INDONESIAUPDATE.ID – Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai wilayah dengan jumlah kejadian bencana terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkomben) BNPB, hingga 8 Oktober 2025 tercatat sebanyak 336 kejadian bencana telah terjadi di provinsi ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, serta bencana geologi seperti gempabumi.
Dari berbagai potensi ancaman tersebut, gempabumi menjadi salah satu yang mendapat perhatian serius. Data Pusat Gempa Nasional (PusGeN) menunjukkan bahwa jumlah sesar aktif di Indonesia terus meningkat seiring dengan kemajuan penelitian geologi dan pemetaan struktur kerak bumi. Pada tahun 2017 tercatat 295 sesar aktif, sementara pada tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 402 sesar aktif.
Khusus di wilayah Jawa Barat, sejumlah sesar aktif utama telah teridentifikasi dan menjadi sumber potensi guncangan besar, terutama di kawasan padat penduduk. Beberapa di antaranya meliputi Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, Sesar Baribis (beserta segmen-segmennya seperti Ciremai dan Tampomas), Sesar Garsela (Garut Selatan), Sesar Cileunyi–Tanjungsari, Sesar Cugenang, Sesar Cipamingkis, dan Sesar Citarik. Keberadaan sesar-sesar ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah Jawa Barat memiliki potensi tinggi terhadap guncangan gempa bumi.
Sebagai langkah mitigasi, BNPB melalui Direktorat Mitigasi Bencana melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kerentanan Bangunan, yang diselenggarakan di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Kota Cimahi, pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Survei penilaian kerentanan bangunan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam rangka pengurangan potensi risiko bencana gempabumi. Kota Cimahi menjadi lokasi keempat pelaksanaan kegiatan ini, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kota Cilegon (Provinsi Banten), Kota Sukabumi, dan Kota Bandung (Provinsi Jawa Barat). Hingga kini, kegiatan serupa telah menghasilkan lebih dari 3.000 data rumah yang dinilai di tiga kota tersebut, dengan target tambahan 1.000 rumah di Kota Cimahi.
Kegiatan bimtek diikuti oleh 55 peserta yang terdiri atas mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, serta staf pengajar Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI). Setelah kegiatan bimtek, para peserta akan melaksanakan penilaian lapangan terhadap data kerentanan bangunan, yang dijadwalkan berlangsung pada 10–15 Oktober 2025.
Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya dibekali teori tentang bangunan tahan gempa, tetapi juga dilatih secara langsung untuk menggunakan instrumen penilaian kerentanan rumah swadaya yang dapat diterapkan secara praktis di lapangan. Kehadiran akademisi dalam kegiatan ini memperkuat sisi teknis dan metodologis, sekaligus menjadi wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa rekomendasi mitigasi bencana yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan dan lintas sektor terkait pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, BNPB mendorong Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Penanggulangan Bencana.
