oleh: Indonesia Development Outlook – Nahdlatul Ulama (Mahasiswa Nahdliyyin di Universitas Indonesia)
INDOMESIAUPDATE.ID – Indonesia Development Outlook – Nahdlatul Ulama (I DO NU) telah mengadakan Diskusi Publik dengan Tema “Mengkaji RUU Pendidikan Kedokteran” Pada Pukul 19.30-22.00 WIB melalui media daring.
Diskusi diawali dengan pembacaan doa dan juga mendengarkan lagu Indonesia Raya. Eka Ulya Zubaidah, Mahasiswa Farmasi UI membawakan acara diskusi pada malam hari ini. Diskusi dimulai dengan sambutan oleh dr. Syifa Salma selaku Kepala Pesantren Mahasiswi Al Hikam Depok, yang memberikan arahannya mengenai urgensi dan relevansi dari diskusi RUU Pendidikan Kedokteran yang berlangsung.
Menurut dr. Syifa, pembahasan mengenai RUU Pendidikan Kedokteran sangat urgent dan relevan untuk dikaji ulang terkait dengan pandemi saat ini.
Beberapa isu yang disebutkan adalah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan teknologi serta mengenai kualitas sumber daya manusia dan standardisasi institusi pendidikan kedokteran yang berimpact pada lulusan kedokteran di Indonesia. Alumnus FK UGM tersebut menambahkan, isu lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai cost untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran yang berdampak terhadap jumlah tenaga kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia. dr. Syifa berharap kebijakan tersebut dapat dibangun sebagai kebijakan yang berbasis ilmiah sehingga menjadi optimal bagi terbentuknya sistem kesehatan nasional.
Pembicara pertama, dr. Titi Savitri Prihatiningsih, M. Med. Ed., Ph.D., Ketua Bidang Pendidikan PB IDI, memberikan motivasi kepada para audiens, khususnya mahasiswa Nadliyyin Universitas Indonesia yang sedang menempuh studi pendidikan kedokteran, tentang pendidikan kedokteran di masa depan.
Beliau menyoroti perihal meningkatnya masalah dalam bidang kesehatan, salah satunya ialah maldistribusi kondisi kurangnya tenaga dokter, perawat, dan bidan di beberapa negara di dunia.
Titi yang juga merupakan President SEARAME (South East Asia Regional Association for Medical Education) menyampaikan bahwa distribusi dokter umum dan spesialis di Indonesia masih terkonsentrasi di kota-kota besar provinsi utama, berbanding pada banyaknya jumlah fakultas-fakultas kedokteran yang ada di setiap provinsi. Meski Indonesia telah mencanangkan Universal Health Coverage dengan BPJS, apabila dokter setempat tidak tersedia, maka akses pelayanan juga tidak akan ada.
Revolusi Industri 4.0 juga menyebabkan banyak perubahan terutama dalam bidang teknologi sehingga berdampak pada penerapan sistem pembelajaran di Fakultas Kedokteran Indonesia sendiri.
Di lain hal, percepatan sejarah pandemi semakin kesini semakin cepat, ditambah munculnya penyakit baru hingga masalah lain di bidang kesehatan.
Oleh karena itu, beliau menggagas bahwa it’s definitely need a change for medical education yang mengarah pada bagaimana cara memperbaiki system base nya terlebih dahulu, yakni pendidikan dokter itu sendiri.
Pembicara selanjutnya, Ferdiansyah S.E., M.M., Komisi X DPR RI Fraksi Golkar menyampaikan tentang proses pembentukan RUU Pendidikan Kedokteran ini. Ferdiansyah menekankan bahwa RUU usulan Balegnas ini tidak dirancang berdasarkan satu sumber informasi saja.
RUU ini dirancang dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan termasuk PB IDI, asosiasi-asosiasi sub-disiplin kedokteran yang lain, dan fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia.
RUU ini juga dibatasi pada persoalan pendidikan, bukan nengatur praktik dokter. Beliau menambahkan, saat ini, RUU dikdok tengah menunggu surat presiden yang nanti akan didelegasikan dari pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah untuk selanjutnya dilakukan pembahasan satu bersama DPR.
RUU ini dibentuk untuk menjawab keragaman permasalahan yang ada di pendidikan kedokteran antara lain pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. RUU dikdok berstatus belum final karena masih menunggu pembahasan bersama pemerintah dan DPR.
Menurut DPR, pembahasan mengenai pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program kedokteran, sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa kedokteran, juga dinilai perlu disinkronisasi dengan sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan tinggi.
Nora Amalia Hayati, selaku moderator, yang juga merupakan mahasiswa FK UI dan santriwati Al Hikam, menyampaikan kepada Ferdiansyah terkait bagaimana ia dan teman teman bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa nahdliyyin terkait RUU Pendidikan Kedokteran ini kepada DPR.
Sementara itu, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB., Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa topik mengenai RUU Pendidikan Kedokteran ini sedang hangat dibicarakan.
Prof. Ari mengucapkan terima kasih kepada Ferdiansyah karena dalam forum diskusi yang diselenggarakan I DO NU ini dapat dijadikan forum aspirasi dari audiens mengenai RUU Pendidikan Kedokteran ini.
Regional Ambassador of Association Academic Health Care International ini juga menyampaikan visi FK UI 2020-2024 yaitu menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan budaya yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dan dunia.
Dekan FK UI juga berharap fakultas kedokteran yang ada di seluruh Indonesia dapat bergerak bersama-sama untuk kemajuan pendidikan kedokteran di Indonesia. Prof. Ari kemudian memberikan pandangan bahwa fakultas-fakultas kedokteran harus melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Terakhir, fakultas kedokteran juga harus menyediakan SDM yang andal seperti menghasilkan guru besar yang juga menjadi expert di beberapa pos-pos terkait kedokteran yang dibutuhkan oleh negara.
