JAKARTA – Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) menegaskan pentingnya transformasi sistem pangan nasional dengan menempatkan pangan akuatik dan kesehatan laut sebagai fondasi utama ketahanan pangan Indonesia.
Dalam dokumen kajian yang dipaparkan Ketua Umum HAPPI, Muh. Rasman Manafi, sistem pangan tidak hanya dimaknai sebagai produksi makanan, tetapi mencakup seluruh rantai pasok dari produksi, distribusi, pengolahan, hingga konsumsi, serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Konsep ini sejalan dengan Dashboard Sistem Pangan Indonesia yang dikembangkan Bappenas.
Menurut HAPPI, sistem pangan modern harus memenuhi tiga prinsip utama yakni berkelanjutan, tangguh (resilien), dan inklusif. Berkelanjutan berarti mampu menyediakan pangan bergizi tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan generasi mendatang. Tangguh berarti mampu menyerap guncangan seperti krisis iklim, pandemi, maupun konflik global. Sementara inklusif memastikan nelayan kecil, perempuan, masyarakat adat, dan pelaku usaha skala mikro tidak tertinggal dalam rantai ekonomi pangan.
Pangan Akuatik Jadi Pilar Strategis
Indonesia memiliki potensi besar di sektor pangan akuatik. Produksi ikan nasional tercatat mencapai 13,67 juta ton untuk mendukung angka konsumsi ikan sebesar 25,31 kilogram per kapita per tahun pada 2024. Bahkan, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional mencapai 2,51 persen dengan nilai ekspor produk perikanan sebesar USD 5,95 miliar serta menyerap sekitar 7,5 juta tenaga kerja.
Data Susenas 2018 juga menunjukkan protein ikan menyumbang 52,7 persen asupan protein hewani masyarakat Indonesia, lebih tinggi dibandingkan daging, telur, dan susu. Selain itu, jejak karbon pangan akuatik relatif lebih rendah dibandingkan komoditas protein lainnya, sehingga dinilai lebih ramah terhadap isu perubahan iklim.
Namun di balik potensi tersebut, HAPPI menyoroti sejumlah paradoks. Indonesia masih mengekspor ikan dalam bentuk mentah, mengimpor garam dan sejumlah produk perikanan, serta menghadapi persoalan kesejahteraan nelayan yang rentan miskin. Kesenjangan ini dinilai sebagai dampak lemahnya hilirisasi, penguasaan armada dan teknologi oleh pihak asing, serta tata kelola yang belum optimal.
Laut Sehat, Ketahanan Pangan Kuat
HAPPI menegaskan tidak ada keberlanjutan pangan akuatik tanpa laut yang sehat. Kesehatan laut berperan dalam menjamin ketersediaan stok ikan, melindungi pesisir, menyerap karbon, serta menopang mata pencaharian masyarakat.
Beberapa indikator kesehatan laut yang disorot antara lain status stok ikan berkelanjutan, luas mangrove dan terumbu karang, kualitas air laut, hingga praktik penangkapan ramah lingkungan. Skor Ocean Health Index (OHI) untuk Food Provision Indonesia yang berada di angka 24 menunjukkan pengelolaan perikanan dinilai belum berkelanjutan. Sementara skor Fishing Opportunities turun dari 93 menjadi 72 akibat praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta konflik pemanfaatan ruang laut.
Selain aspek ketersediaan, dimensi akses dan pemanfaatan juga menjadi perhatian. Pendapatan nelayan, infrastruktur logistik, keamanan pangan hasil laut, hingga prevalensi stunting di wilayah pesisir menjadi indikator penting keberhasilan sistem pangan akuatik.
Rekomendasi Kebijakan Strategis
Dokumen tersebut juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis yang tengah dijalankan pemerintah, mulai dari perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen wilayah perairan, pengembangan akuakultur berkelanjutan, program Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).
Ke depan, HAPPI mendorong tiga langkah prioritas, yakni penghentian impor ikan dan garam yang tidak perlu guna mencapai swasembada dalam 2–3 tahun, pembangunan industri pengolahan ikan skala besar berbasis BUMN dan koperasi untuk meningkatkan nilai tambah, serta penguatan penguasaan armada dan teknologi nasional agar 70 persen produksi dikuasai dalam 10 tahun ke depan.
Dengan pendekatan sistem pangan yang terintegrasi dan tata kelola laut yang berkelanjutan, HAPPI optimistis Indonesia dapat keluar dari paradoks sebagai negara maritim kaya sumber daya namun belum sepenuhnya berdaulat dalam pangan laut.
