INDONESIAUPDATE.ID — Penulis dan analis kebijakan publik, Aprikie Putra Wijaya resmi memperkenalkan bukunya yang berjudul Disrupsi Ekonomi Digital: Politik Data, UMKM, dan Masa Depan Indonesia melalui acara soft launching terbatas yang digelar hari ini, Jumat (23/1).
Peluncuran ini menjadi penanda awal hadirnya buku tersebut ke ruang publik, sebelum agenda peluncuran resmi dan bedah buku yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026 mendatang.
Dalam keterangannya, Aprikie menjelaskan bahwa buku ini merupakan kumpulan refleksi dan analisis panjang mengenai perubahan struktur ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir, terutama setelah pandemi, ketika digitalisasi, sistem keuangan, serta UMKM mengalami percepatan yang signifikan.
“Buku ini mencoba membaca disrupsi ekonomi digital bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi dari relasi kuasa atas data, kebijakan publik, peran perbankan, serta bagaimana UMKM dan daerah menghadapi perubahan itu secara nyata,” ujar Aprikie melalui keterangannya di Jakarta.
Aprikie, yang juga Ketua Bidang Lembaga Keuangan dan Perbankan DPP HA IPB itu menambahkan, istilah “politik data” sengaja ditempatkan sebagai salah satu poros utama buku, karena data kini menjadi sumber daya ekonomi sekaligus instrumen strategis dalam pengambilan kebijakan dan arah pembangunan.
“Siapa yang menguasai data, bagaimana data dikelola, dan bagaimana manfaatnya dibagikan kepada pelaku usaha kecil serta masyarakat luas, itu akan sangat menentukan wajah ekonomi Indonesia ke depan,” katanya.
Soft launching ini dihadiri secara terbatas oleh sejumlah kalangan akademisi, pelaku UMKM, praktisi komunikasi, serta rekan penulis. Menurut Aprikie, format terbatas dipilih agar ia dapat terlebih dahulu menghimpun masukan, kritik, dan respons pembaca awal sebelum buku diluncurkan secara lebih luas.
Peluncuran resmi buku tersebut direncanakan berlangsung pada April 2026, bersamaan dengan agenda diskusi publik dan bedah buku. Dalam acara itu, panitia berencana menghadirkan sejumlah ekonom, aktivis masyarakat sipil, pengamat kebijakan, hingga politikus lintas sektor untuk membedah gagasan yang diangkat dalam buku tersebut.
Aprikie menyebut, forum bedah buku nantinya tidak hanya membicarakan perkembangan ekonomi digital secara makro, tetapi juga menyoroti implikasinya bagi ekonomi rakyat, perbankan daerah, warung kecil, hingga UMKM di wilayah luar pusat pertumbuhan.
“Saya ingin buku ini menjadi ruang dialog, bukan sekadar monolog penulis. Kita perlu mendiskusikan bagaimana digitalisasi bisa benar benar memperkuat ekonomi rakyat, bukan sekadar menciptakan pasar baru yang timpang,” tutur praktisi yang mendirikan Indonesian Politic and Economic Center (INPEC) tersebut.
Buku Disrupsi Ekonomi Digital dibagi ke dalam 3 bagian inti yang memuat sekitar 16 tulisan, dengan poros utama pembahasan yakni disrupsi ekonomi, disrupsi politik, dan disrupsi sosial. Melalui struktur tersebut, Aprikie berupaya menautkan isu teknologi dengan kebijakan fiskal, perbankan, penguatan UMKM, hingga dinamika daerah sebagai “miniatur” perubahan nasional.
Menurutnya, periode lima tahun terakhir menjadi fase krusial bagi Indonesia dalam menentukan arah ekonomi digital.
“Kita sedang berada di persimpangan. Digitalisasi bisa menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif, tetapi juga berpotensi memperlebar jurang jika tidak dikelola dengan baik. Buku ini adalah upaya untuk memotret persimpangan itu,” pungkas Putra asli Bengkulu itu. (*)
