INDONESIAUPDATE.ID – Jakarta, 6 Mei 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (6/5). Agenda RDP kali ini adalah membahas Program Kerja APBN TA 2025 dan membahas hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I Tahun 2024.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan, meskipun tahun 2025 terdapat penyesuaian anggaran, BMKG telah menerapkan berbagai strategi efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Strategi tersebut meliputi pemeliharaan preventif peralatan, diversifikasi jaringan komunikasi, dan implementasi work from anywhere (WFA) untuk efisiensi perkantoran. Program Sekolah Lapang BMKG juga tetap berjalan dengan penambahan lokasi meskipun jumlah peserta disesuaikan.
“Apa yang kami lakukan dengan anggaran tahun ini tidak ada perubahan. Insya Allah dengan penghematan BMKG masih bisa mempertahankan operasional 365 hari tanpa gangguan,” kata Dwikorita di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5).
Di sisi lain, Dwikorita menegaskan komitmen BMKG dalam mendukung prioritas nasional melalui berbagai program strategis. Di mana BMKG secara aktif berkontribusi pada Program Prioritas Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. BMKG berperan pada Prioritas Nasional poin dua (ketahanan pangan, air, energi, ekonomi hijau dan biru), poin tiga (konektivitas), dan poin delapan (pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna).
Sebagai wujud dukungan terhadap agenda tersebut, BMKG terus melaksanakan sejumlah program utama seperti Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, dan Sekolah Lapang Gempabumi. Program tersebut mendukung ketahanan iklim dan peningkatan kesadaran akan potensi bencana di Indonesia.
Tak hanya itu, BMKG juga aktif dalam proyek Indonesia Disaster Resilience Initiative Project yang berfokus pada penguatan sistem peringatan dini tsunami dan gempabumi. Selain itu, upaya modernisasi layanan cuaca maritim melalui Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase 2 juga terus berlanjut demi mendukung keselamatan pelayaran dan konektivitas antarwilayah.
Untuk menunjang kebutuhan masyarakat, BMKG juga melakukan penambahan sebanyak 20 unit radar untuk meningkatkan akurasi deteksi dini potensi bencana maritim. BMKG turut melakukan modernisasi sistem perkiraan cuaca maritim dan peringatan dini dengan dukungan high-performance computer.
Program lainnya adalah dengan melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka upaya antisipasi dini untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi ekstrem serta pengembangan jaringan kapabilitas pengamatan kualitas udara di wilayah Indonesia.
“BMKG menjamin operasional layanan informasi dan peringatan dini BMKG selama 24/7/365 dengan standar Service Level Agreement (SLA) dan Operational Level Agreement (OLA) yang ketat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, BMKG menyampaikan pencapaian dalam hal pengelolaan keuangan. Berkat arahan dan dukungan dari Komisi V DPR RI, BMKG berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan sejak tahun 2015 hingga 2023.
“Terkait tindak lanjut rekomendasi BPK, BMKG telah mengambil langkah-langkah konkret, termasuk mendorong unit terkait untuk segera menyelesaikan temuan, menelaah progres tindak lanjut, menginput data ke dalam aplikasi SIP-TL, berkoordinasi aktif dengan tim pemantauan BPK, dan melakukan pemantauan berkelanjutan,” jelas Dwikorita.
Lebih lanjut, BMKG juga meraih peningkatan signifikan dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), dengan skor meningkat lebih dari 10 poin menjadi 85,23 dari sebelumnya 74.
“BMKG menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari Komisi V DPR RI serta menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Dwikorita.
Ketua Rapat sekaligus Pimpinan Komisi V DPR RI, Lasarus menjelaskan Komisi V memberikan apresiasi kepada BMKG aras capaian opini WTP pada hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024. Namun demikian, ia meminta BMKG untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan mengambil langkah preventif sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan.
Di sisi lain, Lasarus meminta BMKG untuk memastikan seluruh ALOPTAMA BMKG berfungsi dan dirawat dengan baik. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan Tingkat bencana yang cukup tinggi sehingga informasi dari BMKG dapat diandalkan bagi masyarakat luas.
“Maka informasi dari BMKG menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat. Saya apresiasi terhadap kinerja BMKG terhadap hasil pemeriksaan BPK RI,” pungkasnya.
