INDONESIAUPDATE.ID – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Depok mendadak hening. Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Qonita Lutfiyah, melayangkan interupsi keras dalam agenda penyampaian laporan reses masa sidang I tahun sidang 2026 di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (24/2/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Qonita yang duduk di Komisi A menyoroti minimnya respons sejumlah dinas terhadap undangan dan forum yang digelar komisinya.
“Saya senang dengan Pak Wali dan Pak Wakil yang selalu menyuarakan harmonisasi dan kerja sama dengan DPRD. Tapi di lapangan, kami justru merasa sering diabaikan,” tegasnya.
Ia menegaskan pihaknya memiliki fungsi strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, kata Qonita, Komisi A kerap menggelar rapat, menerima aduan masyarakat, hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun, ia mengaku koordinasi dengan sejumlah dinas belum berjalan optimal.
“Banyak masukan dari masyarakat, banyak temuan di lapangan yang membutuhkan diskusi dengan dinas terkait. Tapi beberapa kali undangan kami tidak direspons dengan baik, bahkan tanpa kejelasan alasan ketidakhadiran,” ujarnya.
Menurutnya, sikap tersebut berpotensi menghambat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintah kota.
Legislator PPP itu juga secara langsung meminta Wakil Wali Kota Depok untuk menyampaikan evaluasi kepada jajaran dinas.
Ia pun berharap, ke depan tidak ada lagi undangan Komisi A yang diabaikan tanpa konfirmasi resmi dari kepala dinas terkait.
“Mohon agar ini menjadi perhatian. Jangan sampai undangan dari Komisi A tidak dihadiri tanpa kabar yang jelas,” ucap Qonita.
Lebih lanjut, Qonita menuturkan, DPRD dan Pemerintah Kota semestinya berjalan seiring dalam membangun Depok. Harmonisasi yang kerap digaungkan kepala daerah, sambungnya, harus tercermin dalam praktik koordinasi sehari-hari.
“Semoga ke depan Pemerintah Kota Depok dan DPRD bisa benar-benar membangun Depok lebih maju bersama-sama,” pungkasnya.
