Oleh: Prof. Misri Gozan
(Ketua Komite Eksekutif LAM TEKNIK- Persatuan Insinyur Indonesia, Guru Besar Fakultas Teknik – Universitas Indonesia)
Apakah bangsa kita memang gemar membanggakan angka? Indonesia punya lebih dari 3.000 universitas, terbanyak kedua di dunia setelah India. Tapi seperti pepatah lama: angka besar belum tentu makna besar. Pertanyaannya: berapa banyak lulusan kita yang benar-benar siap kerja?
Kita sedang sibuk menumpuk gelar, tapi lupa menumpuk keterampilan. Ijazah bertebaran, tapi dunia kerja justru kelimpungan mencari orang yang bisa langsung menyalakan mesin, menyusun sistem, atau menyelesaikan masalah nyata di lapangan.
Pendidikan vokasi masih sering dianggap jalur belakang. Padahal di negara-negara maju, itu justru jalur cepat menuju kemajuan industri. Dari Jerman hingga Korea Selatan, vokasi bukan kelas dua, melainkan tulang punggung produktivitas. Mereka tidak menempatkan vokasi di ruang sempit, karena memberikan hasil nyata: pekerja terampil yang dibutuhkan pasar.
Di tengah ledakan kecerdasan buatan, banyak pabrik kini berubah menjadi dark factory, otomatis, tanpa manusia, bahkan tanpa lampu. Tapi jangan salah: mesin tetap butuh otak untuk mengatur sistemnya. Dan otak itu bukan dari gelar tinggi semata, tapi dari pendidikan vokasi yang adaptif dan terapan.
Inilah saatnya vokasi naik kelas. Kita butuh teknisi yang menguasai mesin, bukan yang digantikan mesin. Jika Indonesia serius ingin menjadi pemain global, maka pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional. Bukan hanya jargon kebijakan, tapi motor penggerak nyata bagi ekonomi bangsa.
Tapi sebenarnya, sekuat apa hubungan antara pendidikan vokasi dan kemajuan industri sebuah negara? Lalu, kepada negara mana sebaiknya kita belajar untuk mengejar ketertinggalan di sisi industri?
Culpepper dan Finegold dalam buku klasiknya “The German Skills Machine: Sustaining Comparative Advantage in a Global Economy” menyatakan bahwa sistem pelatihan dan pendidikan kejuruan (Vocational Education and Training, VET) di Jerman terbukti menjadi sumber keunggulan kompetitif utamanya karena integrasi erat antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui sistem ganda (dual system).
Para peneliti yang dilibatkan dalam studi keduanya telah menunjukkan bahwa para peserta VET belajar teori di sekolah kejuruan dan praktik langsung di perusahaan. Hal ini menjamin kesesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Tentu saja kolaborasi tripartit antara pemerintah, industri dan kampus mutlak diperlukan untuk mengembangkan kurikulum yang kolaboratif antara pemerintah, kamar dagang/industri, dan pelaku usaha.
Sistem Jerman menunjukkan pentingnya standar nasional yang fleksibel. Ini bukan sekadar kurikulum, tapi juga soal kepercayaan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.
Standar Pelatihan Nasional yang Fleksibel
Pemerintah disana membuat standar pelatihan yang bersifat nasional namun fleksibel agar dapat menyesuaikan kebutuhan spesifik sektor. Dengan standar nasional ini industri dapat mengeluarkan sertifikasi keterampilan yang diakui secara nasional. Hal ini dapat menjamin mobilitas tenaga kerja dan standar keterampilan yang konsisten di seluruh negeri.
Daya tarik bagi perusahaan harus disediakan agar mau terlibat. Sebenarnya perusahaan dapat menganggap pelatihan sebagai investasi jangka panjang, karena mereka dapat membentuk tenaga kerja sesuai kebutuhan. Lulusan pelatihan semestinya langsung dapat direkrut oleh perusahaan tempat mereka magang, sehingga mengurangi biaya rekrutmen.
Dampak positif bagi pemerintah tentu sistem ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan memberikan jalur karier yang dihargai secara sosial dan ekonomi, tidak kalah dari jalur akademik.
Intinya struktur institusional yang kokoh, kemitraan erat antara sektor pendidikan dan industri, serta mekanisme adaptasi yang kuat terhadap perubahan ekonomi dan teknologi akan menjadikan sistem VET mesin strategis pembangunan ekonomi nasional.
Sertifikasi menjadi tulang punggung dari ekosistem di atas. Tak cukup hanya bisa praktik, lulusan vokasi juga harus bisa menunjukkan bukti keahlian yang diakui secara global.
Sertifikasi Keterampilan yang Mendorong Mobilitas Global
Berbagai sertifikasi keterampilan internasional telah menjadi kunci mobilitas global lulusan pendidikan vokasi teknik. Contohnya, AWS (American Welding Society) di bidang pengelasan sangat diakui di industri manufaktur global, sementara CCNA (Cisco Certified Network Associate) membuka peluang luas di bidang jaringan komputer dan sistem informasi. Autodesk Certified Professional juga banyak digunakan dalam desain teknik, arsitektur, dan manufaktur berbasis CAD.
Beberapa kampus vokasi kini sudah selangkah lebih maju dalam menyiapkan lulusannya. Mereka tak hanya mengajar teori dan praktik, tapi juga menyediakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) resmi yang berlisensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P1). Misalnya saja, lewat kerja sama dengan Cisco Academy, mahasiswa tingkat akhir bisa ikut uji sertifikasi seperti BIM 3 Cubicost dan berbagai sertifikasi profesional lainnya. Artinya, sebelum wisuda pun mereka sudah siap bersaing dengan bekal sertifikat yang diakui industri.
Ada juga beberapa Pendidikan tinggi vokasi yang mengadopsi sertifikasi semisal CCNA yang telah diajarkan di sejumlah politeknik negeri dan SMK rujukan. Juga Siemens Mechatronic Systems Certification Program (SMSCP) telah diterapkan melalui kemitraan antara Siemens Jerman dan beberapa institusi vokasi nasional.
Beberapa sertifikasi seperti IPC untuk elektronik dan perakitan PCB, serta City & Guilds dari Inggris untuk berbagai keahlian teknis, belum banyak digunakan secara sistemik di Indonesia.
Perluasan adopsi sertifikasi internasional ini, terutama yang telah teruji secara global, dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja vokasi Indonesia. Selain menjamin standar keterampilan, sertifikasi ini membuka akses langsung ke pasar kerja lintas negara tanpa perlu konversi kualifikasi yang rumit.
Namun, kini ada yang bilang: “Jerman itu masa lalu.” Di era manufaktur pintar dan persaingan global, perhatian dunia mulai bergeser ke Cina.
Jerman atau Cina?
Di era dominasi manufaktur dan teknologi tinggi, semua mata beralih ke Cina. Negeri ini tidak hanya menjadi pabrik dunia, tapi juga pemain utama dalam otomasi, AI, hingga kendaraan listrik. Dan kunci di baliknya? Salah satunya adalah pendidikan vokasi yang terkoneksi erat dengan industri.
Cina tidak sekadar membangun politeknik. Mereka membangun ekosistem vokasi: kolaborasi erat antara sekolah kejuruan, industri, dan pemerintah lokal. Menurut laporan World Bank (2020), lebih dari 13.000 vocational colleges and schools aktif di Cina, melayani sekitar 30 juta siswa. Ini bukan pendidikan kelas dua, tapi jalur strategis negara untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai, dari operator mesin CNC hingga teknisi robotik.
Selain dana besar dan teknologi impor yang kemudian dimodifikasi, kekuatan Cina juga datang dari standarisasi nasional keterampilan dan mekanisme sertifikasi kompetensi. Mereka menciptakan kerangka kualifikasi yang dinamis, berorientasi pada kebutuhan industri yang terus berubah. Laporan McKinsey (2023) menyebut bahwa “China’s vocational education has become the foundation of its industrial workforce agility.”
Lebih dari itu, industri juga dilibatkan langsung dalam perancangan kurikulum dan pelatihan. Beberapa provinsi seperti Guangdong bahkan mewajibkan perusahaan besar untuk menerima siswa vokasi dalam skema dual training system versi Cina.
Jadi, kalau kita ingin bicara masa depan, jangan hanya menoleh ke masa lalu Jerman. Cina adalah contoh nyata bagaimana vokasi bisa disulap menjadi mesin produktivitas nasional, dan ini terjadi di depan mata kita hari ini. (*)
