Oleh: Titik Nurhayati*
Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan seluruh ummat di dunia tengah didera wabah virus yang mengancam kesehatan manusia.
Virus Corona atau Coronavirus Diseases yang ditemukan akhir tahun 2019, telah menyebar di hampir seluruh belahan dunia dengan cepat. Dampak sosial terjadi dimana-mana dengan cepat, seperti lalu lintas yang semula sibuk, tiba-tiba hening. Tempat wisata yang semula penuh sesak manusia, mendadak sepi wisatawan dan lain sebagainya.
Virus Corona telah menyebar dengan cepat di 213 Negara. Data yang dipublikasikan www.covid19.go.id tanggal 19 April 2020, wabah Corona terhadap masyarakat dunia yang terkonfirmasi terdampak sebesar 2.245.872 jiwa, dengan angka kematian 152.707 jiwa.
Akibat fenomena cepatnya penyebaran virus, 20 Negara telah melakukan lockdown (isolasi). China telah mendahului melakukan lockdown sejak 23 Januari 2020. Selama masa lockdown, masyarakat wajib mengisolasi diri di rumah. Aktivitas sekolah, perkantoran, dunia usaha, dan fasilitas publik ditutup sementara. Pemerintah memberlakukan beragam sanksi bagi yang melanggar aturan lockdown.
Virus ini seketika telah menjadi ancaman serius bagi 7,7 Milyar penduduk dunia (sebagaimana jumlah data demografi dunia di www.worldometers.info). Akibat virus ini, aktivitas ekonomi pada sebagian besar negara terhenti.
Kepala Dana Moneter Internasional (International Moneter Fund), Kristalina Georgieva di BBC News tanggal 9 April 2020 mengatakan krisis ekonomi terbesar di dunia yang paling mengkhawatirkan adalah The Great Depression yang terjadi di tahun 1930. Krisis ini disebut-sebut menjadi krisis terpanjang, bahkan mengakibatkan depresi yang melibatkan banyak negara di abad 20. Pandemi Corona ini dikhawatirkan bakal melewati waktu yang lama.
Georgieva memperkirakan bahwa 2021 hanya akan terjadi pemulihan parsial. Upaya isolasi yang diberlakukan oleh pemerintah telah memaksa banyak perusahaan untuk menutup dan memberhentikan staf (PHK). Sebuah studi PBB mengatakan 81% dari tenaga kerja dunia atau 3,3 miliar orang yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan, sebagian ditutup karena wabah.
Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan akan ada 25 juta orang di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan atau setara dengan 3,4 trilyun USD. Para kepala Negara dan Kepala Pemerintahan diminta untuk melakukan upaya maksimal dalam mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi rakyatnya bertahun-tahun ke depan.
Untuk tahun dimana Covid sedang berjalan, setiap Negara diminta untuk melindungi jutaan pekerja kesehatan—yang sebagiannya adalah perempuan. Bisa dibilang, jika terjadi krisis ekonomi maka perempuan akan paling merasakan dampaknya. Namun ini bukan berarti mengesampingkan dampak ekonomi pada laki-laki.
Pernyataan ILO tersebut menjadi kritik yang serius dalam mendorong upaya perlindungan pekerja. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi, di awal tahun 2020 tercatat 190 juta orang di dunia tidak memiliki pekerjaan.
Ada empat sektor yang paling terkena dampak pandemi dan merupakan bagian dari 37.5% lapangan pekerjaan secara global. Sektor pertama adalah makanan dan akomodasi yaitu 144 juta pekerja, eceran dan grosir 482 juta, pelayanan dan administrasi 157 juta, serta manufaktur yaitu 463 juta.
Sektor informal selalu paling merasakan dampaknya, baik dari krisis ekonomi maupun pandemi. Ditambah lagi jumlah mereka yang besar yaitu sebanyak 2 milyar orang. Ini setara dengan 61% jumlah pekerja di seluruh dunia. Belum lagi bila pemerintah dari negara yang terdampak tersebut tidak berhasil melindungi mereka dari kemiskinan.
Perempuan Pekerja Sektor Informal
Data Bappenas RI tahun 2018, menunjukkan terdapat tiga sektor utama dalam bidang tenaga kerja di Indonesia, yaitu terbesar pada sektor jasa sebesar 56,59%, kemudian menyusul sektor pertanian 28,79% dan manufaktur 14,62%.
Hasil analisa Bank Dunia menyatakan relatif sedikit perempuan di Indonesia yang bekerja di sektor formal. Hanya sekitar separuh dari perempuan Indonesia pada usia kerja yang bekerja dalam pekerjaan formal. Angka ini sebenarnya sedikit lebih tinggi dari tingkat (rata-rata) partisipasi angkatan kerja perempuan dunia sebesar 49 persen pada tahun 2017 (data dari Bank Dunia). Namun, dibandingkan dengan pria Indonesia, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan rendah. Sekitar 83 persen pria Indonesia (di usia kerja) bekerja di sektor formal.
Faktor yang menyebabkan diantaranya (1) Tradisi/budaya; wanita Indonesia lebih cenderung (daripada pria) untuk mengurus rumah tangga, terutama setelah melahirkan anak, (2) Ke(tidak)setaraan gender; perempuan Indonesia cenderung bekerja di sektor informal (dua kali lebih banyak daripada laki-laki).
Ada banyak contoh pekerja perempuan informal di pabrik (misalnya pabrik garmen) atau yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau yang buka usaha informal di rumah (misalnya menjual masakan dimasak sendiri). Sebagian besar pekerja perempuan informal ini adalah pekerja yang tidak dibayar.
Dan mereka yang menerima penghasilan biasanya mendapatkan bayaran kurang dari pria untuk pekerjaan yang sama. Sebagaimana disebutkan di atas, bekerja di sektor informal membawa risiko karena pekerja sektor informal biasanya memiliki pendapatan yang rendah dan tidak stabil, apalagi mereka tidak memiliki akses ke perlindungan dan layanan (kesehatan) dasar.
Apabila pandemi berjalan dalam waktu yang lama, akan semakin banyak perempuan yang tidak mempunyai pendapatan. Sementara aturan pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, secara otomatis akan mengakibatkan ketakmampuan ekonomi sektor informal, karena tidak ada pendapatan.
Selain itu, dengan adanya anjuran bekerja dari rumah, bahkan ditutupnya fasilitas publik, menyebabkan para pekerja sektor informal ini terancam tidak bisa lagi memasarkan produk atau menjual jasa.
Di satu sisi lain, kebutuhan hidup, untuk tetap mengkonsumsi bahan makanan dengan cukup, membayar sekolah bagi yang sudah berkeluarga, tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Bisa dibayangkan bila pandemi ini berjalan lebih dari setengah tahun, akan banyak keluarga yang menyentuh batas kemiskinan secara berangsur.
Ancaman Peningkatan Kemiskinan Perempuan
Meskipun angka pengangguran dinyatakan menurun pada tahun lalu, namun yang justru diwaspadai ini adalah pada masa dan pasca pandemi. Jika pengangguran perempuan berkurang secara drastis bahkan mulai mendekati angka pengangguran laki-laki. Walaupun demikian, masalah persamaan gender, seperti di negara-negara lain, masih menjadi isu penting di Indonesia.
Perkembangan di beberapa sektor utama (seperti pendidikan dan kesehatan), perempuan masih cenderung bekerja di bidang informal (dua kali lebih banyak dari pria), mengerjakan pekerjaan tingkat rendah dan dibayar lebih rendah daripada pria yang melakukan pekerjaan yang sama.
Di sisi lain, banyak kemajuan telah dicapai di beberapa bidang (terutama pendidikan dan kesehatan), perempuan masih lebih mungkin bekerja di sektor informal, dalam pekerjaan yang bayarannya rendah, dan dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan serupa.
Sebenarnya, Bank Dunia mendeteksi penurunan cepat pengangguran perempuan di Indonesia pada akhir tahun 2000an di tengah boom komoditas (mungkin karena penurunan ini berasal dari low base). Bahkan, pengangguran perempuan turun jauh lebih cepat daripada tingkat pengangguran laki-laki Indonesia pada waktu itu. Sayangnya, Bank Dunia berhenti merilis tingkat pengangguran perempuan Indonesia setelah tahun 2010.
Jumlah kemiskinan Indonesia per-tahun 2018 adalah 4,30%, dengan tingkat terendah kemiskinan di ASEAN adalah di Thailand. Meskipun Indonesia sekarang merupakan negara berpenghasilan menengah, jumlah penduduknya yang hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dollar AS per hari, sama besar dengan jumlah penduduk miskin di negara-negara berpenghasilan terendah di wilayah Asia Timur.
Sangat rentannya kelompok penduduk hampir-miskin ini lagi-lagi dibuktikan dengan meningkatnya angka kemiskinan yang dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok.
Kemiskinan telah dikatakan mulai menurun sejak 2012 dan relative terus menurun sampai tahun 2019. Angka pengangguran terakhir pada 2018 sekitar 7 juta (berdasarkan data BPS). Kewaspadaan ILO, searah dengan perhatian pemerintah Indonesia. Diperlukan strategi untuk mempertahankan ekonomi agar tak terlalu terpuruk di masa pandemik dan merencanakan upaya pemulihan pasca Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kepada kompas.com tanggal 14 April 2020 bahwa dalam situasi yang sangat berat, akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang.
Bila ada pemulihan yang terencana, kita berharap angka perkiraan kemiskinan tak seburuk yang diprediksi. Terutama tak berimplikasi pada perempuan, agar tak memperburuk angka kemiskinan keluarga di Indonesia.
Emansipasi Politik Global
Covid-19 yang ditetapkan menjadi pandemi, menjadi persoalan kompleks dalam skala global. Menghadapi situasi yang sulit, dimana pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat, tidak jarang gesekan politik selalu terjadi.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Awal April 2020 lalu telah menyampaikan keterangan persnya, bahwa pemerintah Amerika Serikat menyetop sementara waktu bantuannya kepada WHO, dalam kurun waktu antara 60-90 hari atau dapat ditinjau kembali.
Alasan tersebut disampaikan karena pemerintah Amerika ingin lebih mengutamakan kepentingan kesehatan masyarakat Amerika, walaupun ada pernyataan lain, yang memperdebatkan peran WHO selama ini.
Dalam kepentingan global, kondisi ini tentu menjadi keserasahan para pemimpin dunia. Mengapa kebijakan Presiden Amerika tersebut banyak menuai tanggapan? Selama ini United State tercatat sebagai funding terbesar. Dalam publikasi www.npr.org tanggal 15 April lalu, pada tahun 2018-2019, tercatat United State telah menyumbang sebesar $893M, disusul kemudian di posisi kedua Bill and Melinda Gates Foundation $531M dan ketiga United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland sebesar $392M.
Di tengah menghadapi pandemi ini, dana WHO digunakan untuk sosialisasi mengenai Polio, pengembangan vaksin, peningkatan layanan kesehatan dan nutrisi, termasuk untuk penanganan wabah virus Corona. Pernyataan Sekretaris Jendral PBB, Antonio Gutteres kepada New York Times, bahwa
“PBB tidak mempunyai kewenangan langsung atas negara-negara anggota. Sebaliknya, ini dimaksudkan agar para pemimpin internasional dalam kesehatan masyarakat dengan mengingatkan dunia akan ancaman dan meningkatkan akses perawatan.” WHO kemudian membuat rekomendasi agar antarnegara untuk membantu para ilmuwan mengatasi wabah.
Delapan Menteri Luar Negeri Perempuan dunia pada 16 April 2020 lalu, melakukan rapat virtual yang bernama Women Foreign Ministers Meeting 2020, yang membahas dampak pandemi terhadap perempuan. Menlu perempuan yang berpartisipasi dalam pertemuan virtual tersebut adalah Marise Payne dari Australia, Alexandra Hill Tinoco dari El Salvador, Kamina Johnson-Smith dari Jamaika, Raychelle Omamo dari Kenya, Claudia Blum dari Kolombia, Kang Kyung-wha dari Korea Selatan, Maria Arancha Gonzalez Laya dari Spanyol, Ann Linde dari Swedia dan Retno Lestari Priansari Marsudi dari Indonesia.
Pada kesempatan pertemuan Menlu delapan negara, ada beberapa catatan penting. Pertama, perhatian lebih pada perempuan yang beresiko lebih rentan terpapar dampak negatif pandemi, tetapi perempuan harus terus tampil di depan menjadi bagian dari solusi serta ujung tombak ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di tengah pandemi.
Terdapat sekitar 70 persen tenaga medis global adalah perempuan, sekitar 60 persen UMKM di Indonesia yang memproduksi masker, baju pelindung, dan hand sanitizer juga diperankan oleh perempuan. Perempuan telah menciptakan lapangan kerja dan secara bersamaan menjamin ketersediaan alat kesehatan yang sangat penting bagi tenaga medis.
Peran strategis perempuan menjadi semakin signifikan di tengah berbagai kebijakan untuk work from home atau stay at home. Para perempuan tersebut mulai dari mendidik komunitas untuk mengambil langkah preventif untuk menekan penyebaran virus.
Yang menjadi penting sebagai kebijakan global adalah bagi dunia internasional untuk saling mendukung dan memberdayakan perempuan menjadi bagian solusi melawan pandemi.
Jika para Menteri Luar Negeri delapan negara telah memulai melakukan kesepakatan multilateral, saatnya ditindaklanjuti di tingkat nasional dan lokal.
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah di berbagai negara diminta untuk memperhatikan kebutuhan dan peran perempuan dalam berbagai intervensi dan kebijakan di tengah pandemi, kita berharap spirit ini juga menjadi semangat bagi Kepala Daerah, para pengambil kebijakan serta pelaksana teknis pemerintah, untuk melawan Covid-19 dengan gerakan lokal yang lebih nyata.
Setiap proses suksesi dalam sejarah politik kita pasca 1998, telah mendorong partisipasi politik perempuan, namun sesungguhnya tak ada kesetaraan tanpa keterlibatan laki-laki. Emansipasi hari ini adalah kerja nyata melawan pandemik global. Kita berharap sensitifitas kebijakan perempuan bisa menjadi pilar penguat dalam menyelesaikan masalah pandemi global.
*Penulis adalah Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Komnas Perempuan 2010-2013. Saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat 2018-2023)
