INDONESIAUPDATE.ID – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Ankara menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Aksi Demo, Darah, dan Demokrasi: Refleksi Diaspora Luar Negeri” pada 31 Agustus 2025 di ID Food Ankara, Türkiye. Diskusi ini digelar sebagai respons atas kerusuhan dan demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada 25-29 Agustus 2025, yang menimbulkan eskalasi kekerasan, korban jiwa, dan kerusakan infrastruktur.
Diskusi dibuka dengan pertanyaan pemantik “Apa yang ada di pikiran kalian tentang kerusuhan dan demo yang terjadi di Indonesia selama 25-29 Agustus 2025 kemarin?”. Para peserta menyoroti tiga faktor utama pemicu kerusuhan:
1. Spiral Kebingungan Masyarakat: Perang Informasi dan Krisis Legitimasi
Situasi yang terjadi tidak sekadar kekacauan fisik, melainkan kekacauan epistemik yang disengaja. Masyarakat dibombardir oleh gelombang misinformasi yang sistematis, mulai dari narasi palsu tentang latar belakang demonstrasi, manipulasi tuntutan, hingga distortion respons pejabat. Dalam kondisi ini, ruang publik berubah menjadi medan perang narasi, dimana kebenaran menjadi korban pertama. Yang lebih mengkhawatirkan, ketidakpastian ini tidak hanya melemahkan respons kolektif masyarakat, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap institusi negara dan media arus utama. Ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan fakta dari fiksi, yang tersisa adalah vakum legitimasi yang dapat dengan mudah diisi oleh kepentingan-kepentingan anti-demokrasi.
2. Manipulasi Politik: Kerusuhan sebagai Alat Rekayasa Sosial
Kerusuhan ini bukanlah fenomena spontan, melainkan rekayasa sosial yang terencana. Berbagai indikasi kuat menunjukkan bahwa kerusuhan sengaja ditunggangi oleh aktor-aktor tertentu—baik dari dalam maupun luar negeri—yang memanfaatkan momentum demonstrasi untuk memicu instabilitas. Tujuannya multipel: mengalihkan perhatian dari skandal korupsi, menguji ketahanan keamanan negara, atau bahkan menciptakan chaos sebagai justifikasi untuk memberlakukan kebijakan yang represif. Dalam konteks ini, massa menjadi pion dalam permainan kekuasaan yang lebih besar, sementara aktor intelektualnya tetap berada dalam bayang-bayang, terlindung dari responsibilitas.
3. Polarisasi Elite: Fragmentasi Kekuasaan dan Pengorbanan Kepentingan Nasional
Akar masalah yang paling dalam justru terletak pada fragmentasi di tingkat elite. Polarisasi politik tidak lagi sekadar perbedaan ideologis, melainkan perpecahan yang disuburkan oleh ambisi kekuasaan dan kepentingan jangka pendek. Elite politik memanfaatkan krisis untuk memperkuat posisi mereka, baik dengan mengorbankan kohesi sosial maupun mengabaikan kepentingan nasional. Yang terjadi adalah deadlock politik dimana kebijakan publik tidak lagi dirumuskan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan sebagai kompromi antara segelintir oligarki. Dalam situasi seperti ini, demokrasi tidak mati oleh tangan rakyat, melainkan dibajak oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaganya.
Akar masalahnya terletak pada sistem politik yang lemah dan korupsi sistemik. Korupsi yang menimbulkan kerugian triliunan rupiah telah merusak tatanan politik, ekonomi, dan hukum Indonesia. Hal ini diperparah dengan kualitas pemimpin yang tidak kompeten, terpilih karena popularitas atau suap (serangan fajar), serta ketidaksiapan Indonesia dalam menerapkan demokrasi secara utuh.
Diskusi dihadiri oleh puluhan pelajar Indonesia di Ankara yang aktif menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi tanah air. Mereka merepresentasikan suara diaspora yang peduli terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia.
Diskusi ini adalah ruang refleksi bagi diaspora untuk memahami bahwa demokrasi lahir dari suara rakyat dan partisipasi kolektif, termasuk dari kita yang berada di luar negeri, tegas Muhammad Wafi Rajunallah Syahputra selaku Ketua PPI Ankara 2025/2026.
Brian Mohamad selaku Narasumber pada diskusi tersebut juga menyatakan, “sebagai bagian dari komunitas pelajar internasional, diaspora diharapkan aktif menyebarkan nilai-nilai demokrasi, anti-korupsi, dan keadilan sosial melalui advokasi global. Pendidikan dan kesadaran politik menjadi kunci untuk menciptakan perubahan berkelanjutan.”
Indonesia membutuhkan langkah konkret untuk membenahi sistem pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik secara menyeluruh. Pendidikan gratis dan inklusif harus menjadi prioritas utama agar setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama untuk berkembang. Selain itu, reformasi penegakan hukum yang independen dan konsisten mutlak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Program kesejahteraan ekonomi juga harus didorong untuk memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu banyak keluarga. Terakhir, sistem politik harus diubah secara fundamental dengan menerapkan meritokrasi, sehingga hanya orang-orang yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang memegang tampuk kepemimpinan, lanjut Brian Mohamad.
Perubahan tidak akan terjadi secara instan, tetapi harus dimulai dari langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. Pertama, pendidikan harus difokuskan untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan sadar politik, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau manipulasi informasi. Kedua, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, terutama terhadap koruptor dan pelaku kekerasan, untuk menciptakan efek jera dan memulihkan keadilan. Ketiga, diaspora memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui advokasi internasional, pengawasan kebijakan, serta berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dari negara lain. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan diaspora menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis.
Diskusi ini menegaskan bahwa kerusuhan baru-baru ini adalah cerminan kegagalan sistemik. Solusi berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan diaspora. PPI Ankara berkomitmen untuk terus menyuarakan kepedulian dan berkontribusi positif bagi Indonesia.
