Tingkatkan Ekspor Daging Halal, Indonesia Jalin Kerjasama dengan Brunei

  • Bagikan

INDONESIAUPDATE.ID – Indonesia dan Brunei membahas upaya peningkatan ekspor daging halal. Pembahasan ini dilakukan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag beserta Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei.

Kepala BPJPH Kemenag Muhamad Aqil Irham menyambut baik usulan Duta Besar RI untuk Brunei Sujatmiko agar proses kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan ekspor daging kambing halal dari Indonesia ke Brunei.

“Saya menyambut baik inisiatif Pak Dubes dan bapak-bapak dari Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei. Dan momen ini perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya.” kata Muhammad Aqil Irham secara virtual di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

“Sebagaimana kata Pak Dubes, ini dapat diawali dari produk daging domba dan kambing halal. Dan nantinya tentu dapat kita kembangkan ke produk halal yang lainnya, seperti produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lain sebagainya,” lanjut Muhammad Aqil Irham.

Lebih lanjut, Muhammad Aqil Irham juga menegaskan bahwa daging adalah jenis produk yang sesuai regulasi JPH di Indonesia terkategori sebagai produk yang dikenai kewajiban bersertifikat halal penahapan pertama. Penahapan pertama tersebut dimulai sejak 17 Oktober 2019, sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH. UU ini mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Dan sesuai ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021, maka produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa, di mana jasa meliputi layanan usaha yang terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian,” urai Muhammad Aqil Irham.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam Sujatmiko memastikan kerja sama Indonesia-Brunei terus meningkat secara saling menguntungkan. Sujatmiko juga berharap agar melalui peningkatan kerja sama perdagangan dengan Indonesia, tingginya kebutuhan daging kambing di Brunei juga dapat terpenuhi.

Berita Terkait  Gubernur Targetkan Seluruh Desa di Jabar Memiliki Penghapal Al Qur'an

“Ekspor daging kambing halal dari Indonesia yang dihasilkan dari budidaya yang berkualitas dan dikelola produksinya dengan pemenuhan standar halal diharapkan dapat menjawab kebutuhan daging kambing halal di Brunei,” ungkap Sujatmiko.

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Siti Aminah, mengatakan bahwa proses kerja sama JPH antara Indonesia dan Brunei telah dilakukan sejak lama dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri.

“Sesuai dengan ketentuan regulasi kami, maka kerja sama perlu diawali dengan adanya kerja sama Government to Government antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brunei Darussalam. Setelah itu, kita tindaklanjuti dengan adanya Mutual Recognition Agrement atau kesepakatan saling pengakuan sertifikat halal secara resiprokal antara BPJPH dan Bahagian Kawalan Halal Brunei,” kata Siti Aminah.

Untuk itu, Siti Aminah mengharapkan agar setelah pertemuan tersebut kedua pihak segera berkoordinasi untuk persiapan teknis kerja sama tersebut. Dalam upaya ini, BPJPH juga berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Kemenlu dan Kementan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim, dan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH A Umar.

Dari Brunei, ikut dalam pertemuan ini, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Syariah Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama Abdul Rahman bin Matzin, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Abdul Aziz bin Akop, Ketua Bahagian Antarabangsa dan MABIMS Bahagian Antarabangsa dan MABIMS Kementerian Hal Ehwal Ugama Mohammad Albi bin Ibrahim, Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Syariah Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama Noryati binti Ibrahim, dan Ketua Bahagian Kawalanan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama Ahmad Haziq bin Abd Hamid, Koordinator Bidang Kerja Sama BPJPH Subandriyah, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI.

Berita Terkait  Dapat Nomor Urut Satu, Pradi: 'Alif' Saya Suka
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *