INDONESIAUPDATE.ID – Terkait kerumunan acara Habib Rizieq Shihab yang terjadi pada Jumat (13/11) lalu di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku, pemanggilannya oleh Poda Jawa Barat diundur jadi minggu depan, setelah dijadwalkan Selasa (8/12).
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan sudah siap menghadiri pemanggilan oleh kepolisian, untuk memberikan keterangan acara Habib Rizieq Shihab di Megamendung yag mengundang kerumunan massa.
“Saya siap dipanggil. Tapi kan sebelumnya juga saya sudah dipanggil berhubung saya sakit (Terkonfirmasi Positif Corona) jadi tidak bisa hadir. Saya yang nanti akan datang ke sana,” ungkapnya.
Ade Yasin mengaku tidak bisa berbuat apa-apa saat adanya kerumunan massa pendukung pentolan FPI tersebut. Pihaknya juga hanya bisa bertindak untuk melakukan kondusifitas saja pada waktu itu.
“Kita hanya bertindak dalam mengamankan. Kita nggak bisa bertindak kan waktu itu, yang penting waktu itu tidak kacau saja. Tapi kita lebih pentingkan kepada kondusifitas sesuai prosedur. Jadi mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya,” tukasnya.
Berdasarkan informasi sudah 10 orang yang diperiksa Polda Jawa Barat pada Jumat (20/11/2020) lalu, untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan acara Habib Rizieq Shihab.
10 nama yang dipanggil polisi itu yakni :
-Kades Sukagalih, Alwasyah Sudarman.
-Ketua RW03, Agus
-Camat Megamendung, Endi Rismawan.
-Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah.
-Panitia FPI, Habib Muchsin Al Atas.
-Kepala Desa Kuta, Kusnadi
-Ketua RT01, Marno
-Bupati Bogor, Ade Yasin
-Sekda Kabupaten Bogor, Burhanuddin.
-Babinkamtibmas Desa Kuta, Aiptu Dadang Sugiana.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, R Irwan Purnawan mengatakan, setelah melakukan perumusan dengan semua stakeholder di Kabupaten Bogor.
Pada hal tersebut, Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor mengambil langkah dalam Peraturan Bupati (Perbup) 60 PSBB pra AKB tahun 2020 pasal 12, yang mencantumkan, jika penyelenggara melanggar peraturan yang sudah ditentukan pada pasal 6 (Protokol Kesehatan Covid-19), dikenakan sanksi administratif.
Hal itu dicantumkan sebagai dimaksud ayat 1 berupa teguran lisan, tertulis, pembubaran, penghentian sementara kegiatan, penyegelan tempat kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin kegiatan, dendanya dimulai Rp50 ribu sampai Rp50 juta.
“Dalam keterangan ketentuan perundang undang berlaku. Sanksi apakah subjeknya harus jelas, ini perlu pembuktian. Satgas Covid-19 maka dari itu kita melimpahkan ke Polisi, dan sudah dilimpahkan, melalui laporan yang dibuat oleh kita ditujukan kepada Polisi yang sudah di tandatangani,” katanya. (rub/WB)
