INDONESIAUPDATE.ID – Petugas tempat pemungutan suara (TPS) nantinya akan mendatangi orang tanpa gejala (OTG), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP) yang sedang melakukan karantina mandiri pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Petugas TPS akan membawa satu kotak suara dan satu bilik.
“Jadi, ketika hari pemungutan suara, jelas ya yang ODP-PDP pasti nggak mungkin ke luar rumah untuk ke TPS. Kan nggak mungkin. Karena itu, terhadap mereka yang sudah berstatus itu, nanti petugas kami yang akan datang ke rumah-rumah itu. Sudah kami desain membawa satu kotak suara dan satu bilik,” kata komisioner KPU Pramono Ubaid dalam webinar yang ditayangkan di akun YouTube The Habibie Center, Selasa (16/6/2020).
Prosesi pencoblosan di rumah atau lokasi karantina mandiri itu akan diawasi oleh saksi dari masing-masing pasangan calon dan dari Bawaslu. KPU masih mendiskusikan jadwal sambang petugas TPS ke rumah-rumah para OTG, PDP, dan ODP.
“Ini yang sedang kami diskusikan pilihannya apakah bisa diberi alokasi waktu di atas pukul 12-13.00 atau di atas pukul 13.00. Kalau di atas pukul 13.00, pemilih memang bisa menggunakan hak pilih di atas pukul 13.00 jika dia sudah datang ke TPS tapi karena antreannya masih panjang sehingga proses pemungutan melewati pukul 13.00, itu diperbolehkan,” ujarnya.
Dia mengatakan skema ini bukan pertama kali dilakukan KPU. Sebelumnya, skema ini dipakai untuk memungut suara pemilih lansia yang sudah tidak mampu datang ke TPS.
“Untuk mereka yang dikarantina di rumah, petugas kami memang sudah kami atur seperti itu. Ini praktik pemilih yang sangat renta, yang nggak bisa datang ke TPS, tidak bisa digotong atau ditandu, sehingga petugas kita yang datang ke rumah. Itu biasanya pada jam-jam terakhir ketika TPS-nya sepi,” jelas dia.
Tak hanya itu, KPU juga melakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di TPS dengan mengukur suhu pemilih yang datang. KPU menyediakan bilik khusus di tiap TPS untuk berjaga-jaga manakala ada pemilih yang bersuhu tubuh tinggi.
Sementara itu, bagi tenaga medis yang bertugas sewaktu hari pemungutan suara, KPU akan meminta kepada instansi terkait untuk dapat memberikan cuti atau izin agar pemilih tersebut bisa memakai hak suaranya terlebih dulu sebelum berangkat kerja. “Misalnya pemilih yang di Tangsel tapi bekerja di Jakarta, itu biasanya KPU setempat atau pusat berkoordinasi dengan instansi sehingga pemilih diberi dispensasi untuk bisa datang siang untuk melakukan hak pilih,” terang Pramono.
Sementara itu, peneliti LIPI Aisah Putri Budiatri mengingatkan KPU untuk memetakan daerah yang berisiko terjadi penularan COVID-19 secara up to date hingga hari pemungutan suara. Selain itu, dia mengingatkan agar KPU selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan terkait status zona merah atau hijau COVID-19.
“Saya harapkan di sini pemetaan dilakukan bersama. Jadi duduk bersama, apakah di tiap provinsi dan kabupaten/kota bisa dilaksanakan Pilkada, karena beda wilayah beda waktu, beda peluang. Seperti di Jawa Timur apakah bisa dilaksanakan dengan Pilkada yang saat ini kondisi perhatiannya ke penanganan COVID-19. Nah, ini harus dilakukan berkala,” ujar Aisah.
“Kami nggak harapkan ada gelombang kedua COVID-19. Artinya berkala dan terus-menerus, kita juga tidak menutup mata bahwa jika memang berisiko tinggi hasil pemetaannya tadi, kita tetap buka peluang untuk tetap menunda Pilkada 2020 baik secara menyeluruh ataupun pada sebagian wilayah yang berisiko tinggi,” kata Aisah. (detik)
