INDONESIAUPDATE.ID – Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan menggelar Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) Angkatan II tahun 2023 di aula Kantor Kemenag Kab. Gowa, Kamis 16 November 2023.
Jamarah ini dibuka secara resmi oleh Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. Turut hadir Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Kakanwil Kemenag Sulsel Khaeroni, Kepala Bidang PHU Ikball Ismail, Kakan Kemenag Kab. Gowa Aminuddin dan Kepala UPT Asrama Haji Makassar Zulkifly Hijaz serta sejumah pejabat eselon empat Kemenag Gowa.
Dihadapan peserta, Hilman mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR tidak ada niat untuk menaikkan biaya haji, tapi hanya ingin meningkatkan layanan haji dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
“Pemerintah yang diwakili Kementerian Agama telah memberikan usulan untuk kemudian dibahas di Panja (panitia kerja) Komisi VIII DPR RI, apakah biaya haji tahun 2024 harus kurang atau proporsional,” ungkapnya.
“Saya dan pak Kahfi adalah sahabat tapi kadang sering bertengkar jika di ruang panja DPR. Kami sama-sama ingin memberikan layanan terbaik, cuma bedanya adalah hitungan angkanya. Insya Allah dalam beberapa waktu kedepan, mungkin satu atau dua minggu kita sudah memberikan keputusan,” ucap Hilman menambahkan.
Mengenai fenomena jemaah haji asal Sulsel yang terkesan glamour sekembalinya ke tanah air, Hilman mengatakan bahwa itu adalah bagian dari kearifan lokal yang patut dipertahankan. Ia juga mengapresiasi pengelola UPT Asrama Haji Makassar yang masuk salah satu asrama haji terbaik di Indonesia.
“Jemaah haji Sulsel paling gokil se Indonesia. Turun dari pesawat pakai baju blink-blink. Ketika di provinsi lain kedatangan jemaah haji disambut dengan isak tangis, di Sulsel justru disambut dengan kegembiraan, dengan tawa, dengan tangan terbuka. Itulah kearifan lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi mengutarakan bahwa Indoenesia adalah salah satu negara di dunia yang begitu konsen dan memberi perhatian kepada umat Islam dalam melaksanajan haji.
“Hampir separuh atau 50 persen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang harusnya dibayarkan oleh jemaah itu separuhnya ditanggung dari nilai manfaat hasil kelolaan BPKH,” ucapnya.
Pada tahun 2023 BPIH di angka 90.050.000 dan Bipih hanya 49 juta. “Ini yang perlu ditahu oleh masyarakat. Tidak sepenuhnya biayanya dari jemaah tapi uangnya dari nilai manfaat yang dikelolah oleh BPKH,” ungkapnya.
Yang pasti, kata Ashabul Kahfi bahwa Kemenag dan DPR berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban para jemaah haji, disamping berjuang untuk menghadirkan layanan yang maksimal yang harus didapatkan oleh para jemaah.
Dikesempatan yang sama, Kakanwil Kemenag Sulsel Khaeroni menuturkan bahwa Komisi VIII yang dikomandani Ashabul Kahfi adalah merupakan salah satu mitra Kemenag di bidang penyelenggaraan haji.
“Komisi VIII adalah mitra Kemenag. Pembangunan agama dan keagamaan dibawah komando Bapak Ashabul Kahfi perkembangannya luar biasa, pendidikan madrasah, pelaksanaan ibadah haji, pendidkan agama di pesantrren, moderasi beragama sangat luar biasa,” kata Khaeroni.
