INDONESIAUPDATE.ID – Pelantikan pejabat akademik IPDN yang ramai diserang isu diskriminasi dan nepotisme dinilai tidak lebih dari narasi tendensius. Peneliti Indonesian Politic and Policy Institute (IPPI), Muhammad Faturahman, menegaskan bahwa justru lewat pelantikan ini IPDN sedang meneguhkan diri sebagai lembaga nasional yang menjunjung meritokrasi, bukan rumah eksklusif bagi kelompok tertentu.
Menurutnya, publik perlu melihat pelantikan ini dalam kerangka reformasi kelembagaan dan kebutuhan menghadirkan tata kelola akademik yang sehat di IPDN, bukan sekadar mempertahankan tradisi lama yang justru berpotensi menutup ruang pembaruan.
“IPDN tidak boleh hanya menjadi rumah eksklusif bagi kelompok tertentu, apalagi hanya bagi alumni. Sebagai lembaga nasional, ia harus terbuka terhadap kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari siapapun yang memenuhi syarat. Ini justru untuk menghindari feodalisme kelembagaan yang selama ini menjadi kritik publik,” jelas Faturahman.
Ia menambahkan, narasi yang menyebut adanya penetrasi dari luar seakan mengabaikan prinsip meritokrasi yang menjadi ruh pendidikan tinggi. “Kalau alumni memang terbaik, mereka akan tetap bersaing dan terpilih. Tapi jika ada pihak lain yang lebih kompeten, mengapa harus ditolak? Justru keberanian membuka ruang ini menunjukkan IPDN ingin menegakkan standar akademik modern,” ujarnya.
Terkait tudingan mutasi pejabat non-Muslim yang disebut sebagai bentuk diskriminasi, Faturahman menilai isu itu sengaja digoreng untuk membenturkan IPDN dengan semangat kebhinekaan.
“Tidak ada bukti kuat bahwa mutasi pejabat didasari sentimen agama. Mutasi adalah hal yang lumrah dalam birokrasi, dan jangan sampai tafsir subjektif digunakan untuk membakar emosi publik. Justru dengan narasi seperti itu, kita sedang merusak prinsip kebangsaan yang sejatinya ingin kita jaga,” tegasnya.
Soal tuduhan nepotisme, Faturahman menegaskan perlu dibuktikan secara data, bukan sekadar asumsi asal-usul daerah pimpinan dan pejabat baru. “Kalau semua orang yang kebetulan berasal dari daerah yang sama dengan pimpinan dianggap nepotisme, maka logika itu bisa menjerat siapa saja. Yang perlu dilihat adalah rekam jejak, kinerja, dan integritas orang tersebut. Jangan sampai stigma mengalahkan objektivitas,” katanya.
Mengenai isu gesernya figur Sunda dari jabatan strategis, Faturahman mengingatkan bahwa IPDN adalah institusi nasional, bukan lembaga berbasis kedaerahan.
“IPDN memang berdiri di tanah Sunda, tapi mandatnya untuk Indonesia. Jangan dicampuradukkan antara representasi lokal dengan kebijakan institusional. Justru ketika kita terjebak pada logika kedaerahan, kita sedang mundur dari semangat nasionalisme,” terang dia.
Menanggapi tudingan adanya oknum yang hidup dalam kemewahan mencurigakan, Faturahman mengingatkan agar publik tidak menggeneralisasi. “Kalau memang ada indikasi, itu harus dibuktikan dengan mekanisme hukum, bukan dijadikan bumbu untuk mendeligitimasi kebijakan pelantikan. Jangan sampai isu integritas individu dipukul rata seolah menjadi wajah IPDN secara keseluruhan,” tegasnya.
Faturahman menilai, desakan agar pelantikan ditunda tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. “Kalau kita menunda hanya karena desakan emosional tanpa bukti, itu justru berbahaya. IPDN akan sulit menjalankan agenda reformasi akademiknya. Yang paling penting adalah memastikan setiap pejabat yang dilantik dievaluasi secara transparan dan akuntabel. Bukan menolak sebelum mereka bekerja,” pungkasnya. (sol/**)
