INDONESIAUPDATE.ID – Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (Logpal) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan yang mewakili Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (11/1). Kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Kepala BNPB guna memberikan dukungan sekaligus memastikan upaya penanganan darurat bencana dapat berjalan secara maksimal.
Deputi Logpal yang didampingi Tenaga Ahli BNPB Ahmad Hotma Pohan beserta rombongan tiba di Banjarnegara dan disambut oleh Pejabat Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, Kepala Baperlitbang Yusif Agung Prabowo, Kepala DPUPR /Plt Kepala DPKPLH Yusuf Winarsono, Kepala Pelaksana BPBD, Aris Sudaryanto, Kepala Dinsos PPPA, Aditya Agus Satria dan Kabid Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah, Armin Nugroho.
Dalam pertemuan singkat di rumah dinas Bupati Banjarnegara itu, Deputi Bidang Logpal menyerahkan dukungan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 250 juta rupiah untuk operasional dan penanganan darurat.
Usai penyerahan DSP secara simbolis itu, rombongan kemudian meninjau lokasi posko darurat lapangan di Desa Sipedang, Kecamatan Banjar Mangu dengan mengendarai sepeda motor. Selain posko darurat, di lokasi itu juga difungsikan sebagai dapur umum lapangan termasuk posko kesehatan yang dioperasikan atas kolaborasi pentahelik antara TNI, Polri, BPBD, PMI dan Dinas Kesehatan.
Deputi logpal BNPB menilai bahwa posko darurat dengan segala pelayanan masyarakat terdampak bencana itu sudah baik dan sesuai seperti yang diharapkan. Segala kebutuhan dasar masyarakat terdampak sudah dapat dipenuhi tak kurang dari apapun.
Saat meninjau dapur lapangan, Lilik melihat langsung bagaimana proses pemenuhan permakanan dan kebutuhan lain bagi warga terdampak yang dikelola secara bersama dan melibatkan kolaborasi antara masyarakat itu sendiri bersama pemerintah setempat. Lilik mengapresiasi bentuk kerja sama yang bagus tersebut dalam upaya penanganan darurat yang dilakukan secara gotong-royong dan diharapkan dapat menjadi contoh yang baik.
“Dapur umum ini dikelola oleh ibu-ibu yang ada di sana. Bahan makanan disuplai oleh masyarakat yang ingin saling membantu sesama. Alat-alatnya milik tagana dan BPBD. Dapur umum ini dapat memenuhi kebutuhan permakanan bagi 149 orang pengungsi yang terbagi di lima desa,” jelas Lilik.
“Saya kira ini contoh bagus. Masyarakat saling membantu dengan hasil pertanian yang mereka miliki. Bahkan relawan seluruh banjarnegara turun dan bergantian” tambah Lilik.
Usai meninjau dapur lapangan, Deputi Logpal juga menyempatkan diri mengecek kesiapan tim kesehatan dari Puskesmas dibantu PMI. Menurutnya, penanganan kesehatan masyarakat khusus warga terdampak sudah sangat bagus. Apabila ada masyarakat yang memiliki keluhan dan harus mendapatkan pelayanan ekstra, maka tim kesehatan yang ada di posko langsung dapat menerbitkan rujukan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan pelayanan di RSUD setempat.
“Puskesmas bergantian shift dibantu PMI. Jika ada pengungsi dengan keluhan yang cukup parah bisa dirujuk ke RSUD secara langsung,” ungkap Lilik.
Terkait pendidikan anak sekolah, Lilik mengatakan bahwa mereka tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar, sebab gedung sekolah tidak terdampak dan tidak digunakan untuk tempat pengungsian.
“Anak-anak sekolah seperti biasa karena tidak terdampak dan tidak dipakai pengungsi,” jelas Lilik.
Kunjungan ke Lokasi
Beranjak dari posko darurat, selanjutnya Deputi Logpal BNPB besera rombongan melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana tanah longsor di Desa Sipedang. Di lokasi itu Deputi logpal turut menyerahkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak termasuk pengungsi sebanyak 18 KK atau 62 jiwa.
Adapun dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan meliputi tenda keluarga 4×4 50 set, sembako 200 paket, makanan siap saji 200 paket, terpal 200 lembar, hygine kit 200 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, valtbed 100 unit, genset 2 unit, dan alkon/sedot air 2 unit. Penyerahan dukungan itu dilakukan secara simbolis oleh Deputi logpal BNPB kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara.
Secara umum berdasarkan hasil kaji cepat sementara, wilayah terdampak tanah longsor ini mencakup enam kecamatan yang meliputi Banjar Mangu, Bulan, Pagentan, Wanayasa, Pandan Arum dan Susukan.
Rencana Relokasi
Kecamatan Banjar Mangu menjadi lokasi terdampak dengan kerusakan yang dialamai yaitu 8 rumah dengan kondisi rusak berat, 2 rumah rusak sedang dan 1 rumah rusak ringan. Area tersebut berada di dekat wilayah yang pernah mengalami kejadian tanah longsor pada 2014 silam. Pada persitiwa itu seratus lebih warga menjadi korban.
Pemkab Banjarnegara sudah menyediakan lahan yang rencananya akan digunakan sebagai hunian sementara (huntara) di lokasi yang dibilai aman dan tidak jauh dari lokasi tanah yang terdampak longsor. Jika ditarik garis lurus, lokasinya berada sekitar 300 meter di atas lahan lapang.
Rencana awal, pembangunan huntara itu dikhususkan untuk sembilan rumah terdampak hingga pembangunan huntap selesai dikerjakan. Kedepannya belum diputuskan apakah lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) akan dibangun di lokasi huntara atau di lokasi lain.
Dari hasil kunjungan ke lokasi terdampak, Deputi logpal BNPB berdiskusi dengan pihak Pemkab terkait aspek-aspek yang harus diperhatikan jika memang akan dibangun huntara atau pembangunan kembali rumah masyarakat di lokasi yang sama atau insitu. Dengan menimbang aspek-aspek seperti lokasi yang aman terhadap potensi bencana serupa atau jenis bencana lain, maka Deputi logpal BNPB menyarankan agar hal itu didiskusikan dengan lintas instansi terkait seperti PVMBG, Badan Geologi, BMKG dan lainnya.
“Pemkab Banjarnegara telah menyiapkan huntara sambil menunggu ke relokasi.
Huntara ini hanya sekitar 300 meter dari lokasi terdampak. Bidang lahannya datar dan cukup aman. Apakah huntara akan jadi huntap nanti keputusannya ada di Pemkab,” jelas Lilik.
“Kami merekomendasikan agar pihak Pemkab berdiskusi dengan PVMBG, Badan Geologi, BMKG dan yang lainnya terkait pemilihan lokasi yang aman,” imbuhnya.
Terkait pembangunannya, Lilik mengatakan bahwa sembilan rumah huntara akan dibiayai menggunakan APBD setempat. Namun Lilik tetap berpesan agar struktur bangunannya dibangun dengan memperhatikan aspek kekuatan terhadap potensi gempabumi maupun potensi bencana yang lainnya.
“Saya lihat pemda sudah mandiri. Namun tetap disarankan harus mengikuti bangunan tahan gempa dan bencana. Harus kuat harus proses standar sesuai yang direkomendasikan,” jelas Lilik.
Destana Terbaik
Dalam rangkaian kunjungan ke lokasi terdampak bencana tanah longsor di Banjarnegara, Lilik Kurniawan beserta rombongan juga menyempatkan diri melihat Desa Tangguh Bencana (Destana) Desa Dawuan yang diprakarsai oleh kelompok relawan setempat.
Destana Dawuan menurut mantan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB itu merupakan yang terbaik se-Kabupaten Banjarnegara dan menjadi salah satu Destana terbaik di Indonesia. Alasannya, Destana Dawuan mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih tanggap bencana sekaligus mengkolaborasikan ketangguhan desa dengan sektor pariwisata. Destana Dawuan juga memiliki shelter pengungsi ketika terjadi bencana diwilayah sekitar.
Desa Dawuan di mata Lilik adalah desa wisata yang dapat mewujudkan dua hal yang saling beririsan tersebut. Sehingga predikat sebagai desa wisata aman bencana patut disandang dan menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan wisata aman bencana. Bahkan dalam satu tahun terakhir Desa Dawuan mampu membukukan pendapatan hingga mencapai 1 miliar dari sektor pariwisata yang aman bencana.
“Saya menilai Destana terbaik yang ada di Banjarnegara adalah Desa Dawuan. Destana Dawuan mampu mengkombinasikan ketangguhan masyarakat dengan sektor wisata. Bahkan hasil pendapatan dalam satu tahun bisa mencapai satu miliar rupiah dari pengelola wisata aman bencana,” jelas Lilik.
“Hasilnya pun tidak serta merta digunakan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat itu sendiri melainkan juga digunakan untuk mendukung pelatihan tangguh bencana. Salah satu yg terbaik di Indonesia dan terbaik se-Banjarnegara,” ungkap Lilik.
Apresiasi Kepada BPBD
Sebelum mengakhiri kunjungan kerja, Deputi Logpal juga menyempatkan waktu untuk mengunjungi kantor BPBD Kabupaten Banjarnegara yang berada di Jalan Selamanik Nomor 29, Kutabanjarnegara.
Kunjungan ke kantor BPBD itu dilakukan guna memastikan kesiapan tim dalam melakukan upaya penanganan darurat, melihat operasional Pusdalops BPBD, termasuk meninjau gudang penyimpanan logistik dan peralatan.
Menurut Lilik, BPBD Kabupaten Banjarnegara sudah memiliki protap yang sangat baik. Bahkan BPBD Kabupaten Banjarnegara juga memiliki empat ruang gudang untuk menyimpan seluruh kebutuhan tanggap darurat sesuai pengelompokkan jenis barangnya.
Di samping itu, kendaraan taktis operasional juga lengkap dan terawat, termasuk beberapa kendaraan hibah dari BNPB. Selain dukungan dari pemerintah pusat, BPBD Kabupaten Banjarnegara juga memiliki alutsista yang dibeli menggunakan anggaran daerah. Hal itu dimaknai Lilik sebagai keseriusan tim BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam penanggulangan bencana di sana.
“Ini yang sangat bagus. BPBD memiliki empat gudang sesuai kriteria jenis barangnya. Kendaraan hibah dari BNPB juga sangat terawat. Saya mengapresiasi keseriusan teman-teman di sini. Dan setiap kali ada bencana, BPBD juga bersinergi dengan lintas OPD termasuk dunia usaha sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara bersama-sama,” kata Lilik.
Tempat Evakuasi Sementara
Dari hasil kunjungan kerja peninjauan lapangan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Banjarnegara, Deputi logpal BNPB juga berpesan agar pemkab dapat menyiapkan rencana kontijensi terkait penanganan darurat dan pengungsi.
Deputi logpal BNPB berharap kedepannya agar pihak pemkab dapat membuat aturan baku terkait early warning system (EWS) termasuk tempat evakuasi sementara (TES). Jika terdapat tanda-tanda gejala alam yang dapat berpotensi menjadi bencana, masyarakat harus segera mengetahuinya dan menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi. Oleh sebab itu, TES harus dimiliki oleh setiap desa untuk penyelamatan dan evakuasi mandiri.
“Musim hujan belum selesai. Banjarnegara masih banyak potensi longsor. Harus ada SOP (Standar Operational Procedure) untuk masyarakat. Jadi setiap desa harus menyiapkan TES. Jika ada bencana masyarakat tidak bingung. Harus disampaikan SOP. Misal ada hujan lebat dan bagi mereka (masyarakat-red) yang tinggal di daerah rawan, ayo mengungsi,” pungkas Lilik.
