INDONESIAUPDATE.ID – Selama tahun 2023 banyak hal yang telah diperbuat Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP). Berbagai regulasi telah diterbitkan, baik terkait dengan perlindungan varietas tanaman maupun perijinan. Selain itu ada juga inovasi lainnya untuk memberikan pelayanankepada pengguna jasa.
Kepala Pusar PVT-PP, Dr. Leli Nuryati mengatakan, selama tahun 2023, pihaknya telah mengidentifikasi terhadap berbagai permasalahan, terutama yang terkait dengan kualitas layanan publik. PVTPP memiliki 3 fungsi utama.
Pertama, pengelolaanperlindungan varietas tanaman. Kedua, pengelolaan pendaftaran varietas tanaman, termasuk pelepasannya baik varietas lokal maupun varietas hasil pemuliaan. Ketiga, yang menjadi garda terdepan adalah perizinan pertanian.
“Dampak serangan cyber terhadap Kementan Tahun 2022 membuat sistem PVTPP terganggu, sehingga mendorong kita melakukan berbagai inovasi. Bahkan kebijakan dan peraturansudah kita siapkan,” katanya di Jakarta, Jumat (2/2).
Regulasi terbaru ungkap Leli, menyusun Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang P3T (Pelayanan, Perizinan, Pertanian Terintegrasi) sebagai payung hukum untu kmengintegrasikan semua layanan yang ada di Eselon I Kementerian Pertanian. Layanan tersebut nantinya terhubung dengan stakeholder eksternal, seperti BKPM dan Kementerian Perdagangan.
Dari sisi layanan, Leli berharap akan menjadikan lebih cepat, lebih mudah dan tentunya memudahkan pimpinan memonitoring dan evaluasi. Sistem atau aplikasi perizinan pertanian tersebutbisa diakses di website Kementerian Pertanian dan sudah dilaunching saat Agri Investment Forum and Expo di Mojokerto, Nopember 2023.
“Kami juga merevisi beberapa Permentan yang terkait dengan layanan. Seperti pendaftaran varietas. Apalagi dengan adanyaperubahan organisasi Badan Litbang menjadi BSIP, yang sangat terkait dengan kita, terutama dalam pemberian layanan pendaftaran dan pelepasan varietas, serta perizinan terkaitSDG,” tuturnya.
Kemudian terkait regulasi lainnya, ungkap Leli, pihaknya memperbaiki proses bisnis dan SOP (Standar OperasionalProsedur). Dengan demikian, jika sebelumnya layanan dengan banyak pintu, maka akan dikurangi, sehingga konsumen tidak terlalu lama dalam mendapatkan layanan.
Dari sisi tata kelola layanan, Leli menjelaskan, pihaknya mulai memperbaiki ruangan Padu Satu yang didesain dengan suasana yang baru dan lebih nyaman. Di ruangan telah terpasang beberapa CCTV, sehingga dapat dimonitor. Di ruang Padu Satu sudah tidak ada lagi pedaftaran, tetapi lebih ke arah konsultasi bagi konsumen yang mengalami masalah dalam layanan online.
“Sekarang semua sudah Online, termasuk perizinan kitamemiliki aplikasi Simple 1 dan Simple 2, juga aplikasi lainnya. Kita juga membangun kembali website PVTPP untukmemberikan kemudahan layanan bagi pengguna,” katanya
Pengelolaa KPS
Leli juga mengungkapkan, saat ini Pusat PVT-PP mengelola tigaKebun Pemeriksaan Substantif (KPS) di Lembang, Mojosari (Mojokerto) dan Bogor. Di KPS juga akan diarahkan menggunakan teknologi modern. Misalnya, menerapkan smart farming low cost berupa smart irrigation di Mojosari.
“CCTV juga dipasang di Kebun Pemeriksaan Substantif Lembang dan Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari. DenganCCTV semua bisa dimonitor dari pusat. Bahkan CCTV di kebunlebih modern karena alat mengusir hama burung, juga ada suaragelombang yang bisa mengusir tikus,” tuturnya. Bukan hanyaitu, di KPS tidak hanya memberikan layanan pemeriksaanvarietas. Tetapi juga bisa untuk fungsi penunjang pengelolaanPVT, antara lain sarana edukasi, pelatihan dan magang.
Tahun 2024, Leli mengatakan, pihaknya mendorong untuk terusmeningkatkan fungsi KPS agar memenuhi persyaratan menjadiUPT (Unit Pelaksana Teknis). Nanti SDM yang dibutuhkan di masing-masing kebun juga akan disesuaikan. “Saat ini yang sudah memenuhi standar minimal yaitu di Kebun PemeriksaanSubstantif di Lembang dan Mojosari,” katanya.
Untuk meningkatkan diseminasi, PVTPP telah melakukankolaborasi melalui penandatangan kerjasama dengan 10 stakeholders yang terdiri dari perguruan tinggi dan berbagaiasosiasi. Dengan kolaborasi ini diharapkan akan meningkatkandiseminasi layanan kepada publik. “Mudah-mudahan ke depansemakin banyak permintaan untuk melakukan pendaftaran ataumemperoleh hak perlindungan varietas tanaman,” ujarnya.
Kemudahan lain yang Pusat PVTPP berikan adalah sejak tahun2023 sudah keluar Permentan tentang Relaksasi iuran PVT. Jika biasanya untuk mendapatkan sertifikat hak PVT biaya yang dibayarka Rp 1,5 juta per varietas per tahum. Dengan adanyarelaksasi untuk pemulia individu, lembaga-lembaga termasukuniversitas biaya Rp 0 selama 3 tahun. Kemudian tahun keempathanya bayar 10 persennya Rp 150 ribu per varietas.
“Adanya relaksasi akan mendorong jumlah pemohon hakperlindungan varitas tanaman. Karena itu diharapkan semakinbanyak pengujian yang dilakukan di kebun kita,” katanya.
Dengan pelayanan yang telah diberikan, Pusat PVTPP menjadisalah satu lembaga layanan publik Kementerian Pertanian yang mendapat peringkat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman. “Kami berharap penilaian akan memberikan feedback bagi kami untuk terus meningkatkan layanan,” katanya
