INDONESIA UPDATE – Pada hari Selasa, 12 April 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi telah melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 di Istana Negara.
Adapun tujuh nama yang akan menjabat sebagai anggota KPU masa jabatan 2022-2027, antara lain adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Sedangkan lima anggota Bawaslu terpilih yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
Terkait pelantikan Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, Ahmad Hidayah, peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) berharap bahwa tidak ada lagi isu penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
“Akhir-akhir ini, kita semua dipusingkan dengan isu-isu liar seperti penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Saya berharap, dengan pelantikan anggota KPU dan Bawaslu ini, serta pernyataan-pernyataan resmi dari Presiden, kita mulai fokus untuk mempersiapkan Pemilu 2024 yang tinggal dua tahun lagi” papar Ahmad.
Ahmad menambahkan, jika isu liar tersebut terus bergulir, tentu penyelenggara pemilu, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, menjadi tidak fokus dengan tugas-tugas mereka. Padahal, Pemilu 2024 merupakan salah satu pemilu terkompleks di dunia karena dilakukan secara serentak.
“Saya mengkhawatirkan penyelenggara pemilu menjadi tidak fokus karena isu politik akhir-akhir ini. Padahal, KPU dan Bawaslu punya sejumlah tantangan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang. Pemilu 2024 dapat dikatakan sebagai pemilu terkompleks di dunia,” tambah Ahmad.
Ahmad pun mengatakan bahwa banyak tantangan dan persoalan yang harus dipecahkan oleh KPU dan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Sebagai contoh, permasalahan hoaks, ujaran kebencian, hingga politik uang.
“KPU dan Bawaslu menghadapi tantangan yang sungguh berat. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian yang mungkin saja dapat terjadi. Ataupun hoaks yang dapat merusak pemilu. Belum lagi, permasalahan politik uang,”jelas Ahmad.
Ahmad juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersiap dalam menghadapi Pemilu 2024, termasuk partai politik. Ahmad menghimbau, agar elit-elit partai politik maupun pemerintah berhenti membunyikan narasi penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Sekarang anggota KPU dan Bawaslu sudah dilantik. Nah, partai politik jangan lagi membunyikan narasi-narasi penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Sebaiknya, partai politik fokus memanaskan mesin politiknya. Berbuat banyak kepada masyarakat agar terpilih nanti di 2024. Mari sama-sama berdemokrasi yang baik dengan cara menciptakan pemilu yang sehat dan berintegritas.” tutup Ahmad.
