INDONESIAUPDATE.ID – Akses layanan penyiaran menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bukan hanya berfokus pada aspek infrastruktur fisik saja. Dengan demikian, akses informasi masyarakat semakin terbuka. Terutama di kawasan pelosok Kaltim.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, saat memberikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyiaran KPID Kaltim.
Kegiatan bertajuk Penyiaran Kaltim Berdaulat Menyambut IKN Nusantara ini berlangsung di Hotel Savoy Homann, Bandung, Rabu (31/8/2022).
Mulyo mengatakan, meski saat ini perubahan informasi berjalan dengan begitu cepat. Namun, lembaga dan media penyiaran masih menjadi tolok ukur masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Sehingga, lembaga dan media penyiaran harus banyak melakukan inovasi dan adaptasi di tengah perubahan arus informasi yang begitu pesat. Baik dari sisi konten informasi hingga dengan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyiaran.
Secara langsung, ia juga menyampaikan pesan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim. Bahwa KPID harus ikut serta dalam memajukan dunia penyiaran di skala lokal.
Menurutnya karena tidak sedikit media penyiaran saat ini yang meninggalkan informasi berbasis lokal. Padahal secara aturan, baik media penyiaran nasional mau pun daerah, memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal melalui informasi.
“Dengan Kaltim menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara, maka saya kira, lembaga-lembaga penyiaran lokal wajib mengambil peran. Ini peluang yang harus diberdayakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin,” pesan Mulyo.
Ia mengingatkan KPID Kaltim, agar ikut serta memberikan pembinaan dan pengawasan bagi tumbuh kembangnya lembaga atau media penyiaran. Terutama, dalam menyampaikan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat.
Apalagi saat ini, ia menilai perkembangan teknologi informasi dilembaga atau media penyiaran, cenderung berorientasi pada bisnis. Akibatnya, penyiaran informasi bagi masyarakat menjadi tidak begitu terkontrol dengan baik.
“Walau tidak semua, tapi belakangan ini, media-media penyiaran hampir semua mengedepankan orientasi bisnis. Kita berharap, media penyiaran bisa mendorong pengembangan fungsi ekonomi dan juga fungsi kebudayaan,” paparnya.
Selain itu, Mulyo juga mendorong KPID Kaltim, agar melakukan penguatan karakter SDM media penyiaran. Terlebih dalam menyambut IKN Nusantara. Baik dengan memperkuat sosialisasi televisi dan radio, meningkatkan informasi dalam berbangsa dan bernegara, pengawasan program siaran, serta meningkatkan literasi informasi penyiaran kepada masyarakat.
“Pada 2023, kita ingin, eksistensi lembaga penyiaran di Kaltim dapat disemarakkan lagi. Artinya Kaltim tidak hanya berproyeksi pada transaksi ibu kota. Tapi juga pengayaan pariwisata, budaya dan ekonomi daerah. Untuk itu, KPID harus mendorong penguatan dan peningkatan kapasitas media penyiaran di Kaltim,” tutupnya mengakhiri.
Sebagai informasi, acara ini dibuka oleh Pj Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi. Hadir dalam kegiatan ini sebagai narasumber, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal dan Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin. Kemudian, hadir juga Ketua KPID Kaltim, Irwansyah.
