Oleh: Farah Lubna
Masalah pada lingkungan sangat erat hubungan nya dengan dunia Kesehatan . agar mencapai kondisi lingkungan yang sehat serta masyarakat berperilaku sehat diperlukan lingkungan yang baik juga . Dalam hal ini sarana pelayanan Kesehatan penting memperhatikan keterkaitan tersebut. Sarana Pelayanaan Kesehatan seperti Rumah sakit merupakan tempat bertemunya kelompok masyarakat yang menderita penyakit hal ini sudah di implementasikan dalam Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Kesehatan Pasal 167 ayat 1. terdapat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan , pasal 163 ayat 4 Tentang Peraturan Pemerintahan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan. Yaitu pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi Kesehatan.
Rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan yang dioperasikan dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan bangunan dan lingkungan baik secara fisik, sampah, limbah cair, air bersih serta serangga/ binatang pengganggu. terdapat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan , pasal 163 ayat 4 Tentang Peraturan Pemerintahan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan. Yaitu pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi Kesehatan
Limbah Rumah sakit merupakan buangan hasil proses kegiatan dimana sebagian limbah tersebut merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengandung mikroorganisme pathogen, infeksius dan radioaktif. Limbah medis yang dihasilkan melalui proses atau aktifitas rumah sakit terdiri dari berbagai tempat. Yang seharusnya Limbah tersebut dikumpulkan dalam sebuah tampungan tertentu untuk dilakukan pengolahan lanjutan.
Akibat terjadinya pandemi masyarakat diperlukan memakai APD sepert masker , dan beberapa rumah sakit juga membuthkan persediaan masker atau APD Lainnya yang dipakai hanya untuk sekali, hal itu yang menjadi pemicu limbah medis , yang dapat mencemarkan lingkungan sekaligus menyebabkan penyakit. Di daerah Bekasi di temukan banyak limbah medis yang tercampur tanpa ada pemilahan terlebih dahulu. Beberapa ditemukan Temuan tersebut berdasarkan observasi dan investigasi Koalisi Persampahan Nasional mulai tanggal 1 hingga 23 Juni 2020. Limbah medis yang banyak ditemukan yakni masker, sarung tangan, dan tisu. Pemerintah Kota Bekasi menduga limbah medis itu berasal dari klinik, puskesmas, dan rumah sakit di wilayah Kota Bekasi, Sedangkan Daerah Kota Depok sudah sangat serius untuk menyikapi pembuangan dan pengelolaan Limbah B3 dari Rumah Sakit ini , Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok cukup serius mencegah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), baik dari sampah elektronik maupun limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Langkah pencegahan itu secara masif dilakukan, termasuk dengan memberikan sosialisasi terkait penanganan limbah B3 pada lembaga puskesmas, klinik, dan laboratorium.
Hal ini ditegaskan dengan salah satu bentuk pelanggaran prosedur pembuangan dan pengelolaan limbah yang tidak di pertanggung jawabkan oleh rumah sakit akan dikenakan pidana. Pemerintah sebaiknya lebih menekankan lagi tentang pengaturan pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun agar tidak terlalu membahayakan manusia dan lingkungan sekitarnya serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan.
Oleh karena itu, pengelola limbah medis yang sesuai legalitas adalah pengelola yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pekerjaan), harus memiliki izin dari pemerintah secara resmi, memiliki alat untuk mengelola limbah medis (insenerator), dan terletak ditempat jauh dari pemukiman masyarakat karena sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penularan penyakit, serta bersertifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Rumusan Pasal 117 UUPPLH yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 UUPPLH dituntut dan dijatuhi hukum berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut. Dan Pasal 117 yang didakwakan adalah pribadi pengurus sebagai pertanggungjawaban individual dari pengurus dari badan usaha tersebut yang ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus sebagai pertanggungjawaban individual yaitu berupa penjara dan denda.
