Oleh: Muhamad Dimas Prasetyo
Kesehatan merupakan hak yang didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia, seperti yang tertuang pada UU Nomor 36 tahun 2009 mengenai kesehatan, dimana di dalam undang-undang tersebut tertulis berbagai perlindungan hak mengenai kesehatan bagi setiap orang. Dalam penerapan undang-undang tersebut pemerintah menempuh berbagai macam cara, agar masyarakat dari berbagai kalangan mampu memiliki jaminan kesehatan, seperti salah satunya BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, keduanya berfungsi untuk memberikan hak-hak dan perlindungan kepada para pemegang BPJS tersebut.
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), merupakan suatu lembaga yang berpayungkan hukum dan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program pemerintah berupa penjaminan sosial bagi masyarakat. BPJS terfokuskan pada jaminan kesehatan masyarakat Indonesia yang didasari oleh pemungutan iuran kepada peserta BPJS yang terdata. BPJS memiliki 2 jenis di antaranya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana BPJS Kesehatan bertugas menjalankan program penjaminan serta pemeliharaan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan bertugas menjalankan perlindungan bagi para pekerja dari segala resiko dalam melaksanakan pekerjaannya.
Untuk mendapatkan BPJS Kesehatan pada masa pandemi ini dapat ditempuh dengan beberapa hal secara daring dengan mengakses halaman https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id atau bisa menggunakan aplikasi JKN Mobile yang dapat diunduh, serta dapat menghubungi care center 1500 400. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses halaman https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau dengan mengunduh aplikasi BPJSTKU. Tidak lupa juga untuk mempersiapkan beberapa dokumen untuk diupload, antara lain : Kartu Keluarga (KK); Kartu Tanda Penduduk (KTP); NPWP; Nomor Telepon; Foto; dan Alamat email aktif
BPJS merupakan salah satu alat yang digunakan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang didasarkan dengan membayar iuran untuk memenuhi angsuran setiap perbulannya. Dengan diterbitkannya undang-undang yang mengatur jalannya BPJS, maka jaminan sosial tersebut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dengan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Dalam program jaminan kecelakaan kerja, BPJS memiliki tanggung jawab untuk menaungi para pekerja mendapatkan jaminan kesehatan di tempat mereka bekerja. Seperti melindungi mereka apabila mengalami kecelakaan selama proses bekerja, menderita penyakit serius ataupun tidak serius akibat bekerja, serta yang paling siutamakan saat ini apabila pekerja terinveksi virus Covid-19. Disinilah peran BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam jaminan kesehatan para pekerja dan sudah harus diadministrasikan oleh pihak tempat bekerjanya masing-masing.
Saat para peserta memasuki masa hari tua, mengalami cacat total tetap, atau bahkan meninggal dunia maka peran BPJS sangat dibutuhkan. Cara kerjanya yaitu dengan memberikan asuransi sosial atau tabungan wajib sebagai penunjang keberlangsungan hidup mereka berupa bantuan tunai yang akan diterima oleh pihak yang bersangkutan seperti dirinya sendiri, keluarga atau kerabat terdekat.
Hampir sama dengan jaminan hari tua, tentunya jaminan pensiun memiki peran dalam menjamin hidup sejahtera bagi para masyarakat yang sudah pensiun dan tidak lagi bekerja akibat sudah lanjut usia. Bantuan ini juga berupa pemberian uang tunai yang bertujuan sebagai penunjang keberlangsungan hidup si peserta BPJS agar secara finansial dapat terpenuhi dan mempertahankan derajat hidup yang layak apabila peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya.
Jaminan kematian diberikan kepada keluarga, kerabat terdekat, atau ahli waris dari salah seorang peserta BPJS yang meninggal dunia guna membantu keluarga yang ditinggalkannya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam bidang ekonomi. Biasanya jaminan diberikan berupa tunjangan secara tunai dan akan digunakan secara baik dan bijak agar pihak yang bersangkutan .
Dalam membantu para peserta BPJS biasanya dengan melakukan serta menerima peserta yang ingin mendaftarkan diri dalam program jaminan kesehatan ini. Bukan tanpa sebab, melainkan para pendaftar menginginkan selama masa hidup hingga saat meninggal nanti memiliki perlindungan terutama secara finansial. Dengan mendaftarkan diri maka sudah pasti mereka layak dan sah untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pihak BPJS.
Selain itu, BPJS juga memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta yang berguna untuk mengganti semua pembiayaan yang sudah dialami oleh peserta dalam hal kesehatan. Biasanya BPJS akan mengambil alih pembiayaan peserta seperti operasi besar dan kecil, rawat inap, serta pengobatan rutin yang dilakukan peserta di rumah sakit. Seluruhnya akan ditanggung oleh BPJS dengan iuran yang telah diberikan setiap bulannya.
Menerima bantuan iuran dari pemerintah juga merupakan hal yang diterima oleh pihak BPJS. Dimana dalam melayani semua peserta pastinya masih ada yang baru mendaftarkan diri dan belum memenuhi biaya yang cukup. Apabila ada salah satu peserta yang membutuhkan biaya kesehatan yang besar maka disinilah bantuan iuran dari pemerintah tersebut digunakan agar peserta dapat memenuhi kesejahteraan kesehatan yang ia inginkan.
Dalam mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta merupakan pekerjaan dari BPJS. Dimana mengatur dana masuk dan keluar, dari manakah dana itu berasal serta mengeluarkan dana untuk keperluan apa merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak BPJS. Mengusahakan dana mencukupi setiap peserta yang membutuhkan bantuan pembiayaan dalam urursan kesehatan merupakan hal yang harus diselesaikan dan menemukan benang merah agar kesehatan para peserta terpenuhi.
Tugas BPJS juga yaitu mengumpulkan dan mengolah data peserta program jaminan sosial dan kesehatan yang terkait. Mendata tentang riwayat hidup para peserta, berapa jumlah tanggungan dalam keluarga, alamat domisili, serta penyakit apa yang saja yang terdapat disetiap peserta baik yang sudah sembuh, dalam proses pemulihan, ataupun yang sedang dialami. Data tersebut haruslah valid sesuai dengan verifikasi data dari para peserta yang terdaftar.
Salah satu hal yang wajib dilakukan oleh BPJS yaitu membayarkan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial khususnya kepada peserta BPJS yang membutuhkan. Tujuan para peserta membayar iuran tentu saja agar mendapatkan pembiayaan kesehatan yang gratis. Serta apabila biaya tersebut dibutuhkan dalam keadaan mendesak pihak BPJS harus turun tangan untuk membantu pembiayaan tersebut.
Pihak BPJS harus tanggap dalam pemberian informasi mengenai penyelengaraan program jaminan sosial dan kesehatan kepada para peserta dan masyarakat. Terutama dalam hal penerimaan peserta BPJS agar masyarakat dapat turut ikut ambil bagian dalam merasakan manfaat dari BPJS itu sendiri terutama pada bidang kesehatan. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS juga perlu diinformasikan secara detail agar para calon peserta tidak kebingungan dan bolak-balik memenuhi persyaratan. Dalam hal pembayaran iuran setiap bulannya juga perlu diperhatikan agar para peserta tidak lupa akan kewajibannya, dengan diingatkan serta diberikan tanggal pasti dalam membayarkan iuran harus diberitahukan secepat mungkin agar tidak mengalami penunggakan.
Pihak BPJS juga memiliki hak dalam membuat kesepakatan dan juga menghentikan kontrak kepada fasilitas kesehatan tertentu seperti rumah sakit. Hal ini dilakukan agar pihak fasilitas kesehatan dapat semakin bertanggung jawab dalam melayani masyarakat terutama peserta BPJS.
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, setiap bentuk kegiatan dan kebutuhan hidup memiliki berbagai landasan hukum guna mempertahankan hak asasi manusia, seperti hal nya kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan sepanjang berdirinya lembaga tersebut, adapun kesesuaian dan ketidak sesuaian pelaksanaan BPJS dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 berikut ini :
Fungsi BPJS kesehatan yaitu untuk menjalankan program demi menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 pasal 3 yang menyatakan bahwa kesehatan adalah hak setiap orang. Dengan adanya BPJS Kesehatan ini, rakyat khususnya mereka yang kurang mampu dapat dibantu mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa lagi terkendala biaya.
Fungsi BPJS ketenagakerjaan yaitu untuk menjamin keselamatan para pekerja dari resiko kecelakaan kerja dan lain sebagainya, hal ini selaras dengan UU nomor 36 tahun 2009 pasal 166 ayat 1-3, dimana pemerintah menjadi pendorong para pengusaha untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerja. Dengan adanya BPJS ketenagakerjaan ini, para pengusaha bisa memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dibantu oleh pemerintah lewat lembaga tersebut.
Dengan berdirinya BPJS sebagai lembaga yang menjamin kesehatan dan jaminan keselamatan kerja merupakan perwujudan dari UU nomor 36 tahun 2009 bab 15 mengenai pembiayaan kesehatan. Serta UU 36 tahun 2009 pasal 20, dimana BPJS menjadi lembaga yang diutus sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya melalui jaminan sosial.
Dilansir dalam laman tempo.com, BPJS kesehatan ikut mengimbau masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi nasional. Sebagai lembaga penjamin akses kesehatan kepada masyarakat, BPJS menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan informasi terkait kesehatan kepada masyarakat luas. Hal ini selaras dengan UU Nomor 36 tahun 2009 pasal 168 dimana penyelenggaraan upaya kesehatan diperlukan informasi. Termasuk informasi mengenai vaksinasi covid. Begitu juga dengan pasal 7 dalam UU Nomor 36 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas informasi dan edukasi tentang kesehatan.
Pelayanan BPJS yang kurang baik mendapatkan keluhan dari peserta yang mengikuti program jaminan kesehatan ini, diantaranya dilansir dari tribunnews.com masalah dalam antrean yang tidak tau kapan para pasien akan dilayani, penolakan pelayanan Rumah Sakit kepada peserta BPJS yang menyebabkan banyak pasien terpaksa tidak diobati dan tidak menggunakan layanan BPJS dalam membayar administrasi atau dengan kata lain dengan biaya mandiri. Sulitnya mendapatkan layanan pengobatan seperti jadwal operasi yang kerap mundur dari jadwal yang sudah dijanjikan hal ini tentunya dapat sangat merugikan peserta yang membutuhkan pelayanan secepat mungkin. Administrasi yang selalu harus diperbarui terkhusus untuk pasien dengan keluhan penyakit serius sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar seperti cuci darah, masalah gingal, dll. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 yang sudah jelas fasiliitas pelayanan kesehatan harus menomorsatukan keselamatan nyawa pasiennya serta dilarang menolak bahkan meminta uang muka.
Namun setelahnya, dilihat dari kumparan.com pemerintah mengeluarkan pernyataan pemberian sanksi terhadap pihak Rumah Sakit apabila menolak membantu atau memberikan pelayan kesehatan kepada pasien yang mengalami keadaan gawat darurat maka menurut UU nomor 36 Tahun 2009 Pasal 190 ayat 1 dimana jika fasilitas atau tenaga pelayanan kesehatan menolak memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien yang gawat darurat dengan sengaja dapat dituntut secara pidana dan mendapatkan sanksi ancaman kurungan penjara paling lama 2 tahun dengan denda paling banyak sebanyak dua ratus juta rupiah. Apabila akibat penolakan tersebut menyebabkan pasien tersebut kehilangan nyawanya, maka pihak penyedia fasilitas kesehatan tersebut akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda yang dibayarkan sebanyak satu miliar rupiah.
Berita pasien yang tetap dilayani dan tidak perlu membayarkan biaya pengobatan terutama dalam penanganan saat pandemic Covid-19 ini yang dilansir dari jawapos.com yang tetap memberikan pelayanan BPJS secara maksimal dengan alasan tingkat kematian masyarakat yang cukup tinggi dengan memperhatikan keselamatan mereka maka sesuailah denga UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 dimana lebih mengutamakan nyawa mereka dibandingkan dengan uang muka.
Kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat merupakan hal yang terpenting dibandingan dengan biaya finansial. Terlebih bagi peserta yang telah terdaftar dalam BPJS haruslah dilayanani semaksimal mungkin karena para peserta pun membayar iuran setiap bulannya yang akan menjadi tabungan demi kelangsungan kesejahteraan kehidupan bagi peserta serta pihak yang terkait seperti keluarga, kerabat dekat, dan ahli wairs.
Pelayanan fasilitas kesehatan haruslah berdasarkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 dimana segala antara kesinambungan hak dan kewajiban diatur guna menyelaraskan kesehatan masyarakat. Apabila masyarakat sudah menjalankan kewajibannya sudah seharusnya pihak pelayanan kesehatan harus memberikan hak kepada peserta BPJS. Terlebih dengan peserta yang sedang mengalami keadaan gawat darurat haruslah lebih diutamakan, agar tercerminnya sifat peri kemanusiaan yang harus saling tolong-menolong.
Perlu ditinjau lebih jelas mengenai kewajiban membayarkan iuran BPJS setiap bulannya yang bahkan saat ini sedang mengalami peningkatan. Bukan tanpa sebab pemerintah memberlakukan aturan perundang-undangan sebagai mana mestinya guna memberikan keselarasan antara hak dan kewajiban antara peserta BPJS dengan pihak pelayananan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu kita diminta untuk lebih membuka mata dalam melihat sesame sebagai sesama manusia demi mencerminkan sikap yang berdasarkan Pancasila.
*) Penulis adalah Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat STIKIM
