INDONESIAUPDATE.ID – Pemetaan rantai nilai sangat penting dalam sektor pertanian. Rantai nilai adalah nilai tambah dalam pertanian yang terbentuk ketika terjadi perubahan dalam bentuk fisik atau bentuk produk pertanian, atau terjadi akibat adopsi metode produksi, atau proses penanganan yang bertujuan untuk meningkatkan basis konsumen bagi produk tersebut.
Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan pemetaan awal Rantai Nilai beberapa waktu lalu. Rantai nilai adalah salah satu item dari program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi mengatakan, lewat pemetaan rantai nilai diharapkan produk dari petani lebih bernilai sehingga kesejahteraan mareka meningkat. Terlebih dalam kondisi sullit karena Pandemi Covid 19.
“Output-nya produsen mendapatkan porsi yang lebih besar dari pengeluaran belanja konsumen. Jadi manajemen rantai nilai produk pertanian ini mengintegrasikan seluruh proses produksi mulai dari kegiatan pengolahan, distribusi, pemasaran hingga produk sampai ketangan konsumen,” beber Erwandi.
Dia memaparkan bahwa Aceh Utara memiliki luas lahan terluas di Provinsi Aceh atau 18% sementara penduduk Aceh Utara 65% adalah petani. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada Tim yang sudah di SK-kan dapat bekerja maksimal.
“Kami harap peta rantai nilai yang dihasilkan benar-benar mencerminkan permasalahan dan potensi yang ada,” jelas Erwandi.
Laode Ahmad Nasir, Tenaga Ahli Rantai Nilai (Value Chain) menjelaskan bahwa dalam pemetaan, bisa diketahui gambaran mengenai panjangnya rantai pemasaran dari petani ke konsumen sebelum adanya perlakuan dari proyek.
“Pemetaan awal rantai nilai (initial chain mapping) perlu dilakukan secara rinci untuk melihat kedalaman permasalahan dari masing-masing tingkatan mulai dari pasar desa hingga ke provinsi,” jelas dia.
Adapun Tim Rantai Nilai ini nantinya akan turun kelokasi yang telah disepakati bersama yaitu Kecamatan Tanah Jambo Aye, Simpang Keuramat dan Muara Batu. Tim akan mendatangi para petani, pengepul, pedangang, dan pelaku lain yang terlibat dalam kegiatan alur distribusi hasil panen petani di Aceh Utara.
Mereka nantinya diminta untuk mengisi quisioner yang telah disediakan sehingga menghasilkan laporan yang sesuai dengan kenyataan dilapangan, sehingga nantinya bisa diambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tentunya dengan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Dan hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah lahirnya laporan kegiatan yang berisi potensi dan permasalahan serta peta rantai nilai di Kabupaten Aceh Utara.
Sementara, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo optimis bahwa kegiatan IPDMIP berjalan maksimal, dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat perdesaan, khususnya bagi petani dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan. Dia yakin dengan IPDMIP, produktivitas pertanian terus meningkat, khususnya di daerah irigasi.
“Pendapatan petani harus terus naik sehingga kesejahteraan petani juga meningkat,” kata Mentan Syahrul.
SYL-sapaannya- mengingatkan bahwa sektor pertanian adalah ‘emas 100 karat’. Menjanjikan dan tak pernah ingkar janji sehingga sangat prospektif untuk digeluti. “Terutama para pemuda dan milenial. Kita gerakan pertanian Indonesia, masa depan pertanian kita ada pada mereka,” ujar SYL.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi. Menurutnya, IPDMIP harus berperan mendorong proses transformasi dari sistem pertanian tradisional menjadi modern. Untuk itu, SDM-nya harus digarap lebih dahulu.
“Mereka adalah petani, penyuluh, petani milenial melalui pelatihan,” kata Dedi.
Sistem pertanian tradisional, katanya, dicirikan oleh produktivitas yang rendah, penggunaan varietas lokal, dikerjakan secara manual atau dengan bantuan tenaga ternak. Sistem pertanian ini belum memanfaatkan mekanisasi pertanian serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Pertanian modern dicirikan masifnya varietas berdaya hasil tinggi, menerapkan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi era industri 4.0,” pungkas Dedi.
Sebagai informasi program IPDMIP dilaksanakan di 74 Kabupaten, 16 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT)). Program ini bekerjasama lintas sektor dengan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan masyarakat petani serta semua pihak yang terkait baik di dalam dan sekitar daerah Irigasi.(swa/ez)
