Oleh: Nadia Salsabila
Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi Covid-19. Para ilmuwan terus mengembangkan vaksin untuk virus tersebut, bahkan jika wabah sudah berakhir. Beberapa negara seperti Amerika berusaha mengembangkan vaksin berbasis RNA dan DNA, Perancis memodifikasi vaksin campak sehingga dapat digunaka untuk virus Covid-19. Sebagian vaksin yang dikembangkan membutuhkan waktu yang lama untuk siap digunakan karena harus melalui berbagai uji klinis. Oleh sebab itu, upaya pengendalian yang dapat dilakukan dalam waktu singkat adalah melakukan kesiapsiagaan. Langkah kesiapsiagaan yang dilakukan tidak lepas dari prinsip penanggulangan wabah, yaitu pada fase pencegahan, fase deteksi, dan fase respons.
Penyakit infeksi pernapasan yang di sebabkan oleh Covid-19 yang pertama kali muncul di wuhan, china pada awal desember 2019, kasus pertama kali diduga berhubungan dengan pasar hewan dan makanan yang ada diwuhan. Dan menunjukan adanya penularan dari hewan ke manusia dan banyak informasi yang menyebutkan bahwa virus tersebut dari hewan kelalawar namun sampai saat ini penyelidikan epidemiologi masih terus dilakukan untuk menemukan asal virus ini.
Pertama, fase pencegahan. Fase ini dilakukan antara lain dengan membuat pedoman kesiapsiagaan yang mengacu pada UU kekarantinaan kesehatan dan UU wabah penyakit menular sehingga mendukung implementasi tata kelola global penanganan wabah; menyampaikan surat edaran mengenai kesiapsiagaan pencegahan Covid-19 kepada dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota , kantor kesehatan pelabuhan , dan seluruh rumah sakit; menyediakan 2.322 masker; menyediakan 860 alat pelindung diri; menyediakan 21 kapsul transport untuk evakuasi ; menyediakan 100 Covid-19 terutama untuk rumah sakit yang ditunjukan sebagai rumah sakit rujukan seperti yang sudah di lakukan di rumah sakit dr. Moewardi solo.
Kedua, fase deteksi yang dapat dilakukan dengan system surveilans epidemiologi secara rutin dan berkala. Hasil penyelidikan epidemiologi dapat memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam penanggulangan wabah. Kesiapsiagaan yang sudah dilakukan Indonesia pada fase deteksi antara lain memasang termoscanner di 135 pintu keluar masuk negara seperti pelabuhan,bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara; melakukan observasi kepada WNI setelah melakukan perjalanan dari china dengan cara karatina selama 14 hari masa inkubasi virus; memberikan kartu kewaspadaan kesehatan; dan melakukan uji laboratorium terhadap orang yang diduga suspect. Hal ini sesuai dengan amanat UU kekaratinaan kesehatan orang yang datang dari negara endemic wajib melakukan penapisan dan hal tersebut di deteksi dini dan ketepatan diagnosis perlu juga di perhatikan untuk menghindari banyak nya terjadi pernyebaran penyakit yang semakin cepat dalam langkah kesiapsiagaan pada fase pencegahan ini dan deteksi penyebaran virus Covid-19 ini pemerintah mengeluarkan enam kebijakan antisipatif antara lain WNI yang dipulangkan dari china wajib menjalankan masa observasi selam 14 hari di natuna.
Ketiga, fase respons fase ini juga dilakukan apabila suatu negara sudah terdapak wabah. Oleh Karena itu, sehingga saat ini kesiapsiagaan Indonesia masih berada pada fase pencegahaan dan deteksi (Tirto.id. 29 Januari 2020). namun apabila terjadi wabah maka respons yang akan didapatkan adalah penatalaksanaan kasus, maka orang yang sudah terkonfirmasi langsung dilakukan isolasi dirumah sakit rujukan yang sudah di sediakan,sarana dan prasarana yang memadai; melakukan pengobatan sesuai dengan protocol yang direkomendasikan oleh WHO. Bagi pasien yang sudah diizinkan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan pengecekan berkala supaya tidak menularkan kepada yang lain atau yang ada disekitar lingkungannya..
Terjadinya wabah Covid-19 di China dan kemudian menjadi pandemi memberikan pelajaran terhadap kesigapan berbagai negara. Indonesia mempunyai UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular terkait sistem kesiapan dalam menghadapi wabah, baik endemi maupun pandemi. Namun demikian perlu dilakukan revisi terhadap UU Wabah Penyakit Menular karena sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi saat ini. UU Wabah Penyakit Menular juga perlu mengatur penanganan yang selama ini belum diatur dalam UU seperti kesiapsiagaan sebelum terjadinya wabah, pada saat terjadi wabah, dan setelah terjadi wabah yang meliputi rehabilitasi, sehingga nantinya diharapkan Indonesia lebih siap dalam menghadapi wabah Selain itu, perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan apabila kasus serupa muncul di Indonesia. Kesiapsiagaan yang dilakukan sejauh ini belum sepenuhnya optimal. Agar lebih optimal perlu peningkatan KIE dan kerja sama lintas sektor. DPR perlu mengawasi langkah-langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi wabah Covid-19 berdasarkan instrumen IHR 2005, UU Kekarantinaan Kesehatan, dan UU Wabah Penyakit Menular. Selain itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat revisi UU Wabah Penyakit Menular yang telah masuk dalam Prolegnas 2020-2024.
Oleh : Nadia Salsabila
