Oleh: Diah Nurjanah Ramadani
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang dicapai melalui berbagai upaya kesehatan. Berbagai upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak merupakan rangkaian pembangunan bidang kesehatan. Di Indonesia, pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Guna melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara efektif jelas dibutuhkan dukungan sumber daya bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, persediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dukungan sumber daya bidang kesehatan tersebut sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sugyati, 2018).
Tujuan tentang suatu upaya kesehatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat UU 391 BPJS) mentetapkan Jaminan Sosial Nasional yang akan diselenggarakan oleh BPJS yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah membuka sebuah Program Jaminan Kesehatan yang telah diatur tadi.
BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berupa sebuah perlindungan kesehatan supaya peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang sudah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah melalui Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 juga diformulasikan Program Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menargetkan capaian jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92.2 juta jiwa pada tahun 2019 (Setiyono, 2018).
Jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan menanggung peserta dan anggota keluarganya dengan jumlah total per kepala keluarga maksimal 5 orang. Ketentuan anggota keluarga yang dijamin sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 5 ayat 1 adalah sebagai berikut: “Satu orang istri atau suami yang sah dari peserta anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta dengan kriteria: a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. b. Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal”(Mariyam, 2018)
Manfaat BPJS kesehatan terdiri dari manfaat medis maupun manfaat non medis. Manfaat medis disini yaitu pelayanan kesehatan medis yang ada di fasilitas kesehatan baik yang berupa pelayanan laboratorium, penunjang diagnostik, tindakan medis, maupun tindakan operasi, dan juga termasuk pelayanan obat. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi, dan ambulans. Manfaat pelayanan kelas perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan diantaranya terdiri dari mulai kelas III, II, dan kelas I semua itu akan dibedakan menurut skala besaran iuran yang dibayarkan peserta.
Banyaknya peraturan yang sudah ditetapkan oleh BPJS kesehatan dalam pengobatan yang dicover dan tidak dicover membuat masyarakat yang belum memahami cara berobat menggunakan BPJS menganggap semua pelayanan kesehatan bisa diatasi dengan menggunakan BPJS kesehatan maka dari itu pentingnya pemerintah menjelaskan secara rinci bagaimana cara agar mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan supaya masyarakat tidak kecewa dan banyak yang tidak mau mendaftar BPJS akibat omongan negatif masyarakat dari mulut kemulut yang harusnya bisa dijelaskan oleh pihak BPJS Kesehatan.
Biasanya Yang terjadi dilapangan bagi peserta badan pelayanan jaminan sosial (BPJS) awalnya harus mendapatkan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tinggkat pertama (FKTP) dahulu, apabila jika peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka peserta umumnya diarahkan minimalnya tiga kali kunjungan di fasilitas tinggkat pertama (FKTP) untuk mendapatkan rujukan dan melanjutkan pengobatannya ke fasilitas kesehatan tinggkat lanjut (FKTL) kecuali pada keadaan kondisi darurat peserta bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan biasanya harus melalui Unit Gawat Darurat (UGD) untung ditangani pada tinggakt awal dahulu sebelum diarahkan untuk ke poli pelayanan kesehatan. Dalam Program Jaminan Kesehatan berisi tentang pembatasan pelayanan dalam kriteria-kriteria tertentu. BPJS Kesehatan juga memperhatikan segi kapasitas dan fasilitas kesehatan misalnya jumlah energi dokter umum maupun spesialisis.
Pada dasarnya Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebuah program Negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam program Negara ini, setiap masyarakat Indonesia diharapkan bisa terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan apabila terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya pendapatan Lantaran menderita sakit, mengalami suatu kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, dan pensiun
