INDONESIAUPDATE.ID – Anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi menilai, rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi isu ketidaksesuaian latar belakang pendidikan sejumlah pejabat eselon dengan jabatan yang mereka emban.
Menurut Babai, Wali Kota Depok Supian Suri tentu memiliki pertimbangan sebelum menempatkan ASN pada posisi tertentu.
“Dalam menempatkan ASN di titik manapun tentu ada parameternya, ada mekanismenya, ada aturannya,” kata dia kepada Indonesia Update, Kamis (12/3/2026).
Legislator PKB itu meyakini proses rotasi maupun mutasi yang dilakukan pemerintah kota bersama Badan Kepegawaian Daerah tidak akan keluar dari koridor regulasi.
Jika terjadi pelanggaran, sambung dia, mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat maupun instansi terkait juga akan berjalan.
“Saya yakin kalau memang melanggar tentu akan mendapatkan teguran. Jadi saya percaya tidak akan ada masalah,” ucap Babai.
Ia juga menyebut, komposisi pejabat yang kini menduduki jabatan kepala dinas maupun kepala bidang sudah sesuai dengan kapabilitas dan mekanisme yang berlaku.
Babai pun bilang, kecil kemungkinan Wali Kota mengambil keputusan yang justru bertentangan dengan aturan. “Apalagi beliau cukup lama menjadi sekda. Tidak mungkin menempatkan ASN dengan cara yang membentur aturan,” tutur dia.
Lebih lanjut ia menuturkan, para pejabat ASN yang saat ini menjabat diyakini dapat mendukung jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.
