INDONESIAUPDATE.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menargetkan kuota peserta didik tahun 2023 sebesar 100 persen untuk anak pelaku utama yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, dan petambak garam. Hal tersebut sejalan dengan komitmen dan perhatian KKP untuk meningkatkan sumber daya manusia di lokasi-lokasi yang memiliki basis kegiatan kelautan dan perikanan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta, saat Peresmian Operasional Gedung Rektorat Kampus Rintisan PSDKU Lampung – SUPM Kotaagung, Sabtu, 15 Oktober 2022.
“Di tahun 2023, kami menargetkan kuota peserta didik sebesar 100 persen untuk anak pelaku utama yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, dan petambak garam. Di mana sebelumnya, kuota yang diberikan saat ini sebesar 55 persen. Ini merupakan komitmen kami untuk mendukung program prioritas KKP yang digaungkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” tegas Nyoman.
Peningkatan kuota satuan pendidikan juga selaras dengan transformasi pada satuan pendidikan BRSDM menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII) dalam rangka meningkatkan standardisasi mutu pendidikan, meningkatkan kesempatan yang luas kepada anak pelaku utama, serta pengelolaan kelembagaan yang efisien.
“Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kelautan dan perikanan. Ini merupakan wujud konkrit negara hadir untuk tingkatkan pendidikan dan pengetahuan bagi anak pelaku utama. Harapan ke depannya, tentu dapat tingkat taraf hidup mereka,” tutur Nyoman.
Sebagai informasi, Gedung Rektorat Kampus Rintisan PSDKU Lampung diresmikan oleh Kepala BRSDM; Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin; serta Bupati Tanggamus, Dewi Handajani. Peresmian diawali dengan penampilan tari sembah, Sigekh Penguten oleh taruni SUPM Kotaagung serta penyerahan sekapur sirih.
Apresiasi datang dari Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Dikatakan bahwa pihaknya turut meletakkan batu pertama pembangunan rektorat tersebut. “Dengan adanya gedung baru ini, Saya berharap SUPM Kotaagung yang nantinya akan bertransformasi, dapat mencetak lulusan yang berkarakter dan berkualitas, membangun sektor KP baik di dunia industri maupun usaha,” ucapnya.
Di samping itu, Sudin turut memacu semangat belajar taruna/i SUPM Kotaagung melalui pemberian beasiswa kepada dua peserta didik terbaik.
Hal senada disampaikan Bupati Tanggamus, Dewi Handajani. Pihaknya pun berharap lulusan SUPM Kotaagung dapat menghasilkan lulusan yang mampu meningkatkan perekonomian serta menyukseskan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.
Sebelum peresmian gedung rektorat, Kepala BRSDM beserta Ketua Komisi IV DPR RI dan Bupati Tanggamus dan rombongan, turut melaksanakan Panen Raya Teaching Factory Tambak Busmetik Udang Vanamei di 10 Tambak SUPM Kota Kota Agung, dengan total panen sekitar 35 Ton, yang terbagi dalam 4 kali panen, yakni 3 kali panen parsial sebelumnya dan panen raya.
10 tambak tersebut merupakan lahan praktik siswa SUPM/Taruna Politeknik dengan sistem piket harian, dengan target realisasi PNBP sekitar Rp700 jutaan atau 120 persen. Usai panen, Kepala BRSDM beserta Ketua Komisi IV DPR RI dan rombongan kunjungi penyortiran udang yang telah dipanen, oleh siswa program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH).
Usai meninjau penyortiran udang, rombongan turut meninjau Stand Gelar Kewirausahaan SUPM Kotaagung, yang menampilkan beragam produk unggulan, antara lain produk binaan SFV Pekon Belu dan Pekon Karang Anyar; BTS (Bakul Tahu Sarangeo); Dragon Cookies. Selain itu terdapat Pargoy Panada Roti Gemoy; MR. BONI (Boba Nila); Mang Nori; Defana Food; Simba Pro; pembenihan gabus; maggot; serta Arma Ornamental Fish Farm.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, pun berharap agar seluruh produk yang dihasilkan taruna/i dapat dikembangkan dan dikemas menarik dengan menyertakan brand SUPM Kotaagung agar produk tersebut dapat dikenal di pasaran secara luas.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Menteri Trenggono menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul. BRSDM yang nantinya akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan SDM KP harus dapat merumuskan rencana aksi secara implementatif dan konkrit.
