INDONESIAUPDATE.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memulai pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di empat titik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peletakan batu pertama pembangunan ini dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. pada Kamis (5/12) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selain di BPBD Provinsi (NTB), pusat pengendalian operasi ini akan dibangun juga di BPBD Kota Mataram, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, dan BPBD Kabupaten Lombok Utara.
Suharyanto dalam arahannya mengatakan, pusdalops ini bertujuan menghadirkan pusat kendali yang tidak hanya menjadi “jantung” operasional dalam penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi pusat koordinasi yang berbasis teknologi, data, dan informasi yang terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan terfokus pada saat terjadinya bencana, tapi fase pencegahan sebelum terjadinya bencana juga sangat penting untuk memperkecil dampak atau resiko bencana.
Pembangunan command center di NTB merupakan bagian dari Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP) yang merupakan bentuk kerjasama dari Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank.
World Bank bekerja sama dengan BNPB dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) untuk meningkatkan ketangguhan Indonesia menghadapi potensi risiko bencana tsunami.
“Konsepnya adalah peringatan dini bencana, khususnya tsunami. BMKG memasang alat peringatan dini apabila terjadi gempa bumi dan tsunami kemudian dilanjutkan BNPB meneruskan peringatan dini tersebut kepada masyarakat melalui berbagai media seperi sirine, rambu evakuasi, tempat evakuasi dan juga pembentukan Desa Tangguh Bencana”, jelas Suharyanto.
“Dalam rangka koordinasi semua langkah kegiatan itu perlu adanya pusat pengendalian operasi”, tambah Suharyanto.
Pusdalops BPBD nantinya akan dibangun dengan fasilitas yang lengkap seperti fasilitas pengetahuan, fasilitas untuk menerima informasi ancaman bencana dan BMKG dan stake holder terkait, sarana dan prasarana koordinasi keposkoan menjadi posko yang siap diaktivasi saat terjadi bencana.
Pekerjaan ini dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia dengan jadwal pengerjaan selama 150 hari.
“Proyek ini nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah, maka saya minta kepada Kalaksa BPBD laksanakan semaksimal mungkin, penuhi waktunya jangan sampai mundur dari 150 hari. Pastikan kualitas seusai dengan standar yang diharapkan,” tegas Suhayanto.
Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih sebagai salah satu lokasi program IDRIP bersama dengan 16 provinsi lainnya. Wilayah di timur Indonesia yang terdiri dari 280 pulau ini kaya akan potensi penghidupan dan destinasi wisata baik di gunung maupun laut. Namun dibalik pesona keindahan alamnya, Nusa Tenggara Barat merupakan salah provinsi di Indonesia yang memiliki potensi risiko bencana alam cukup tinggi.
Berdasarkan dokumen Indeks Kajian Risiko Indonesia edisi Januari 2023, wilayah Provinsi NTB dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust, sesar Lombok Strait Strike-slip Fault, sesar Teluk Panas Fault dan sesar Sape Strike-slip Fault.
Pada Tahun 2021 terjadi gempa yang cukup besar di Larantuka dengan skala 7,5 SR yang berpotensi terjadi tsunami di NTB. Secara historis dalam kurun waktu 10 terakhir, di wilayah NTB telah terjadi 562 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir dan bencana yang mengakibatkan dampak terbesar adalah gempa bumi.
