Oleh: Ali Nuryadin
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan darah (UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk diperjual belikan. Darah sebagai sel hidup yang dihasilkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sangat terbatas dan belum. Disamping itu di luar tubuh manusia, darah merupakan materi biologis yang tidak stabil yang harus mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus seperti halnya organ tubuh manusia lainnya. Untuk mempertahankan tetap hidup diperlukan nutrisi dan anti pembekuan serta penyimpanan pada suhu optimalnya.
Pelayanan darah atau pelayanan transfusi darah adalah usaha pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pelestarian para pendonor, pengumpulan darah, penyimpanan dan penyaluran darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien dengan maksud penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Pelayanan darah di Indonesia merupakan salah satu upaya kesehatan yang dijamin Undang-undang (UU). Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 87 ayat (1) dan pada ayat (2) menjelaskan tentang “Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan (2)”.
Kegiatan pelayanan darah sudah diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dari tahun 1950 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah, kemudian dipertegas dengan S.K. Dirjen Yan Med No. 1147/YANMED/RSKT/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. 478/Menkes/Per/1990 tentang Upaya Kesehatan Transfusi Darah (UKTD). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) pada Bab IV Pengelolaan dan Biaya pada PP Nomor 18 Tahun 1980 yang berbunyi, “Pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfusi darah ditugaskan kepada Palang Merah Indonesia, atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri (Kesehatan)”. Oleh sebab itu pengelolaan pelayanan darah yang berjalan di Indonesia didominasi oleh PMI, akan tetapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit milik pemerintah pusat ataupun daerah ikut serta dalam upaya pelayanan darah.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa, “UTD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan”. Bentuk pelayanan dapat berupa sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mandiri, atau UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit) sedangkan PMI sebagai pengelola utama pelayanan darah tetap tercantum dalam kebijakan tersebut.
Unit Transfusi Darah (UTD) yang dikelola oleh PMI ataupun Rumah Sakit Pemerintah dalam memberikan pelayanan darah mempunyai standar kegiatan yang sama sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes RI) Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Darah. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Pengerahan & Pelestarian Pendonor Darah (Rekrutment Donor), Seleksi Donor, Pengambilan Darah, Pengambilan Darah Apheresis, Umpan Balik Pelanggan, Pengolahan Komponen Darah, Spesifikasi Dan Pengawasan Mutu Komponen Darah, Uji Saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), Pengujian Serologi Golongan Darah, Penyimpanan Darah, Distribusi Darah, Pengawasan Proses (Termasuk Jaminan Mutu), dan Sistem Komputerisasi. Maka dari itu diperlukan manajemen mutu yang meliputi setiap bidang kegiatan tersebut untuk menjamin bahwa tujuan mutu akan selalu tercapai. Sistim manajemen mutu mencangkup prinsip dalam Good Manufacturing Practice (GMP) atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmapheresis agar dapat menjamin darah dan komponen darah yang dihasilkan konsisten terhadap standar mutu dan sesuai dengan tujuannya.
Keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan darah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pendonor darah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, dan metode yang digunakan. Oleh sebab itu pelaksanaannya harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, berkesinambungan dan terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia serta peran aktif masyarakat sebagai mitra pemerintah. Menurut WHO, kebutuhan akan darah pada setiap negara yakni 2% dari jumlah penduduknya. Untuk Indonesia sendiri dibutuhkan 5,2 juta kantong darah setiap tahunnya. Menurut DitYanKes Primer Kemenkes RI, pada tahun 2017 kebutuhan darah di Indonesia sudah terpenuhi sekitar 92% yang sebagian besar berasal dari UTD PMI. Selain itu dijelaskan bahwa pada Juli 2020 jumlah UTD di Indonesia sebanyak 469 UTD yang terdiri 224 UTD PMI, 221 UTD RS, 4 UTD Dinas Kesehatan dan sebanyak 20 UTD belum beroperasi. Dari sejumlah UTD tersebut tidak semua UTD memiliki ketersedianan sarana, prasarana, tenaga dan metode yang sama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan darah. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan keuangan dari masing-masing UTD tersebut. Selain itu pemenuhan kebutuhan akan petugas Teknisi Pelayanan Darah (TPD) belum terpenuhi, sehingga petugas yang melakukan kegiatan pelayanan darah di UTD sebagian besar adalah petugas ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) dan Perawat yang kompetensinya jelas berbeda.
Untuk mencapai pelayanan darah yang paripurna sesuai standar mutu nasional sangat diperlukan peran langsung pemerintah pusat atau daerah dalam menjalankan kegiatan pelayanan darah di UTDRS dan UTD PMI mulai dari penggalangan donor sukarela hingga darah ditransfusikan kepada pasien. Sehingga setiap UTD memiliki standar metode yang sama tanpa kecuali dalam kegiatan pelayanan darah untuk mencapai kualitas dan mutu darah dan produk darah yang sama di seluruh wilayah di Indonesia.
*) penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) Jakarta
