Oleh: Wahyu Budi Priatna*)
INDONESIAUPDATE.ID – Kepindahan Ibukota Negara (IKN) sudah disetujui oleh rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022 (www.dpr.go.id). Hanya fraksi PKS yang tidak setuju … tidak apa-apa. Tetapi karena ini negara demokratis, maka penolakannya tidak bisa menghambat kepindahan IKN ke Kalimantan Timur, tepatnya “Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Bapak Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Nama IKN “Nusantara” juga telah disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bapak Suharso Monoarfa mewakili pemerintah di dalam rapat panitia kerja RUU IKN di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin tanggal 17/2/2022 sehari sebelum pengesahan UU tentang IKN.
Menarik fenomena komunikasi kepindahan IKN ini, meski sudah didukung dengan UU masih terasa “malu-malu” atau “kurang percaya diri” dalam mengkomunikasikannya. Beda sekali dengan kereta cepat meski sudah mengalami kenaikan anggaran (fantastis bagi sebagian besar rakyat) dan belum jelas akan menghasilkan keuntungan, terasa informasinya mengalir cukup deras, seperti musim hujan saat ini.
Semua tahu IKN adalah milik anak bangsa, artinya semua penduduk Indonesia dimanapun berada, berkepentingan dan butuh tahu IKN yang sedang dibangun, sehingga bisa memahaminya. Ini hal baru meski tidak benar-benar baru, sejarah menunjukkan pernah saat darurat memindahkan IKN ke Yogyakarta, Bukittinggi di Sumbar dan Bireuen di Aceh periode 1946-1949 (www.tempo.co.id)
Rakyat Indonesia seharus tidak hanya kelimpahan informasi Covid 19 yang tiada henti selama hampir dua tahun ini. Imun rakyat perlu juga dibangkitkan dengan aliran informasi tentang IKN, yang akan mampu menumbuh kembangkan kebanggaan berbangsa dan bernegara. Apalagi jika bisa dikaitkan dengan harapan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata … ini sumber imun, gratis bagi rakyat yang sedang berjuang untuk hidup berdampingan dengan mutasi covid yang belum diketahui kapan berakhir, meski sudah memakai ratusan trilyun rupiah … seandainya digunakan untuk industri hulu-hilir minyak goreng dan pupuk, sangat mungkin “emak-emak”, pedagang kecil, dan petani akan bisa lebih bahagia.
Mengkomunikasikan IKN Nusantara di era saat ini seharusnya jauh lebih gencar daripada yang telah dilakukan oleh UMKM dalam branding produknya, pemanfaatan IMC dalam pemasaran, pentahelix dalam kerja PR ataupun sosialisasi hasil kerja lembaga legislatif. Karya-karya ahli konten kreatif anak bangsa harus diberi peluang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi melakukan komunikasi dan memberikan informasi tentang IKN secara terarah dan masif. Merekalah pengisi masa depan bangsa Indonesia. Testimoni dan diskusi para tokoh dan ahli di berbagai bidang akan mampu membuka cakrawala komunikasi dan aliran informasi serta pertukaran pengalaman yang tak ternilai harganya … terutama untuk rencana kepindahan yang akan dimulai pada tahun 2024 (www.kompas.com)
Komunikasi perlu dilaksanakan secara efektif, sehingga diharapkan menjadi penangkal gesekan-gesekan di masyarakat, yang bisa merusak keharmonisan kebhineka bangsa. Komunikasi dan aliran arus informasi yang tersaji harus diupayakan mampu menimbulkan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat, memberi keyakinan akan masa depan yang gemilang dan meningkatkan persatuan Indonesia.
Sungguh rakyat Indonesia, akan selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Ketika mereka sudah tahu, mengerti dan paham akan langkah strategis dan manfaat yang akan diperoleh dari pemindahan IKN ini. Indonesia memang sangat mebutuhkan pemerataan pembangunan, percepatan kemajuan dengan terus menjaga stabilitas keamaman dan pertahanan bangsa sesuai dengan butir-butir Pancasila dan UUD 1945.
*) Penulis adalah Kaprodi Komunikasi SV dan
Dosen Dept Agribisnis FEM IPB
