INDONESIAUPDATE.ID – Banjir yang terjadi beberapa kali dalam kurun waktu dua tahun terakhir, di pusat kota Pangkajene Kepulauan (Pangkep) telah menyebabkan kegiatan perekonomian masyarakat Pangkep terganggu. Banjir ini disebabkan pendangkalan Sungai Pangkajene dan drainase di beberapa titik ruas jalan yang belum optimal menampung air.
Direktur Irigasi dan Rawa Suparji pada saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunfik) Komisi V DPR RI ke Pangkajene Kepulauan menjelaskan “Sungai Pangkajene ini berada di DAS Sungai Sadang yang kondisinya juga sedang rusak dan membawa lumpur sehingga menyebabkan pendangkalan di muara sungai. Dalam DAS tersebut juga terdapat Bendung Tabo-Tabo yang saat ini perlu dilakukan review desain” ujar Suparji.
Menanggapi kondisi tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar Kementerian PUPR dapat segera memprioritaskan program pengendalian DAS Pangkep, memperbaiki drainase jalan dan rehabilitasi Bendung Tabo-Tabo. “Memang kendala saat ini terjadi keterbatasan kemampuan APBN kita akibat Covid-19, sehingga program pemerintah pusat didaerah dibatasi. Namun kami berharap pengendalian DAS Pangkep menjadi prioritas karena banjir ini dirasakan oleh semua masyarakat” ujar Andi Iwan.
Selama ini muara Sungai Pangkep dipergunakan sebagai sarana transportasi mengangkut barang. Sehingga pengelolaan sungainya butuh diskusi mendalam. Belum lagi kondisi curah hujan daerah sekitar pangkep berbeda dengan daerah lain. Hal ini menjadi pertimbangan dari Ditjen SDA untuk melakukan studi mendalam terlebih dahulu. “Perlu rekayasa teknologi agar air tetap dapat dipergunakan sebagai sarana transportasi dan bagaimana pengendalian banjirnya. Sementara untuk Bendung Tabo-Tabo memang kondisinya perlu dilakukan review desain keseluruhan karena dibangun tahun 1967 dan sudah terjadi perubahan tata guna lahan. Pola tanam petani di Pangkep pun perlu didisiplinkan karena kondisi curah hujan di Pangkep itu kadang cukup tinggi namun bisa jadi tidak ada sama sekali” jelas Suparji yang turut mendampingi rombongan Komisi V DPR RI.
Pada sektor bina marga, penanganan drainase jalan nasional sudah dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan secara berkala dalam bentuk program padat karya. “Terkait banjir Pangkep, khusus di jalan nasional tahun ini BBPJN sudah memetakan drainase yang perlu ditangani termasuk drainase yang berada disekitar kantor bupati sudah dilakukan program pembersihan. Banjir ini memang surutnya agak lambat karena terhambatnya saluran drainase jalan yang tertutup jalan masuk pertokoan. Drainase jalan bukan hanya pembersihan saluran saja tapi bagaimana untuk menertibkan rumija yg tidak sesuai peruntukannya, kami berharap dalam pelaksanaannya Dinas PU Kabupaten Pangkep bisa berkordinasi dan survey bersama dengan BBPJN” ujar Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden.
Pada kunfik ini, turut hadir mendampingi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi selatan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeberang, Kepala Balai Prasarana Permukinan Wilayah Sulawesi Selatan, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Wilayah Sulawesi Selatan.
