INDONESIAUPDATE.ID – Proses ekspor bumbu dan bahan pokok makanan untuk jemaah haji Indonesia di Arab Saudi terus dievaluasi demi pemenuhan kebutuhan serta kemajuan potensi pelaku usaha di Indonesia.
“Everything has its own difficulty,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief saat pembukaan kegiatan Evaluasi BPKH Limited 2024 di Yogyakarta.
Menurut Hilman, langkah-langkah kecil maupun besar yang ditetapkan, bisa bermakna untuk menghadapi tantangan ke depan salah satunya menyusun konsep biaya penyelenggaraan haji yang proposional dan affordable.
“Situasinya cukup kompleks, terlebih 10 tahun lalu biaya setoran haji masih 25 juta dan kita bisa lihat juga, nilai uang 25 juta 10 tahun yang lalu sudah pasti berbeda dengan saat ini,” tandas Hilman.
Selain pembuatan mekanisme penyesuaian biaya setoran awal, Hilman melanjutkan, Kementerian Agama (Kemenag) juga harus memberikan pilihan, apakah sistemnya setelah itu bisa dicicil dan atau langsung lunas seperti sebelumnya.
Kemenag juga perlu memikirkan perspektif jemaah dalam proses penyesuaiannya. Untuk itu kata Hilman, Ditjen PHU dan BPKH harus bersinergi dan matang secara konsep.
“Secara sistemik, BPKH limited saya harap bisa meningkatkan efisiensi nilai manfaat dari berbagai aspek untuk pelayanan jemaah yang sedang berjalan maupun di masa depan. Sehingga bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk jemaah, ” tambah Hilman.
Tahapan proyeksi juga terus dilakukan Kemenag, Setidaknya 5 hingga 10 tahun ke depan perlu ada kesinambungan data sehingga keputusan penting bisa dimitigasi diawal.
Hilman menegaskan salah satu kelemahan saat ini adalah aspek infrastruktur. Terlebih dari inventaris persediaan di Indonesia, belum ada indentitas kuat terkait dengan supply inventory terbaik dan terbesar.
“Jadi, saya harap dengan sistem ekspor kita ke depan, bisa dibuat daftarnya satu atau dua komoditas yang masuk dari tanah air. Setidaknya ikan, karena kita negara kepulauan,” harap Hilman.
“Ini merupakan langkah strategis yang bisa kita perjuangkan dalam meluaskan bisnis Indonesia ke Arab Saudi dan tugas Kementerian agama dan BPKH Limited dalam membuat sinergi kebijakan sehingga memudahkan para pengusaha Indonesia dalam proses pengajuannya,” tandas Hilman.
Hadir dalam acara tersebut Direktur Pelayanan Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Ramadhan Harisman, anggota BPKH Arief Mufraini, serta perwakilan eselon 3 dan 4 Ditjen PHU.
