INDONESIAUPDATE.ID — Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka penetapan Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Kantor DPR Papua, Jayapura.
Dalam sambutannya, Fatoni menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR Papua atas sinergi dan dukungan yang kuat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menyoroti capaian penting Pemerintah Provinsi Papua, yakni diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
“Ini adalah hasil kerja bersama yang menunjukkan komitmen kita dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketaatan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD,” ujar Fatoni.
Fatoni menyampaikan sejumlah indikator kinerja positif dari pelaksanaan APBD 2024, antara lain:
Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp3,059 triliun atau 100,5% dari target setelah perubahan.
Belanja Daerah mencapai 89,34%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 85,51%.
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1,26 triliun atau 101,39% dari target.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp486,18 miliar, menurun dari Rp969,09 miliar pada 2023, menunjukkan peningkatan efisiensi program.
Total Aset Daerah tercatat sebesar Rp20,841 triliun, dengan ekuitas senilai Rp20,768 triliun.
Fatoni juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal Papua. Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah penataan dan penguatan peran BUMD agar mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD.
“Secara keseluruhan, realisasi APBD 2024 menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pemerintah Provinsi Papua telah berkomitmen mengoptimalkan pendapatan serta mengarahkan belanja untuk mendukung program prioritas, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Fatoni memastikan bahwa prinsip good governance akan terus dijaga melalui pengawasan anggaran yang ketat dan pelaksanaan program prioritas yang berfokus pada kepentingan masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP), sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
<span;> “Kami akan terus konsisten memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai arah dan sasaran yang jelas, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Fatoni.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar semangat kolaborasi dan kemitraan antara Pemprov Papua dan DPR Papua terus terjaga, sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun Papua yang lebih baik.
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan Raperdasi Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024, yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni, Pj. Sekda Papua Suzana D. Wanggai, Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Wakil Ketua I Herlin Beatrix M. Monim, dan Wakil Ketua III Supriyadi Laling. Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPR Papua, unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. (mam/*)
