di DKI Jakarta, utamanya di PIBC, akan mempengaruhi kondisi harga beras di beberapa wilayah Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan ketersediaan beras nasional saat ini masih dalam kondisi terkendali karena panen raya untuk musim tanam kedua terjadi hampir di semua daerah. Panen raya musim tanam kedua berlanjut di sejumlah sentra padi seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Barat, dan juga Sulawesi. Kementan bersama pemerintah daerah, lanjut dia, terus berupaya melakukan peningkatan produktivitas.
Syahrul Yasin Limpo juga memastikan stok beras nasional surplus 10,2 juta ton per akhir Juli 2021. Ia menjelaskan itu terjadi karena produksi padi petani lokal pada sepanjang Januari-Juli 2021 berhasil mencapai 17,5 juta ton dan sisa stok beras tahun kemarin sebanyak 7,3 juta ton. Di tengah kondisi itu, konsumsi beras untuk periode sama Januari-Juli hanya tercatat 14,6 juta ton.
“Dari Kementan kami ingin menegaskan bahwa ketersediaan pangan 11 komoditas sangat aman dan terus kami lakukan validasi,” kata SYL pada konferensi pers daring, Senin, 26 Juli 2021.
Ia menambahkan pasokan beras tersebut kemungkinan besar akan bertambah lagi. Pasalnya berdasarkan perkiraan kementeriannya, petani mampu memproduksi 14 juta ton beras pada paruh ke dua tahun ini. Produksi tersebut sedikit banyak akan menambal konsumsi semester kedua yang diperkirakan sebanyak 18 juta ton beras.
Dengan proyeksi itu, pihaknya memperkirakan stok beras nasional masih surplus 6,2 juta ton beras sampai akhir tahun nanti. Selain beras, ia juga menyatakan stok 10 komoditas makanan pokok lainnya terjaga.
Pada 9 Juli 2021, Syahrul Yasin Limpo menegaskan kembali arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras. Ada sejumlah alasan, menurut Syahrul, impor beras tidak dilakukan.
Pertama, hingga saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak baik yang ada pada pengendalian langsung Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), penggilingan, dan pada penanganan pemerintah daerah (pemda). Produksi beras pada masa tanam (MT) I Tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton, sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.
Kedua, impor beras tidak diperlukan karena masa tanam II 2021 (kemarau basah) juga sudah dimulai dan panen pada pertengahan tahun berpotensi menambah stok pangan nasional. Kementan menargetkan produksi beras pada MT II sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta ton sementara konsumsi beras 14,91 juta ton, sehingga akhir Desember 2021 diperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton.
Ketiga, stok beras saat ini di Perum Bulog dalam bentuk cadangan beras pemerintah sebesar 1,37 juta ton, di atas batas aman 1 juta ton, sementara stok beras komersial 13,969 ton. Penyaluran beras untuk kepentingan stabilisasi harga, pasokan, dan kebencanaan per bulan 80 ribu ton, maka stok beras tersebut aman sampai dengan akhir tahun.
Syahrul menjelaskan, kebutuhan konsumsi beras nasional masih cukup besar, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia masih menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Oleh karena itu, Kementan berkomitmen kuat untuk menjamin ketersediaan beras dan bahan pangan pokok lainnya melalui sejumlah program peningkatan produksi.
Kementan, berhasil melakukan upaya peningkatan kapasitas produksi. Di antaranya melalui intensifikasi pertanaman, pengembangan lahan rawa dan lahan kering, Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP), fasilitasi alat mesin pertanian, dan perbaikan infrastruktur.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan pertanian sebagai upaya menjaga produksi dan kesejahteraan petani. Bantuan ini melalui dana KUR dengan bunga hanya 6 persen. Total dana KUR tahun ini Rp70 triliun.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2020, yakni masa pandemi COVID-19, hanya sektor pertanian yang mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar 16,4 persen. Ekspor juga naik 15,79 persen dengan nilai Rp451,77 triliun di 2020 dan ekspor tahun 2021 ini di triwulan I telah menyumbang 39,99 persen atau setara dengan Rp200 triliun.
