INDONESIAUPDATE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) untuk tahun 2022, pada Selasa, 7 Desember 2021.
Dari 40 RUU tersebut, terdapat tiga RUU yang berkaitan dengan isu perempuan, yaitu RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengapresiasi apa yang dilakukan DPR RI.
“Ini merupakan langkah baik. Setidaknya, ada tiga RUU yang penting bagi perempuan masuk ke dalam Prolegnas. Yang terpenting adalah bagaimana komitmen DPR RI untuk membahasnya dan outputnya adalah pengesahan RUU ini” tegas Ahmad.
Ahmad menjelaskan bahwa dengan maraknya kekerasan seksual yang terjadi, maka sudah seharusnya DPR RI segera mengesahkan RUU PKS. Selain itu, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga tidak kalah penting untuk segera disahkan, mengingat mayoritas pekerja rumah tangga di Indonesia adalah perempuan.
Banyaknya kasus kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga, serta RUU ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004, namun aturannya tak kunjung disahkan. Lebih lanjut, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak juga penting untuk segera dibahas melihat di tahun 2021 belum ada pembahasan yang signifikan terkait RUU ini.
Ahmad pun menambahkan bahwa selain tiga RUU tersebut, ada pula RUU yang penting bagi perempuan yang seharusnya masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022, yaitu RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.
“Walaupun telah ada PUG (Pengarus Utamaan Gender), tetapi tetap perlu ada payung hukum yang lebih tinggi yaitu melalui undang-undang. Hal ini penting agar setiap peraturan yang dibuat berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Untuk itu, seharusnya RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender masuk ke dalam Prolegnas Prioritas,” jelas Ahmad.
Tidak hanya itu, Ahmad mengatakan bahwa terdapat dua undang-undang yang telah berlaku saat ini, namun muatannya masih mendiskriminasi perempuan, sehingga perlu untuk segera direvisi, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Terdapat beberapa pasal di dalam UU ITE yang merugikan bagi perempuan. Banyak kasus di mana korban yang merupakan perempuan justru dijerat dengan UU ITE” jelas Ahmad terkait pentingnya merevisi UU ITE.
Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan mengapa perlu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurutnya, Undang-Undang Perkawinan memang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga” tidak direvisi, sehingga undang-undang yang berlaku masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Dari penjelasan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Padahal, fakta membuktikan bahwa banyak perempuan-perempuan yang kini berstatus kepala rumah tangga. Artinya, negara tidak mengakui dan melindungi perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Untuk itu, DPR RI perlu merevisi undang-undang tersebut” papar Ahmad
Ahmad pun menghimbau bagi para Anggota DPR RI untuk benar-benar memprioritaskan isu perempuan di tahun 2022. Jangan sampai, RUU ini hanya masuk ke dalam Prolegnas Prioritas namun tidak pernah dibahas dengan serius dan tuntas.*
