INDONESIAUPDATE.ID – Akselerasi ekonomi digital kian santer disuarakan di tengah gejolak pandemi Covid-19 yang telah merongrong sendi-sendi perekonomian. Kala banyak aktivitas ekonomi ‘konvensional’ mampet, ekonomi ‘jalur daring’ sanggup menunjukkan potensinya.
Gurihnya ekonomi digital tergambarkan dari data Kementerian Perdagangan, yang bahkan memproyeksikan ekonomi digital akan tumbuh delapan kali lipat dari Rp632 triliun menjadi Rp4.531 triliun pada 2030. Adapun, e-commerce bakal menjadi sektor dominan dengan kontribusi diperkirakan sebesar 34 persen atau senilai Rp1.900 triliun. Proyeksi tersebut agaknya tak muluk-muluk.
Data terkini mengonfirmasi bahwa tren akselerasi ekonomi digital di Indonesia belakangan ini tak mengecewakan. Bank Indonesia menyatakan, nilai transaksi e-commerce pada kuartal I dan II-2021 meningkat 63,36 persen secara tahunan menjadi Rp186,75 triliun.
Sepanjang tahun ini, total transaksi e-commerce diramal tak akan kurang dari Rp395 triliun, melesat 48,4 persen dari tahun lalu. Gelagat pertumbuhan ekonomi digital juga bisa dilihat dari nilai transaksi uang elektronik pada kuartal I dan II-2021 yang tumbuh 41,01 persen secara tahunan menjadi Rp132,03 triliun.
Sepanjang 2021, nilainya diperkirakan menembus Rp278 triliun. Jika dilihat lebih luas, transaksi perbankan digital pada kuartal I dan II-2021 telah mencapai Rp17.901,76 triliun atau tumbuh 39,39 persen secara tahunan. Sepanjang tahun ini transaksi perbankan digital diperkirakan mencapai Rp35.600 triliun.
Wajar saja, jika lantas pemerintah dan otoritas terkait terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran demi melihat potensi tersebut. Artinya, sebuah respons yang tak mengherankan.
Tak berhenti di gurihnya bisnis digital, Bank Indonesia pun berencana mengembangkan Central Bank Digital Currencies (CBDC) atau yang disebut dengan rupiah digital. Rencana penerbitan rupiah digital pertama kali diungkapkan Bank Indonesia pada Februari 2021.
Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, saat ini BI sedang merumuskan CBDC. Dia menambahkan, nantinya rupiah digital itu akan beredar melalui bank-bank dan platform teknologi finansial, baik secara wholesale maupun ritel (perorangan).
Pendapat senada juga diungkapkan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati. Menurutnya, BI telah melakukan banyak kajian terkait dengan pengembangan CBDC tersebut.
“Kita juga sudah melakukan kajian, baik buruknya, tentunya ini masih pada tahap tersebut,” katanya dalam satu webinar, Kamis (29/7/2021).
Dalam konteks global, pengembangan mata uang digital nasional CBDC sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara. Bahkan, sudah ada negara yang menguji coba CBDC sebagai alat pembayaran di sejumlah kota.
Salah satu yang paling terdepan ialah yuan digital, CBDC yang telah dikembangkan oleh Tiongkok, beberapa waktu. Tiongkok telah membagikan yuan digital kepada warga di beberapa kota; hasilnya, jutaan transaksi telah mereka proses.
Negara kawasan Asia lainnya yang sudah melakukan uji kelayakan adalah Jepang. Menurut rencana, Bank of Japan (BOJ) berencana memulai uji kelayakan CBDC pada akhir 2021. Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda menekankan perlunya mempersiapkan potensi terbitnya yen digital; memungkinkan BOJ sejalan dengan bank sentral lain di dunia.
Sementara dari kawasan Eropa tercatat Swedia yang memulainya. Negara Skandinavia itu, merujuk situs resmi Bank Nasional Swedia (Sveriges Riksbank), memulai proyek pengembangan CBDC bernama e-krona (krona digital) sejak musim semi 2017. Lewat krona digital, masyarakat umum akan memperoleh akses uang tunai digital dengan negara sebagai penjamin.
Negara kedua di Eropa adalah Rusia. Negeri beruang putih itu berniat memamerkan prototipe mata uang digital (rubel digital) pada akhir tahun ini. Menurut Wakil Ketua Bank Sentral Rusia Alexey Zabotkin. Proyek itu sendiri telah berlangsung sejak Oktober 2020.
Rubel digital sendiri sedang dalam tahap pengembangan desain, lalu akan menjalani uji coba atau uji kelayakan. Berdasarkan hasil pengujian, keputusan peluncuran akan Rusia tentukan tahun depan.
Inggris juga tercatat juga sudah memulai pengembangan uang digital. Bank Inggris telah merilis peta jalan (roadmap) yang mengarah pada pengembangan poundsterling digital. Bahkan, prospek pengembangan uang digital dinilai dapat membantu memulihkan ekonomi Inggris di tengah Covid-19.
Negara adi daya, seperti Amerika Serikat, Departemen Keuangan dan pejabat Fed secara terbuka membahas potensi dolar digital. Pasalnya, bank komersial negara itu telah mengadopsi blockchain, teknologi yang mendukung mata uang kripto–dengan bank-bank terkemuka seperti JPMorgan Chase yang menggunakannya sebagai alat pembayaran lintas batas.
Sementara itu di Venezuela, negara Amerika latin, yang lebih maju dalam pengembangan uang digital telah memiliki mata uang digital bernama Petro. Keberadaan uang Petro itu guna mengatasi sanksi Amerika Serikat. Sayangnya, mata uang itu belum mendapat pengakuan dari regulator.
Bagaimana rencana pengembangan rupiah digital? Seperti disampaikan Fitria Irmi Triswati, untuk menuju ke arah itu banyak yang menjadi pertimbangan, seperti dari sisi struktur, teknis, hingga mekanismenya.
“Tentu juga dampak terkait mekanismenya ke transmisi kebijakan, kemudian stabilitas sistem keuangan, itu harus kita pertimbangkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pihaknya kini tengah mengkaji dan mempersiapkan tiga aspek penting dalam hal pengembangan CBDC.
Kajian Bersama
Kajian tersebut dilakukan bersama dengan tujuh bank sentral dunia lainnya. Aspek pertama, yaitu terkait dengan skema penerbitan mata uang digital. Kedua, persiapan infrastruktur rupiah digital yang terintegrasi dengan pasar uang secara nasional.
“Integrasi dari infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang menjadi salah satu prasrayat untuk penerbitan digital rupiah,” jelasnya.
Ketiga, pemilihan platform teknologi untuk rupiah digital. Kajian ketiga aspek tersebut masih terus dilakukan di bawah inisiasi Bank for International Settlements.
Negara sebagai pemilik kedaulatan penerbitan mata uang memang kini mulai tergerus eksistensinya. Khususnya setelah mata uang digital, seperti Bitcoin dan Dogecoin sampai Ethereum, mulai digunakan sebagai alat transaksi. Meski nilainya sangat fluktuatif, relatif tetap menguntungkan bagi sebagian orang.
Oleh karena itu, BI membuat rancangan untuk CDBC untuk memfasilitasi dan mengikuti perkembangan sistem pembayaran. Pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan rupiah digital yang sedang dirancang bank sentral itu dengan uang yang kita gunakan sehari-hari saat ini?
Dikutip dari akun Instagram resmi BI, rupiah digital adalah uang digital yang diterbitkan bank sentral sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya.
Sedangkan uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak swasta atau industri dan merupakan kewajiban penerbit uang elektronik tersebut terhadap pemegangnya. “Dalam hal ini, Bank Indonesia menegaskan mata uang yang sah untuk bertransaksi sesuai undang-undang di Indonesia hanya rupiah, baik tunai maupun nontunai,” tulisnya
Sama dengan rupiah kertas atau logam, nantinya rupiah digital merupakan sebuah representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneter.
“CDBC rupiah berbentuk uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Pasokannya bisa ditambahkan atau dikurangi oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi,” tulis BI.
Produk rupiah digital atau CBDC juga perlu dibentengi dengan firewall untuk menghindari serangan siber baik yang bersifat preventif maupun juga resolution. “Nantinya desain dan sistem keamanan harus disiapkan betul sebelum akhirnya rupiah digital bisa digunakan masyarakat nantinya,” sebut BI.
