INDONESI UPDATE – Wacana penundaan Pemilu 2024 banjir krikit dari berbagai pihak. Elite politik diminta untuk memahami psikologi masyarakat saat ini.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, wacana menunda pelaksanaan Pemilu hanya akan menambah masalah yang juga terbuka peluang menabrak konstitusi.
“Terkait dengan wacana penundaan Pemilu, sebaiknya para elit politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok,” katanya dalam keterangannya dikutip dari akun twiternya @Abe_Mukti, Jumat (25/2/2022).
Dia m minta elite politik untuk menahan diri. Apalagi wacana penundaan Pemilu 2024 kental dengan potensi melanggar konstitusi negara. Karena itu, dia justru menyarankan agar para elite tak terus menumpuk masalah bangsa.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” katanya.
Dia justru mengajak elite politik untuk merasakan suasana kebatinan masyarakat pada umumnya atas wacana penundaan Pemilu itu. Wacana yang dilontarkan elite politik itu dia yakini hanya berpedoman pada hasil survey dan tanpa melibatkan perasaan publik yang tidak terekam dalam survey.
“Sebaiknya para elit itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka. Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat,” katanya.
Dia meminta elite politik pengusung ide penundaan Pemilu 2024 untuk mengakhiri ide kontraproduktif itu. Sebab, penundaan Pemilu berimplikasi luas terhadap kehidupan politik di tanah air. Ide itu, kata dia, hanya akan memperpanjang masa jabatan presiden dan DPR yang bertentangan dengan konstitusi.
“Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” katanya.
