INDONESIA UPDATE – Tanah dalam besek yang dibawa Anies Baswedan ke Ibukota Nusantara itu tanah pilihan. Diambil dari tempat bersejarah. Kandungan materialnya juga bukan mineral. Bukan juga tanah mahal yang diambil dari “kavling mewah” di Jakarta. Tidak. Tanah itu material utamanya adalah pesan dan harapan. Ya, pesan dan harapan masyarakat yang pernah terusir dari tanah tempat mereka dilahirkan.
Tanah itu diambil ibu-ibu penghuni Kampung Aquarium dengan cara dicangkul. Dikumpulkan dari pecahan yang berserakan. Dibasahi cucuran keringat yang menetes deras. Sehingga menyatu kembali setelah lunak dibasahi peluh. Tanah itu lalu dimasukan ke besek yang terbuat dari anyaman bambu. Diserahkan kepada Anies Baswedan entah lewat siapa. Tetapi pesannya amat berharga. -Pembangunan haruslah berkeadilan- Cita-cita kejayaaan negara di masa depan haruslah diletakkan dibawah komitmen suci menjamin distribusi kesetaraan perlakuan kepada si miskin dan papa dalam proses pembangunan Ibukota baru-. Pesan itu disampaikan Anies Baswedan kepada khalayak. Agar publik sadar esensi pembangunan yang berkeadilan.
Tanah Kampung Aquarium menjadi persembahan terbaik warga Jakarta. Ditujukan kepada Presiden Bapak Joko Widodo di Ibukota negara- Nusantara. Tersimpan pesan amat berharga. Agar kelak Ibukota baru mewujudkan Baldatun Thoyyibatun Warabun Ghafur. Negeri yang diampuni dan diberi petunjuk oleh Allah SWT karena distribusi keadilan bagi si miskin dan papa tak berdaya, terjamin dengan baik. Sebab tanah adalah material dasar penciptaan manusia.
Tapi tanah dua cangkul yang dibawa seluruh gubernur se-Indonesia itu boleh jadi tak bernilai ekonomis. Tak bisa mendatangkan keuntungan materi. Karenanya tak perlu disakralkan. Itu diingatkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir dalam catatannya berjudul Segenggam Tanah dan Air yang dimuat di muhammadiyah.or.id 14 Maret 2022. Berikut kutipannya.
“Sebagian orang menjadikan tanah dan air seolah sakral. Itulah tipe alam pikiran mitis, tulis C.A. van Peursen. Bagi yang berpikiran fungsional pragmatis, tanah dan air jadi objek uang, bisnis, dan eksploitasi tak berkesudahan”.
Pada alinea berikutnya, Prof. Haedar menambahkan.
“Kadang paradoks. Tanah dan air yang sedikit dikeramatkan, yang luas dan aset vital malah diobral murah. Sekelompok kecil orang menguasainya melimpah. Rakyat banyak tak dapat jatah, sekadar jadi penonton himpunan bangunan megah,” tulis Prof. Haedar.
Catatan itu bernada nasihat pengingat. Apalagi pejabat istana menyebut ada “ritual khusus” setelah tanah dari seantero negeri diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Tetapi, “ritual khusus” tanah yang sedikit itu tidak juga untuk dikeramatkan. Apalagi untuk tujuan memusatkan konsentrasi publik hanya untuk orkestra sesaat lalu melupakan esensinya. Bahwa tanah dan air yang sungguh-sungguh terhampar luas di IKN Nusantara tidak untuk diobral murah. Hamparan kekayaan itu bukan untuk dikuasakan kepada sekelompok orang lalu rakyat kebanyakan terhimpit bangunan megah. Menjadi penonton sambil terus meratapi nasib. Tidak.
Seonggok tanah dan setetes air boleh jadi satu-satunya modal bagi si miskin dan papa. Bagi mereka, sejengkal tanah dan segelas air adalah harapan, bahwa besok keadaan yang sulit masih bisa mereka ubah. Keadilan akan berpihak pada mereka. Dari tangan pemimpin yang peka. Bukan iba dari mereka yang serakah. Melempar sedekah mengharap berkah. Membangun gedung tapi rakyatnya murung.
Kita percaya, IKN Nusantara menjanjikan distribusi keadilan. Pada semua hal dalam kehidupan. Karena itu perintah Tuhan. Mewujudkan keadilan tanpa pembedaan. Di tangan pemimpin kita titipkan, masa depan si miskin ada perubahan. Sebab wahyu Tuhan jadi pegangan. Agar terhindar dari kutukan tak berkesudahan.
Kita tentu tak ingin. Melihat si gurem memanggul derita. Sambil lirih dari sudut kota. Mendengdang syair berisi nestapa.
/Kulihat ibu pertiwi/Sedang bersusah hati/Air matanya berlinang/Mas intannya terkenang/Hutan gunung sawah lautan/Simpanan kekayaan/Kini ibu sedang lara/Merintih dan berdoa.
(Muhammad Subadri Jarawadu/Anak nelayan dari Selatan Kabupaten Manggarai-NTT)
