INDONESIAUPDATE.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus membangun sumber daya manusia (SDM) kompeten dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor industri. Langkah strategis ini dilaksanakan antara lain melalui program pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sistem 3 in 1, yang meliputi pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan.
“Program pelatihan vokasi industri 3 in 1 ini diselenggarakan di tujuh Balai Diklat Industri (BDI) yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yang juga merupakan satuan kerja di bawah binaan kami,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan pada pembukaan Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BDI Seluruh Indonesia di Kuta, Bali, Kamis (25/5).
Kepala BPSDMI menjelaskan, selain untuk memenuhi kebutuhan industri, pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sistem 3 in 1 ini merupakan wujud nyata kolaborasi G-to-G antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun yang bersifat B-to-G atau antara industri dengan pemerintah. “Hal ini mengingat pembangunan industri membutuhkan sinergi dan peran aktif antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, mitra industri dan asosiasi, serta masyarakat pada umumnya,” ungkapnya.
Pada tahun 2023, peserta pelatihan vokasi industri sistem 3 in 1 untuk program pengembangan daerah potensial ditargetkan mencapai 26.050 orang, yang penyelenggaraannya tersebar di seluruh BDI, yaitu di BDI Medan (3.250 orang), BDI Padang (3.000 orang), BDI Jakarta (4.500 orang), BDI Yogyakarta (4.500 orang), BDI Surabaya (4.650 orang), BDI Denpasar (2.000 orang) dan BDI Makassar (4.150 orang).
“Untuk itu, kami mengimbau seluruh BDI agar dapat segera merealisasikan target yang telah ditetapkan masing-masing. Diharapkan pula realisasi capaian fisik maupun anggaran dari masing-masing BDI dapat terealisasi dengan signifikan, sehingga mampu mendukung target maksimal capaian BPSDMI secara keseluruhan,” papar Masrokhan.
Selain itu, Kepala BPSDMI juga mengharapkan dukungan dari Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam melakukan pendampingan, pengawalan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala kepada seluruh BDI dalam penyelenggaraan pelatihan maupun program kegiatan lainnya, sehingga program kegiatan yang diselenggarakan oleh BDI-BDI pada tahun ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Untuk itu, saya menyambut baik penyelenggaraan Rapat Koordinasi Balai Diklat Industri ini, untuk menjadi evaluasi bersama atas capaian kinerja BDI dan sebagai persiapan untuk perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Kemenperin, Arnes Lukman mengemukakan bahwa realisasi pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sistem 3 in 1 yang telah dilaksanakan di seluruh BDI hingga akhir April 2023, sudah mencapai 7.297 orang peserta atau 28,01 persen dari target tahun ini.
“Untuk mengoptimalkan program ini, perlu dilakukan beberapa koordinasi dan diskusi melalui Rakor di Bali ini, yang di antaranya meliputi peningkatan pemanfaatan aplikasi SIDIA sebagai platform terintegrasi untuk seluruh kegiatan utama pada BDI,” ujar Arnes.
Adapun tujuan yang ingin di capai dari acara Rakor BDI tahun ini, antara lain menyusun program setiap BDI di lingkungan BPSDMI Kemenperin dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sistem 3 in 1. Selain itu, merumuskan sasaran dan target, serta menyusun langkah-langkah strategis roadmap pencapaian pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sistem 3 in 1 menuju peningkatan kemampuan, produktivitas, dan daya saing SDM industri.
Hasilkan SDM kompeten
Kepala BPSDMI menambahkan, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB, industri yang tergolong padat karya juga memiliki peranan besar dalam mengatasi masalah pengangguran sekaligus sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Kemenperin mencatat, pada triwulan I-2023, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional mencapai 16,77 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV-2022 yang sebesar 16,39 persen. Sementara itu, kinerja pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada triwulan I 2023 sebesar 4,67 persen (y-on-y).
Masrokhan menerangkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan SDM industri untuk menghasilkan SDM yang kompeten guna meningkatkan peran SDM di bidang Industri. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri menyatakan bahwa pembangunan industri nasional harus didukung dengan tenaga kerja industri, yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri.
“Jadi, selain kami melaksanakan program pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sistem 3 in 1, juga konsisten terus mengimplementasikan pola pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan pembekalan keterampilan dasar (skilling), peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (re-skilling) bagi para tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini,” paparnya.
Apalagi, saat ini telah memasuki tahap kedua (periode 2020 – 2024) dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), yaitu difokuskan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
“Dinamika perubahan yang berjalan dengan sangat cepat, menuntut BPSDMI untuk terus belajar dan beradaptasi secara lebih cepat, dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya, proses bisnis dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi,” tandasnya.
Bahkan, dengan adanya perkembangan teknologi, menyebabkan materi belajar harus mudah diakses kapan saja dan di mana saja, proses bisnis pembangunan SDM harus aplikatif, relevan/adaptif, mudah diakses, dan memberikan dampak yang signifikan.
Selain target tersebut, BDI juga berupaya mempertahankan dalam pembangunan Zona Integritas pada predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Peran BDI sebagai Center of Excellence penyiapan SDM industri kompeten diyakini mampu untuk mewujudkan hal tersebut,” tegas Masrokhan.
Hingga saat ini, BDI yang sudah memperoleh predikat WBK, di antaranya BDI Surabaya tahun 2017, BDI Padang (2018), BDI Jakarta, BDI Yogyakarta dan BDI Denpasar pada tahun yang sama (2021), serta BDI Makassar (2022).
