Oleh: Dea Elsa Ananda
Semakin berkembangnya zaman dan canggihnya ilmu kedokteran serta cara cara tradisional, semua itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan apa yang di inginkan, pada saat ini banyak terjadi pada usia dini atau usia rentan (usia remaja dari 15 tahun 19 tahun). Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan lebih memilih untuk mengakhiri kehamilannya dengan melakukan aborsi dengan meminta bantuan melalui tenaga tenaga nonmedis, medis, dan adanya pihak ketiga yang mempengaruhi. Dampak kehamilan yang tidak diinginkan yaitu hasil dari korban pemerkosaan yang tentu akan membawa dampak besar dan buruk untuk korban. Rumusan tindak pidana perkosaan dalam Buku ke II Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285. Pasal 285 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 289 mengatur mengenai tindak perkosaan untuk berbuat cabul. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan baik itu sengaja atau alpa.
Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar rahim yang dilakukan secara sengaja (aborsi induksi) atau tidak sengaja (abortus provokatus) sehingga mengakibatkan kematiannya. Perbuatan aborsi banyak dilakukan secara sembunyi sembunyi, sehingga perbuatan aborsi ini sulit sekali dibuktikan oleh yang berwajib dan disebut sebagai fenomena terselubung. Alasan tersebut dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti, kesehatan, sosial ekonomi dan budaya. Larangan aborsi dan ancaman pidana aborsi ilegal telah diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Walupun penegakkan hukum telah dilakukan tetapi masih banyak yang melakukan praktik aborsi ilegal.
Berdasarkan perkiraan BKBN, setiap tahunnya ada sekitar 2.000.000 (2 juta) kasus aborsi yang terjadi di Indonesia. Yang artinya ada 2.000.000 (2 juta) nyawa setiap tahunnya yang dibunuh dengan perbuatan yang keji dan tanpa diketahui. Berdasarkan data SDKI 2008, rata rata nasional angka kematian ibu melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, tercata mencapai 30 persen kematian akibat aborsi. Laporan tahun 2013 dari Australian Consortium For In Country Indonesia Studies menunjukan hasil penelitian di 10 kota besar dilakukan aborsi sebesar 78% dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup dan oleh perempuan di pedesaan sebesar 40%.
Pengaturan Tindak Pidana Aborsi
Dalam medis aborsi artinya terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram atau sebelum janin dapat keluar dari kandungan secara mandiri.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan mengatur larangan bagi setiap orang yang melakukan aborsi.
Pasal 75 ayat (2) Pengaturan pengecualian larangan aborsi, yaitu berdasarkan:
Adanya indikasi medis yang telah diketahui sejak dini kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan janin yang mengalami penyakit genetik berat atau cacat bawaan, sehingga menyulitkan untuk sinjanin hidup diluar.
Kehamilan akibat pemerkosaan yang menjadikan trauma psikis bagi korban pemerkosaan.
Untuk melakukan tindakan aborsi mempunyai syarat syarat serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan:
Pasal 76, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Aborsi hanya dapat dilakukan:
Sebelum kehamilan berumur 6 minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali jika ada kedaruratan medis,
Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri,
Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan,
Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 194 UU Kesehatan tentang Sanksi Pidana bagi pelaku aborsi, yang berbunyi;
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”
Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.
Pasal 346 KUHP tentang Abortus Provocatus Criminalis
Pasal 347 KUHP
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Jika perbuatannya itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Pasal 348 KUHP sanksi bagi pelaku pengguguran kandungan seorang wanita dengan persetujuanwanita yang bersangkutan.
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lam 7 tahun.
Pasal 349 KUHP yaitu, jika dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang ada di pasal 347 dan 348, maka pidana yang diberikan dalam pasal itu ditambah dengan sepertiga dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Pasal 55
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,
Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman , atau penyesalan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56
Di pidana sebagai pembantu kejahatan:
Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Praktik klinik aborsi ilegal di Indonesia masih sering terjadi. Pengaturan tindak pidana aborsi terdapat dalam pasal 194 UU Kesehatan, Pasal 299, dan Pasal 346-349 KUHP. Komisi 3 DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legalisasi perlu mengatur penegcualian larangan aborsi dalam perubahan KUHP.
Penerapan Tidakan Aborsi secara Ilegal di Indonesia
Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dapat menjamin wanita dengan korban pemerkosaan dengan mendapatkan konseling agar dapat memulihkan kondisi fisik dan psikisnya.
Penerapan tindakan aborsi secara ilegal di Indonesia seperti menggugurkan atau mematikan kandungan yang tidak diizinkan akan dikenakan sanksi dengan secara tegas dan melarang adanya praktik aborsi yang ilegal.
Perlunya pengetahuan dan edukasi terhadap remaja di Indonesia, khususnya yang masih usia 15-19 tahun agar mengetahui tentang kesehatan reproduksi, dampak hubungan seksual, bahaya aborsi ilegal dan masalah kesehatan lainnya.
*) Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)
